Waspada Pecah Belah Rakyat dalam Masa Kampanye
Oleh Noviyuliyanti
Kontributor Suara Inqilabi
Masa Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pemilu 2024 dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dan pada masa kampanye kontestan bersaing merebut perhatian masyarakat.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin mengatakan bahwa Bawaslu sudah melakukan persiapan pengawasan dan laporan hasil pengawasan pelaksanaan kampanye.”Dalam waktu dekat kami juga akan mengundang partai politik tingkat provinsi untuk membahas masalah rambu-rambu dalam kampanye, begitu juga di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Namun dalam pelaksanaan Kampanye ini, Bawaslu menginggatkan agar peserta pemilu untuk menaati aturan yang berlaku dalam melakukan kampanye. Sesuai dengan UU 7/2017 dan PKPU 15/2023 tentang kampanye. (jambi.bawaslu.go.id, 7/12/23)
Media asing kembali menyoroti pemilihan presiden (pilpres) RI. Kali ini terkait kampanye calon presiden (capres) dan siapa yang saat ini unggul dalam survei. Media Jepang, Nikkei Asia misalnya, menulis artikel “Indonesia’s Prabowo leads as presidential campaign kicks off Race highlights growing rift between Jokowi and his political party”. Disebutkan bagaimana saat memulai masa kampanye, salah satu capres Prabowo Subianto masih unggul dan kemungkinan memperluas keunggulannya dalam survei. (cnbcindonesia.com, 7/12/23)
Pada masa kampanye saat ini setiap kontestan sibuk promosi visi dan misi, progam kerja bahkan menebarkan janji-janji mereka jika terpilih pada pemilu 2024. Bantuan-batuan dalam bentuk sembako pun menjadi cara agar masyarakat tertarik memilih mereka. Saling memberi serangan pada pihak lawan menjadi hal yang lumrah dalam pemilu sistem demokrasi. Hal ini yang bisa membuat para pendukung berkonflik karena mereka mendukung pilihannya. Tak hanya lisan, tulisan-tulisan yang berisi dukungan pun bisa menimbulkan konflik antara pendukung kontestan. Apalagi gesekan panas antara pendukung ini sudah dimulai jauh dari sebelum masa kampanye dimulai.
Hal ini disinyalir rawan hoaks dan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Adanya pencitraan, black campaign salah satu cara yang sarat dengan kecurangan pun ditempuh oleh kontestan demi mendapatkan dukungan masyarakat dan meraih kemenangan.
Pemilu pilpres dengan sistem demokrasi ini dapat disimpulkan penuh dengan intrik dan tipu-tipu karena rawannya potensi konflik yang ditimbulkan. Masyarakat dipaksa percaya dengan janji² yang mereka bawa saat kampanye. Sayangnya, masyarakat percaya saja dengan buaian janji tersebut. Berulang kali pesta demokrasi dilaksanakan tapi apakah setiap calon yang akhirnya terpilih memenuhi janji-janjinya?
Negara Islam memiliki mekanisme pemilihan pemimpin dengan asas akidah Islam dengan pelaksanaannya yang tertib dan lancar serta penuh dengan kebaikan. Dengan berasaskan akidah Islam, pelaksanaan pemilihan pemimpin dipastikan terpenuhinya syarat pemilihan pemimpin yang ditetapkan oleh Islam. Pemimpin yang terpilih hanya boleh menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Allah. Calon yang terpilih sebagai pengemban amanah, akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Allah akan tanya untuk apa? apa yang kamu lakukan untuk umat, yang sudah memilih kamu sebagai pemimpin?. Dan pemimpin harus menjalankan syariat Allah selama menjadi seorang khalifah.
Islam tidak main-main dalam memberikan amanah kepada pemimpin. Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.” Maksud hadist ini ialah tugas pemimpin itu amanah yang berat. Jika pemimpin dzolim pada umat, maka tempat yang pantas adalah neraka.
Dalam Islam, politik diartikan sebagai jalan melayani atau mengurusi kepentingan umat. Pemimpin yang terpilih wajib melayani kepentingan umat bukan melayani kepentingan segelintir orang. Oleh karena itu, hanya pemilihan dengan sistem Islam yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi umat.
Wallahu a’lam bishawab
