Oleh : Eviyanti (Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Banyak pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Epidemiolog yang memprediksi kemungkinan melonjaknya kasus infeksi Covid-19 menjelang dan pasca lebaran. Hal itu bisa terjadi, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama merayakan lebaran.
Dilansir oleh Republika.co.id, Senin (25/05/2020), Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi, “Kita masih lihat masyarakat yang ritualnya lebih didahulukan daripada apa yang sudah dihimbau pemerintah. Kondisi seperti ini, bakal mempersulit dan memperlama kita dalam mengatasi virus ini”. Adib pun menjelaskan, perayaan lebaran tanpa mengikuti protokol kesehatan akan memunculkan klaster baru. Ia juga mengingatkan, potensi lonjakan kasus di Jakarta karena arus balik penduduk dari daerah. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi penurunan angka penularan di Ibu Kota. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, sebab kunci memutus mata rantai penularan Covid-19 ada pada masyarakat itu sendiri. Hingga Ahad (24/5) atau hari pertama lebaran, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 22.271, sebanyak 1.372 di antaranya meninggal dunia dan 5.402 berhasil sembuh. Sungguh data yang miris, membuat kita harus semakin waspada pada virus Covid-19 ini.
Namun, pemerintah cukup merespon dengan kebijakan antisipasi. Padahal, dengan adanya data yang membuktikan bahwa rekor pertambahan kasus harian hingga 900, seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa perlu adanya perombakan kebijakan. Supaya memprioritaskan penanganan kesehatan, apapun risikonya. Bila tidak, maka upaya apa pun yang ditempuh baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menormalkan kondisi sosial hanya akan memperparah kondisi krisis.
Inilah wajah buruk sistem demokrasi kapitalis sekularis, dimana yang menjadi perhitungan hanyalah untung dan rugi bukan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan terus melonjaknya kasus infeksi Covid-19, membuktikan bahwa sistem ini telah gagal menangani kasus pandemi ini.
Berbeda halnya dengan Islam. Islam mewajibkan negara menjadi penanggung jawab dan menjamin kebijakan yang lahir didasarkan pada wahyu, dijalankan dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains, serta ditujukan semata-mata memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat.
“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai dan Tirmidzi)
Yang berarti dalam Islam bahwa perkara nyawa adalah sesuatu yang sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt.
Sayangnya, kita tidak akan mendapati pemimpin yang benar-benar menjadi pelindung nyawa rakyat serta menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyatnya, bila sistem yang diterapkan masih sistem kufur buatan manusia. Sudah menjadi keharusan untuk seluruh kaum muslim kembali kepada fitrah mereka dengan menerapkan sistem Islam secara kafah. Sistem yang berasal dari Allah Swt. Dengan seperangkat aturan-Nya, yang akan menyejahterakan dan menentramkan jiwa seluruh umat manusia. Yaitu, sistem Islam dengan khilafah sebagai sistem pemerintahannya.
Wallahu a’lam bishshawab.
