Miris Rekor Korupsi, Apakah Tradisi di Sistem Demokrasi?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Miris Rekor Korupsi, Apakah Tradisi di Sistem Demokrasi?

Siti Aisah, S. Pd

(Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang)

 

“Waduh kemana duit ya Aku kangen nih Duit duit kesini dong aku mau duit Duit kesini dong kekasihku minta duit Emak dan bapakku lagi butuh duit…”

Lirik lagu duit Alam ini, setidaknya menggambarkan hampir semua orang berharap duit. Seperti mengukur kebahagiaan hanya dengan duit. Walhasil, andai keimanan tipis, maka segala cara akan ditempuh untuk mendapatkan duit. Salah satunya dengan jalan korupsi. Sudah menjadi rahasia umum korupsi dijadikan sebagai jalan pintas bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dan menikmati harta kemewahan dengan cara yang haram. Sehingga, ia menjadi lupa akan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang halal. Sistem ini akan sangat memungkinkan hal tersebut terjadi.

.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pejabat Indonesia lebih banyak terjerat kasus korupsi dibanding negara lain. Banyaknya pejabat Tanah Air yang korupsi seakan menjadi ‘rekor’ miris. Dalam kesempatan ini pun Jokowi sempat menyinggung ada sekitar 1.385 orang yang terdiri dari pejabat negara, swasta, hingga birokrat dipenjarakan sejak periode 2004 hingga 2022 karena tersandung kasus korupsi. Selanjutnya, mereka itu adalah 344 pimpinan, anggota DPR dan DPRD didalamnya termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, lalu ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, dan 162 bupati dan wali kota. Tak ketinggalan pula ada 31 hakim, yang termasuk hakim konstitusi sekitar 8 komisioner, yang diantaranya pejabat KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. (news.detik.com, 12/12/2023)

.

Sejatinya penguasa hasil dari demokrasi ini bak pedagang yang tiap hari memikirkan bagaimana caranya agar modalnya cepat kembali. Mencari keuntungan pun menjadi prioritas utama setelah modal atau dana yang dikeluarkan sudah terpenuhi. Rakyat diposisikan seperti konsumen, bukan lagi mengutamakan kesejahteraannya. Sehingga, tidaklah heran jika korupsi terjadi di hampir semua pilar demokrasi baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Hal ini semata-mata untuk memuluskan permainan kotor ini, semua pihak yang terkait dilibatkan. Hingga dikenallah istilah “Korupsi berjamaah”.

.

Akar dari maraknya korupsi saat ini semestinya menyadarkan umat muslim. Bahwasanya kebobrokan sistem demokrasi yang berasas kapitalisme sekuler menjadi pangkal berbagai persoalan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri lagi sistem politik demokrasi telah menciptakan habitat politik yang menumbuh suburkan korupsi. Sistem demokrasi pun pada dasarnya memberikan hak membuat hukum kepada manusia telah menimbulkan berbagai kerusakan. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari penyakit korupsi berjamaah ini, yaitu :

.

Pertama, berani meninggalkan ideologi kapitalisme dan menggantinya dengan ideologi Islam. Hal ini dikarenakan dalam kapitalisme tolak ukur kebahagiaan adalah tercapainya materi. Sedangkan dalam islam adalah mendapatkan ridho Allah. Sehingga pemimpin dalam Islam sangat peduli dengan nasib rakyatnya sehingga tidak mungkin tega menjarah uang rakyat dengan korupsi berjamaah. Sebab hal itu adalah sebuah keharaman yang harus ditinggalkan. Sehingga wajar saja jika rakyat mencintai pemimpinnya karena pemimpin peduli dengan rakyatnya.

.

Kedua, mengubah pemahaman sekularisme dengan Islam kaffah. Paham memisahkan agama dari kehidupan (baca:Sekularisme) ini hanya akan memunculkan sikap alergi dan phobia terhadap Islam meskipun mengaku mayoritas beragama Islam. Kesadaran hubungannya dengan Allah hanya sebatas ditempat ibadah, sehingga mereka begitu ringannya melakukan korupsi. Sekularisme menciptakan pribadi munafik yang dari mulutnya hanya menghasilkan kebohongan. Apa yang dikatakan bertentangan dengan perbuatannya. Mengaku beriman, tapi korupsi jalan terus. Mengaku berislam tapi tidak mau diatur dengan syariat Islam dengan berbagai dalil logika yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Bahkan mereka berani menghalalkan sesuatu yang haram, dan sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal bahkan yang wajib untuk diperjuangkan.

.

Satu-satunya untuk memberantas korupsi adalah mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem khilafah yang akan menjamin diterapkan syariat Allah. Hukum tegas pada para koruptor dan melindungi rakyat yang terdzalimi. Perlahan tapi pasti pemahaman kapitalisme dan sekularisme akan tercerabut dari pemahaman umat karena Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian banyak pemimpin lebih amanah karena kesadaran hubungan mereka dengan Allah akan menjadi benteng kuat dari keinginan untuk korupsi.

.

Walahu a’lam bishshawwab.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *