Oleh: Wahyudi al Maroky (Dir. PAMONG Institute)
Pada akhir oktober lima tahun lalu Jokowi melantik menterinya sebanyak 34 orang. Kini ia melantik 38 menterinya, pada hari rabu, 23 oktober 2019. Berbeda dengan Kabinet Indonesia Kerja periode lalu, periode kini ia namai Kabinet Indonesia Maju.
Jika melihat perbandingan jumlah menteri yang dulu 34 orang dan kini menjadi 38 orang maka Jokowi terbilang sukses meng “gemuk” kan Menterinya. Artinya dalam lima tahun ia sukses menambah 4 menteri. Apalagi ada rencana mau tambah jabatan WAKIL MENTERI. Padahal dulu pernah ingin kabinet yang ramping.
Keinginan ramping itu pun periode ini masih ada. Pada pidato pelantikan, ia pun berjanji akan merampingkan birokrasi. Memangkas eselonisasi dan proses birokrasi. Bahkan mengancam siapa saja yang tak serius akan ia pecat. Kala itu penulis sudah mengingatkan dengan judul “Janji Pangkas Birokrasi dapat dimulai dari merampingkan Jumlah Menteri dalam Kabinetnya”.
Namun sayang seribu sayang, ternyata keteladanan untuk merampingkan jumlah menteri sebelum merampingkan jabatan birokrasi itu sulit dilakukan. Bahkan sekedar mempertahankan berat badan menteri yang lama (34 orang) pun tak mampu dilakukan. Kini justru terjadi pembengkakan jumlah jabatan menteri menjadi 38 orang.
Sesungguhnya, apa kesulitan Jokowi dalam merampingkan jumlah menteri? Padahal itu hak prerogatifnya. Jika kita belajar dari kasus obesitas (kegemukan) manusia maka dalam tubuh pemerintahan yang gemuk pun mengalami gejala dan resiko yang mirip. Setidaknya ada tiga penyebab gemuknya seseorang dan gemuknya jumlah menteri maupun tubuh pemerintahan lainnya:
PERTAMA, faktor genetik. Kebanyakan orang gemuk karena faktor turunan atau bawaan gen. Struktur pemerintahan yang gemuk pun karena faktor turunan. Dimana gen gemuk itu menurun dari sistem demokrasi yang super mahal.
Banyaknya para pemodal (investor politik) dalam Pesta demokrasi yang mahal itu menyifati dan membentuk karakter gemuk pada struktur pemerintahan. Para investor politik inilah yang membuat tubuh pemerintahan jadi gemuk karena harus mengakomodir kepentingan mereka. Hal ini sudah penulis ingatkan sejak awal september lalu dengan judul “Ancaman Obesitas Kabinet dalam Sistem Demokrasi”.
KEDUA, Kelebihan kalori karena kebanyakan makan yang tak sehat. Bagi manusia yang kebanyakan makan dan kelebihan kalori yang tak sesuai kebutuhan aktifitasnya maka akan cepat gemuk dan obesitas. Kelebihan kalori yang tak terbakar itu akan tertimbun dalam tubuhnya dan dan terus menambah beban dan berat badanya. Lebih jauh lagi itu menjadi cikal bakal munculnya berbagai penyakit yang diujungnya mudah terserang stroke.
Demikian pula tubuh pemerintahan yang kebanyakan makan dan kelebihan kalori akan menimbulkan banyak masalah. Kelebihan jabatan dan banyaknya anggaran yang dibutuhkan menyebabkan banyak masalah yang timbul dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
Semakin Banyak jabatan, semakin butuh banyak pegawai. Semakin butuh banyak fasilitas, semakin besar dan makin butuh biaya operasional yang besar pula. Akibatnya terjebak sibuk mengurusi tubuh organisasi ketimbang sibuk mengurusi masyarakatnya.
KETIGA, “Mager” alias malas gerak. Sebagaimana orang yang kegemukan, ia akan kesulitan bergerak. Kalaupun bergerak ia perlu energi besar. Demikian pula, Pemerintahan yang gemuk akan malas bergerak juga. Ia sudah sibuk dan payah mengurus tubuhnya sendiri yang makin lama makin banyak masalah (banyak penyakitnya).
Bahkan jika pun bergerak untuk melayani masyarakat maka akan lamban dan memerlukan biaya dan energi besar. Lamban karena banyak yang harus dikordinasikan dan disinkronkan. Perlu energi besar karena untuk berdiri dan bergerak, tubuh yang besar akan butuh energi yang lebih besar.
Tak terhindarkan orang yang kegemukan akan payah dan sibuk dengan urusannya sendiri. Demikian pula pemerintahan yang gemuk akan perlu banyak biaya untuk mengurus dirinya. Termasuk mengurusi banyak masalah yang timbul akibat kegemukan itu.
Tubuh pemerintahan yang Kegemukan itu menjadi ancaman bagi pemerintahan yang baik (good governance). Dimana ciri pemerintahan yang baik itu effisien dan effektif. Effisien, tidak boros dalam pembiayaan. Sedangkan efektif dalam memberikan dampak besar bagi kebaikan masyarakat yang dilayaninya.
Oleh karenanya kabinet yang sudah lebih gemuk dari yg lalu itu janganlah ditambah gemuk dengan jabatan Wakil Menteri. Cukup sudah gemuknya agar jangan jadi obesitas yang rawan terkena stroke.
Nasib pemerintahan yang obesitas akan terjebak ke dalam pemborosan akut. Bahkan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan ditengah era kompetisi global ini. Tanpa suatu gerakan perubahan yang radikal dan koreksi fundamental atas seluruh sistem manajemen pemerintahan maka suatu negara akan tertinggal dan kolaps.
Ia akan terpuruk dalam ketidak-berdayaan menghadapi terjangan badai globalisasi yang kian hari kian ganas menghantam negara-negara berkembang.
Semoga negeri ini segera sadar, mengoreksi sistem demokrasi yang super mahal dan dapat bertahan di tengah badai globalisasi.
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08. []
