Ironi Demokrasi, Rempang Jadi Bukti
Oleh Hestiya Latifah
(Mahasiswi, Aktivis Dakwah)
Rencana relokasi sebagian warga di Pulau Rempang yang dijadwalkan pada hari kamis (28/9/2023) diurungkan. Pasalnya, ratusan aparat kepolisian yang dipanggil untuk mengamankan pengosongan kampung-kampung di Rempang, Kepulauan Riau, sudah dipulangkan. (Republika.id, 29/9/2023)
Merasa cemas dan masih waspada terhadap isu dan fakta yang sedang terjadi, meskipun dikatakan batal. Namun, sampai saat ini, pemerintah maupun Badan Pengusahaan Batam memperpanjang tenggat waktu pendaftaran dan belum membatalkan rencana pemindahan masyarakat dari kampung-kampung tua. Bahkan sejumlah warga di kampung tua Melayu berkumpul untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai masyarakat yang kompak serta mengatakan “menolak keras” untuk direlokasi. (BBC.com, 28/9/2023)
Kapitalisme Sistem Merugi
Ini merupakan ujian dari kedaulatan yang diterapkan. Rakyat yang banyak dirugikan dalam berbagai kasus sengketa lahan ataupun kasus agraria. Bisa kita lihat, ini adalah bagian penerapan sistem saat ini, yakni kapitalisme yang mana segala kekuasaan berada pada tangan pemodal yang ingin menguasai negara baik dari sisi harta, jabatan, kekayaan, sumber daya alam, dan lain-lainnya.
Ekonomi kapitalisme yang berasaskan demokrasi, menjunjung tinggi keuntungan tanpa mempedulikan nasib rakyatnya, telah melegalkan kebebasan atas sebuah kepemilikan kepada siapa pun. Artinya, siapa saja berhak memiliki tanah apabila mampu untuk membelinya sekalipun tanah tersebut mengandung kepemilikan umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Hal ini tentu tidak berlaku bagi kaum yang lemah dan miskin. Sebab, para pemodal sudah membeli kepercayaan penguasa dengan semaunya di sistem demokrasi saat ini, memberikan banyak peluang untuk para pemodal (kapitalis) sehingga bisa menguasai tanah-tanah umum tanpa melihat apakah rakyat tertindas ataukah tidak. Sebab dari tanah umum tersebut, rakyat bebas dan berhak melakukan apa pun dan mengambil manfaat apa pun serta sebanyak-banyaknya.
Perbuatan zalim ini terus berulang dan berulang, tidak takutnya para misionaris (kapitalis) membuat semakin ingin menguasai segalanya. Semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pencapaian yang didapat, tanpa memikirkan nasib rakyat. Rakyat tak punya kuasa, namun harus diusir paksa demi sebuah nafsu kuasa. Berdalih investasi, namun nyatanya hanya membuat rakyat semakin rugi, negara kian tak punya hati, sebab perilaku ego yang tinggi. Inilah ironi sistem demokrasi yang hanya mampu menyengsarakan rakyat sendiri. Lalu bagaimana dengan sistem Islam?
Islam Sistem Sempurna
Dalam sistem Islam, negara disebut Khilafah. Kedaulatan negara berada di tangan syara (syariat), sedangkan kekuasaan berada di tangan rakyat (umat). Di mana rakyat tidak boleh membuat hukum sendiri sekalipun ia seorang pemimpin. Siapa pun pemimpinnya, maka ia wajib menerapkan syariat Islam. Syariat yang berasal dari Sang Khaliq, Tuhan Yang Maha Esa.
Seorang khalifah (pemimpin), ia akan mengatur urusan rakyatnya dengan syariat, tidak terkecuali urusan kepemilikan. Dalam ekonomi politik (sistem ekonomi) negara khilafah, yang dibangun dengan tiga pilar, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi.
Kepemilikan individu sepenuhnya menjadi hak individu, kepemilikan umum menjadi hak rakyat, yang dikelola oleh negara sebagai pemegang mandat rakyat, serta kepemilikan negara menjadi hak negara. Ketika ketiga kepemilikan tersebut dikelola oleh masing-masing pemiliknya dengan benar sesuai dengan hukum syara’, dan didistribusikan dengan baik dan benar, maka rakyat akan hidup sejahtera.
Demikianlah Islam mengatur dan mengurusi rakyat dengan memegang syariat sebagai jalan hidup, maka kebahagiaan baik dari sisi perasaan (naluri), dan tempat tinggal (hajatul udhowiyah) akan terpenuhi dengan sempurna.
Wallahu’alam bishshawwab.
