Wajibnya Mentaati Pemimpin Dan Menasihatinya
Nani
Aktifis Muslim
Sudah sering kita mendengar bahwa pemimpin, khususnya pemimpin negara, wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Dengan kata lain rakyat wajib menaati pemimpin atau penguasa mereka. Sebaliknya, rakyat haram untuk membangkang apalagi memberontak kepada pemimpin atau penguasa mereka. Dalilnya, yang sering dikutip, antara lain firman Allah SWT. “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul serta ulil amri (pemimpin) kalian” (TQS an-Nisa: 59).
Saat menjelaskan ayat yang memerintahkan ketaatan kepada ulil amri di atas, Imam Abu Zahrah menyatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah para ulama ahli fiqih yang mampu menggali hukum. Adapun menurut mayoritas ulama, ulil amri adalah para penguasa (al-hukkam) dan ahlul halli wa ‘aqdi, tetapi dengan demikian ulil amri yang wajib ditaati dalam pemahaman syariah (mafhum syar’i) bukanlah sembarang penguasa, melainkan penguasa yang memiliki dua kriteria utama, yakni, (1) Mukmin, (2) menegakkan hukum-hukum Allah SWT atau selalu terikat dengan syariah-Nya.
Tentu benar bahwa pemimpin atau penguasa memiliki hak untuk ditaati oleh rakyatnya. Ini sesuai dengan nas-nas di atas. Namun demikian, pemimpin juga memiliki kewajiban, yakni wajib memimpin rakyatnya dengan adil. Dalam ayat sebelumnya, yakni sebelum ayat yang memerintahkan umat agar menaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri, Allah SWT berfirman. “Sungguh Allah memerintah kalian agar menyerahkan amanah kepada yang berhak menerima amanah tersebut, juga (memerintah kalian) jika kalian memutuskan hukum di tengah-tengah manusia agar kalian berlaku adil”(TQS an-Nisa: 58).
Seorang pemimpin baru bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang adil jika dia memimpin berdasarkan Kitabullah (al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya. Jika tidak, pada dasarnya dia adalah pemimpin yang zalim dan fasiq. Allah SWT berfirman. “Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim”(TQS al-Maidah: 45). Adapun Allah berfirman di ayat selanjutnya. “Siapa saja yang tidak memutuskan hukum berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah kaum yang fasiq”(TQS al-Maidah: 47). Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin atau penguasa sesungguhnya tidaklah mutlak. Tetap ada batasan.
Hal yang diperlukan saat ini bukanlah sekadar fatwa ulama yang ditujukan kepada rakyat untuk mentaati pemimpinnya. Yang jauh lebih dibutuhkan saat ini adalah fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau penguasa agar selalu memimpin rakyatnya dengan Kitabullah (al-Quran).
Dalam konteks Pemilu atau Pilpres (pemilihan presiden) 2024, yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah fatwa ulama yang hanya ditujukan kepada rakyat tentang keharaman golput, yang selalu diulang-ulang setiap menjelang Pemilu atau Pilpres (pemilihan presiden). Yang jauh lebih dibutuhkan saat ini adalah fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau penguasa agar selalu memimpin rakyatnya dengan Kitabullah (al-Quran).
Suatu hari, saudara kandung al-Balkhi menemui Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah kemudian berkata, “Nasihatilah aku!”
Orang itu berkata, “Sesungguhnya Allah telah mendudukkan dirimu pada kedudukan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib (yakni sebagai penguasa). Karena itu Allah SWT meminta darimu sifat benar atau jujur seperti yang ditunjukkan Ash-Shiddiq (Abu Bakar).
Allah meminta dirimu menjadi pembela yang haq dan penumpas yang batil seperti Al-Faruq (Umar). Allah meminta dirimu memiliki rasa malu dan kemurahan seperti Utsman bin Affan. Allah pun meminta dirimu memiliki ilmu dan keadilan seperti yang ditunjukkan Ali bin Abi Thalib.”
“Teruskan,” kata Khalifah.
Orang itu berkata lagi, “Perumpamaanmu seperti mata air, sedangkan seluruh ulama di dunia ini seperti wadahnya. Jika mata air itu jernih, kotornya wadah air tidaklah berbahaya. Namun, jika mata airnya kotor, bersihnya wadah air tak ada gunanya.”
Pada waktu lain, suatu malam, Khalifah Harun ar-Rasyid menemui Fudhail bin Iyadh rahimahullah. Saat pintu rumah Fudhail bin Iyadh dibuka, Khalifah menyalami tuan rumah, yang spontan berkata.
“Api nerakalah untuk tangan halus ini jika ia tidak selamat dari azab-Nya pada Hari Kiamat nanti”. Fudhail bin Iyadh melanjutkan, “Amirul Mukminin, bersiap-siaplah engkau untuk menjawab pertanyaan Allah kelak. Sebabnya, sungguh Allah akan menghadapkan dirimu kepada setiap Muslim atas kebijakanmu terhadap masing-masing dari mereka.”
Mendengar itu, menangislah Harun ar-Rasyid sejadi-jadinya seraya menundukkan kepalanya di dadanya.
Saat itu, Abbas, yang mendampingi dirinya, berkomentar, “Celakalah, wahai Fudhail. Engkau telah membunuh Amirul Mukminin!”
Fudhail bin Iyadh menjawab, “Wahai Hamman, justru kamu dan kaummulah yang mencelakakan dia…”
Khalifah Harun ar-Rasyid lalu berkata kepada Abbas, “Jika ia menyebut kamu Hamman, berarti ia menganggap aku Fir’aun”. (Lihat: Al-Ghazali, At-Tibr al-Masbûk fî Nashîhah al-Mulûk. Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, hlm. 23-54, 1988).
Nasihat adalah bagian tak terpisahkan dari para penguasa Muslim pada masa lalu. Bahkan telah menjadi makanan sehari-hari mereka. Sebaliknya, nasihat kepada para penguasa juga tidak pernah lepas dari para ulama. Bahkan menjadi kebutuhan mereka. Banyak para ulama pada masa lalu rela menghabiskan waktunya untuk mengontrol, mengawasi, menasihati, mengkritik sekaligus meluruskan para penguasa yang menyimpang tanpa kenal lelah, khawatir atau rasa takut. Dengan itulah, dalam sistem Islam, keadilan tetap kukuh meski seandainya bumi runtuh. Kezaliman lenyap di bumi yang berdiri tegap.
Tidak aneh jika sepanjang zaman Kekhilafahan Islam pada masa lalu, terlalu banyak kisah-kisah nyata para penguasa Muslim yang menggugah perasaan karena kezuhudan, kerendahatian, keadilan, kejujuran, keamanahan dan kebajikan mereka dalam memimpin rakyatnya. Terlalu banyak pula kisah-kisah nyata para ulama yang menyentuh kalbu karena kewaraan, keberanian dan ketajaman lidah mereka di hadapan para penguasa.
Yang lebih dibutuhkan saat ini justru fatwa ulama yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin tentang kewajiban mereka memimpin dengan Kitabullah (al-Quran), yakni dengan menerapkan dan menegakkan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Sayangnya, fatwa ulama semacam ini, yang ditujukan kepada pemimpin atau calon pemimpin, nyaris selalu absen dalam setiap Pemilu atau Pilpres (pemilihan presiden).
Sudah sepantasnya para penguasa Muslim saat ini menjadikan kisah-kisah di atas sebagai cermin dan pelajaran. Selayaknya mereka senantiasa berlapang dada dalam menerima nasihat, bahkan selalu meminta nasihat kepada para ulama. Sebaliknya, para ulama wajib menyampaikan nasihat kepada penguasa, diminta atau tidak diminta. Mereka tidak boleh bermanis muka, apalagi sampai menjilat penguasa. Mereka tidak patut menyembunyikan kebenaran yang wajib mereka sampaikan, apalagi di hadapan penguasa zalim yang enggan menerapkan syariah Islam.
Sebabnya, ulama sejati tentu tak akan pernah melupakan sabda Baginda Rasulullah saw. “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim” (HR an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad).
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
