IMPOR BERAS JADI SOLUSI, KEDAULATAN PANGAN HANYA ILUSI
Oleh Anggi
Kontributor Suara Inqilabi
Lagi dan lagi impor beras dijadikan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat indonesia. Bukan tanpa alasan, kemandirian pangan pada faktanya sangat sulit untuk diwujudkan. Dikutip dari pernyataan presiden joko widodo. Kedaulatan pangan khususnya sangat sulit diwujudkan karena penduduk indonesia yang terus bertambah, disaat yang sama produksi beras dalam negri belum mencukupi kebutuhan pangan rakyat, sehingga diambillah kebijakan impor (cnbcindonesia.com/selasa/2/1/2024).
Tidak berhenti sampai disitu, Tomi Wijaya selaku manager humas dan kelembagaan perum Bulog menyatakan bahwa pemerintah memberikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun ini dalam rangka untuk mengantisipasi tingginya harga beras di pasaran mengingat dampak El Nino masih akan terasa sampai tahun ini (cnbcindonesia.com/jumat/5/1/2024).
Sesungguhnya upaya pemerintah mengimpor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan rakyat merupakan solusi pragmatis. Impor beras merupakan bukti bahwa ketahanan dan kedaulatan pangan negri ini belumlah terwujud. Kebijakan konsensus washington yang merupakan kebijakan yang meniscayakan pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi domestik termasuk dalam sektor pertanian, membuktikan bahwa Indonesia telah dikooptasi menjadi agen perdagangan bebas. Pada musim tanam, petani dibebani pupuk, bibit dan obat obatan pertanian yang mahal. Sedang pada musim panen, petani harus menerima kenyataan bahwa pemerintah lebih memilih impor bahan pangan yang jauh lebih murah yang menyebabkan pasar dan harga hasil panen dalam negri hancur.
Selain itu, privatisasi bulog sebagai perusahaan milik negara yang bergerak disektor pangan menjadikan sektor pangan dikuasai oleh oligarki. Dan tentunya ini sangat bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup banyak orang haruslah dikuasai oleh negara dan digunakan untuk memakmurkan rakyat. Ditambah regulasi yang mempermudah pengusaha dalam menguasai pertanian rakyat seperti pada Pepres 36 dan 65/2006, UU No. 18 /2003 terkait dengan perkebunan dan UU No.25/2007 tentang penanaman modal menjadikan upaya privatisasi yang selanjutnya monopolisasi semakin mudah. Akibatnya Indonesia akan sangat bergantung dengan pasar internasional.
Ketahanan pangan hanya akan terwujud dengan sistem Islam dalam bingkai khil4f4h. Islam akan menetapkan negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan. Negara khil4f4h akan mewujudkan kedaulatan pangan dengan cara mengoptimalkan pengelolaan pertanian serta melakukan langkah langkah antisipasi agar kebutuhan pangan rakyat akan senantiasa terpenuhi. Negara akan menempuh langkah langkah yang sesuai dengan hukum syara’ dalam upayanya untuk mandiri pangan. Beberapa langkah yang ditempuh negara antara lain ialah dengan memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, penghidupan lahan yang mati, tidak memperbolehkan tanah menganggur (tidak dimanfaatkan) selama lebih dari 3 tahun serta pengoptimalan stok bahan pangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh rakyat.
Negara melakukan langkah langkah antisipasi seperti melarang penimbunan barang yakni kebutuhan pokok yang menyebabkan barang akan menjadi langka. Negara tidak akan membiarkan pihak asing mengelola kebutuhan pokok termasuk diantaranya sektor pangan baik dalam bentuk industri industri ataupun perjanjian perjanjian multilateral seperti IMF, WTO, FAO dan lain sebagainya yang jelas jelas akan membahayakan kedaulatan pangan negara. Jikapun rakyat merasa kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan dikarenankan keterbatasan mereka dalam hal ekonomi, maka negara wajib untuk memberikan hak rakyat (dalam hal ini pangan) dari harta negara.
Mekanisme pemberian hak rakyat ini akan di lakukan secara cepat, mudah dan merata sehingga seluruh individu rakyat menerima hak nya. Demikianlah sistem Islam yang mampu memberikan solusi yang komprehensif untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
Wallahu’alam bish-shawwab.
