Mengurai Karut Marut Pembangunan Infrastruktur dengan Islam
D Budiarti Saputri
Tenaga Kesehatan
Kemacetan di kota besar kini menjadi pemandangan keseharian. Masalah kronis perkotaan ini juga melanda kota Bandung, sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Beberapa tempat yang selalu dilanda penumpukan kendaraan adalah arus lalu lintas Cileunyi-Cinunuk menuju wilayah Kota Bandung atau sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas di Bojongsoang mengarah ke Buah Batu Kota Bandung atau sebaliknya. Selanjutnya, arus lalu lintas Kopo Sayati-Katapang-Soreang juga kerap mengalami kemacetan. Tak hanya di lajur protokol saja, lajur alternatif seperti wilayah Rancamanyar pun kerap mengalami kemacetan.
Di setiap titik tersebut kerap terjadi pada saat memasuki waktu kerja, tepatnya pukul 07.00-08.00 WIB dan waktu pulang kerja pukul 16.00-18.00 WIB. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya menangani kemacetan tersebut. Terakhir, Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk membangun flyover atau jembatan layang di wilayah Bojongsoang untuk menangani kemacetan. Tetapi sepertinya pembangunan jalan layang belum bisa menguraikan kemacetan di kota Bandung. Dikutip dari Kompas.com (3/11/2023).
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung Hilman Kadar mengatakan, kemacetan yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Bandung tidak lepas dari meningkatnya jumlah penduduk. Menurutnya, kemacetan merupakan dampak dari bertambahnya kebutuhan masyarakat. Hilman mengatakan, Pemkab terus berupaya menangani kemacetan di beberapa arus lalu lintas di Kabupaten Bandung. Selain dengan pembangunan flyover adalah rencana pembangunan kereta gantung atau Cable Car. Dikutip dari jabarekspres.com (3/11/2023).
Pertumbuhan jumlah penduduk adalah sesuatu yang seharusnya sudah bisa untuk diprediksi. Sehingga, masalah yang akan timbul karenanya sudah bisa diantisipasi. Dalam sistem kapitalis, pertumbuhan penduduk hanya menjadi kambing hitam untuk menutupi ketidak mampuan pemerintah menuntaskan kemacetan. Solusi yang diberikan oleh sistem kapitalis pun, tidak akan jauh dari sesuatu yang akan tetap menguntungkan mereka, dalam hal ini pembangunan kereta gantung, yang jelas tidak membutuhkan biaya yang sedikit.
Di tengah masyarakat yang ekonominya sedang terpuruk karena baru keluar dari krisis akibat pandemi. Justru mengeluarkan biaya untuk pembangunan infrastruktur yang belum tentu dapat benar-benar bermanfaat bagi rakyat, tentu membuat sakit hati rakyat.
Di sistem kapitalis, pembangunan infrastruktur hanyalah proyek oligarki yang akan menguntungkan jika diarahkan pada investasi swasta, tanpa melihat apakah masyarakat membutuhkannya atau tidak. Hal ini jelas berbeda dengan Islam, dalam sistem Islam pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara. Infrastruktur akan dibangun berdasarkan pada kebutuhan rakyat tanpa melihat apakah hal tersebut menguntungkan pemerintah atau tidak, selama rakyat memang membutuhkan maka akan dilakukan. Selain itu, harga fasilitas umum pun akan muraha bahkan gratis untuk digunakan warga negara.
Dalam sistem Islam, sebetulnya pertumbuhan masyarakat bisa diatasi dan diantisipasi salah satunya dengan perencanaan wilayah yang baik. Semua kota direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dan semua kebutuhan mereka akan dapat terpenuhi di kota tersebut, pembangunan pun haruslah merata di semua kota dan wilayah, sehingga tidak akan ada urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota dengan alasan mereka mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena di desa mereka tidak ada pekerjaan.
Begitulah ketika Islam diterapkan secara kaffah. Semua permasalahan dalam masyarakat bisa diselesaikan atas dasar hukum Islam. Semua kebijakan akan berorientasi pada pemenuhan hak rakyat dan pengurusan urusan umat, bukan sekedar melihat untung rugi semata. Maka sudah seharusnya kita kembali kepada sistem hakiki buatan Sang Pencipta, yaitu Islam semata.
Wallahu’alam bish-shawwab
