Tatakelola Pangan dalam Islam
Oleh Ratih Fitriandani
Aktivis Muslimah
Krisis beras dalam negeri ini yang setiap tahunnya tidak tuntas. Harga semakin naik tajam dan stok semakin menipis dan kekurangan. Padahal negeri ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya. Tetapi rakyat nya masih saja sengsara dan tidak sejahtera.
Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh bupati, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu berharap, operasi pasar beras murah itu dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga beras yang sedang melambung tinggi. Selain itu, beras murah yang disediakan Pemkab Bandung itu diharapkan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, pada kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga murah dan lebih rendah dari harga pasar.
Seperti berita yang dimuat di media online BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) menggelar Operasi Pasar (OP) beras murah bagi masyarakat tidak mampu mulai 23-31 Oktober 2023 mendatang.
Tahun ini faktanya, harga beras mengalami tingkat kenaikan harga paling tinggi. Hal ini akan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat jika tidak diatasi dengan baik oleh pemerintah. Dengan dampaknya yang bisa menyebabkan kelaparan masal di negeri ini.
Di bulan September semua harga beras naik dengan melonjak tajam hingga saat ini. Mulai dari harga beras baik yang premium maupun medium. Adapun kenaikannya harga beras medium dari Rp30 ke Rp13.310 per kg dan harga beras premium naik dari Rp50 ke Rp14.920 per kg nya. Harga diatas merupakan rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran.
Setidaknya ada sebanyak 297 wilayah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras di pekan ke empat bulan September 2023. Untuk harga termurah ada di pulau Jawa, sedangkan untuk luar pulau Jawa pada umumnya tergolong lebih mahal dan tinggi bahkan mencapai diatas Rp15.000.
Dalam krisis naik nya harga beras ini pemerintah menyebutkan tak lain disebabkan faktor adanya elnino salah satu penyebab nya harga beras naik dalam negeri. Lagi-lagi pemerintah menjadikan penyebab elnino menjadi kambing hitam. Padahal elnino adalah fenomena alam yang sejati nya bisa diprediksi kedatangan nya bermulai dari bulan Agustus dan September. Tak lain sebenarnya ini disebabkan tatakelola negara yang semerawut.
Tidak dipungkiri buruk nya tatakelola pangan di negeri ini. Hanya saja pemerintah seolah menutup mata. Data menyatakan bahwasanya, pada bulan Agustus 2023 Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa stok beras nasional mencapai 1,5 juta ton. Padahal kebutuhan beras nasional bisa mencapai 2,5 juta ton. Menteri Pertanian pun menyatakan bahwa semua sudah terkendali. Kemudian di sisi lain Menteri Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa neraca beras tahun ini bisa surplus. Namun nyatanya, pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan beras dalam negeri selalu mendatangkan beras impor. Di setiap tahun nya selama pemerintah Jokowi negeri ini selalu menerima impor beras setiap tahunnya dengan besaran yang berbeda-beda.
Banyak yang menyebutkan pemerintah telah gagal total dalam menangani krisis beras terutama pada tahun ini. Faktor penyebab nya sangat banyak seperti minimnya kajian kelayakan, tidak ada kajian kelayakan tanah yang menyangkut kecocokan jenis pangan yang ditanam. Buruknya kelayakan infrastruktur, serta aspek sosial ekonomi yang berhubungan dengan ketersediaan petani di tengah-tengah pembukaan lahan besar-besaran.
Krisis beras sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Ada nya ancaman gizi buruk, sampai pada kelaparan masal dalam negeri ini. Maka diperlukannya langkah-langkah dan solusi yang bisa menuntaskan problem krisis beras dan tatakelola pangan. Tentunya hal semacam ini tidak akan terjadi jika tatakelola pangan diurusi oleh sistem Islam. Karena Islam akan mengatur tatakelola pangan sesuai dengan aturan yang sudah sang Pencipta tentukan. Konsep ketahanan pangan dalam Islam merupakan termasuk dari politik ekonomi Islam.
Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Abu Daud).
Dalam hadis diatas sudah jelas bahwa dalam Islam ada anjuran untuk memproduktifitaskan tanah mati. Dan adanya larangan untuk mendiamkan tanah sampai tiga tahun, jika dalam tiga tahun tanah tersebut masih diterlantarakan maka negara bisa menyerahkan lahan tersebut kepada orang yang siap mengelolanya.
Dan dalam aspek perniagaan/ perdagangan, maka negara mengharuskan untuk menjaga harga pasar dalam negeri tentunya dengan cara tidak impor beras dari luar. Adapun jika negara masih kekurangan dalam produksi beras, maka negara akan melakukan intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian sampai berhasil swasembada pangan.
Negara akan terus berinovasi dalam industri yang bisa meningkatkan produksi di sektor pertanian. Akan dilakukannya seperti membuat teknologi tepat guna, melakukan riset di sektor pertanian dan sebagainya. Dalam politik ketahanan Islam, lahan pertanian akan dijadikan asas pembahasan yang sangat penting. Sehingga mulai dari alat-alat produksi nya akan membantu dan memudahkan manusia. Jadi tenaga kerja manusia hanya sebagai faktor pendukung sebagai sarana yang melengkapi. Bukan malah sebaliknya, dimana di sistem kapitalis saat ini tenaga manusia tergantikan dengan teknologi. Maka dengan solusi dan langkah-langkah yang diatur oleh sistem Islam akan menghasilkan ketahanan pangan yang bisa bertahan dalam jangka panjang dan bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Wallahu a’lam bishshawwab.
