Separatisme Sungguh Bahaya Hanya Islam Solusinya
Azizah S.Pd
Kontributor Suara Inqilabi
Pengamat Kebijakan Publik mengamati bahwa saat ini Polri dan TNI berbeda pendapat tentang pergantian penyebutan separatis di Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pergantian istilah ini digagas oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.Dengan alasan bahwa kelompok itu memang menamai dirinya dengan OPM,bukan KKB. Sehingga TNI merujuk pada istilah tersebut. Beda TNI beda pula dengan Polri.
Polri tetap menggunakan Istilah KKB dengan alasan belum ada arahan untuk mengubah istilah KKB kembali menjadi OPM. Anton Aliabbas mengatakan bahwa penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan langkah maju TNI. Anton menilai selama ini aparat militer terlihat menghindari penyebutan OPM karena terkait gerakan separatisme. Penyebutan OPM akan membawa implikasi pada penanganan isu Papua.
TNI harus membuat kebijakan yang lebih jelas setelah resmi melabeli kelompok separatis di Papua tersebut. Kebijakan itu harus sesuai pada sektor pertahanan keamanan dan kebijakan luar negeri. Anton juga menyebut TNI semestinya mempertimbangkan pendekatan dialog yang terbukti mampu menekan angka korban, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Koordinator Kontras juga mengatakan bahwa perubahan nama itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat yang ada di Papua. Untuk menjaga supaya tidak ada korban. Menurutnya,ketika negara menyebut suatu kelompok sebagai pemberontak, maka ada kewajiban untuk mematuhi sejumlah aturan yang diatur dalam hukum internasional.
Pengaruh Asing
Sebelum menjadi bagian Indonesia, wilayah ini terlebih dahulu merupakan jajahan Belanda. Hanya saja banyak negara yang sudah punya kepentingan di sana. Negara-negara besar seperti AS,Inggris Australia, dan sebagainya. Mereka memiliki tujuan tersendiri dengan Papua.Yakni, mereka ingin mengeruk kekayaan alam yang ada di bumi Papua.
Mereka pun mengondisikan Papua agar tetap tidak kondusif. Dengan dalih kemerdekaan. Mereka terus upaya agar OPM merdeka dari Indonesia. Bahkan, salah satu negara diduga menjadi pemasok senjata dan pendukung pendanaan untuk organisasi ini.Dukungan asing ini membuat OPM makin berani untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka.
Bisa disimpulkan bahwa organisasi ini salah mengenali lawan. Negara-negara yang punya kepentingan justru mereka jadikan pembela, sedangkan pemerintahan Indonesia malah dianggap sebagai pihak lawan.Tindakan OPM juga tidak bisa diremehkan. Organisasi ini sudah menebar teror, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat sipil.Sehingga perlu ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan problem ini.
Sungguh sayang, tindakan yang nantinya dilakukandisinyalir akan menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Jika pemerintah berdalih perlunya menggerakkan tentara untuk menumpas pemberontakan,malah dituduh sebagai pelanggar HAM. Tetapi jika tidak dilakukan, hal ini justru akan membahayakan masyarakat di sana.
Sebagai negara yang independen, sudah seharusnya Indonesia memahami bahwa akar masalah pemberontakan ini ada dua, yaitu ketakpuasan pengurusan pemerintah Indonesia dan adanya kepentingan asing. Alhasil, negara perlu mengatasi masalah ini secara tuntas dan serius. Sayangnya, jika kita bertumpu pada sistem saat ini, yaitu kapitalisme, masalah tidak akan pernah bisa selesai.
Perlu Solusi Sistemis
Persoalan Papua adalah persoalan yang sistemis. Selain menyangkut masalah ekonomi juga menyangkut intervensi asing.Ketimpangan pendapatan di Papua dan Papua Barat tergolong menengah.Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat juga relatif tinggi.
Sementara kita tahu bahwa di tanah Papua ada tambang tembaga, emas, dan perak.Tapi sungguh ironis,tambang tambang tadi justru dikeruk habis habisan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1973. Setiap harinya, Freeport menghasilkan 240 kg emas dalam bentuk konsentrat atau pasir hasil olah batu tambang (ore) yang mengandung emas, perak, dan tembaga.
Mirisnya, kekayaan alam yang melimpah itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat Papua, melainkan diambil alih oleh asing.Liberalisme ekonomi dan investasi asing tidak menjadikan rakyat sejahtera, tetapi justru menderita. Kondisi inilah yang menyulut ketakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia hingga memunculkan gerakan separatisme.
Solusi Islam
Solusi sistemis untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Konsep Islam kafah sejatinya sangat bisa menerapkan solusi sistemis tersebut. Karena sistem Islam mementingkan persatuan wilayah. Ibarat lidi yang berserakan tidak akan punya kekuatan apa apa kecuali setelah lidi lidi itu disatukan. Demikian juga wilayah Papua tidak boleh lepas dari wilayah Indonesia.
Syariat Islam juga mampu menghapus ketakadilan atau kesenjangan ekonomi. Wilayah Papua dengan sumber daya alam melimpah harus terjaga dan terpelihara dengan baik. Sumber tambang, misalnya, termasuk kekayaan bersama milik umat yang tidak boleh didominasi individu atau kelompok. Negara Khilafah yang wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyatpun ikut sejahtera, bukan malah menderita.
Sistem pemerintahan Islam juga mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah Negara. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas.Sistem Islam memiliki institusi militer yang mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid, angkatan bersenjata yang terlatih, alat alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji untuk melawan musuh, serta siap melawan asing jika dibutuhkan. Juga akan ada kepolisian yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setiap harinya di kehidupan publik.
Khilafah Islam akan menyeru pada rakyat Papua melalui institusi pendidikan dan pengiriman para dai, sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya. Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Demikianlah solusi tuntas ala Islam terhadap persoalan Papua.Hingga tidak ada lagi serangan di Bumi Cenderawasih yang mengancam warga. Dengan Khilafah terwujudlah kedamaian untuk Papua dan bumi Islam lainnya.
Tidakkah kita semua merindukan sisten yang demikian sempurna ini?
Wallahu’alam bish-shawwab
