Oleh : Siti Fatimah (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Hampir dua tahun sudah pandemi covid-19 melanda, namun sepertinya belum ada tanda-tanda virus ini menghilang dari bumi Indonesia. Masyarakat sepertinya juga sudah jengah terhadap keadaan dimana berbagai aktivitas mereka dibatasi. Tak bisa lagi bekerja, tak bisa lagi belajar tatap muka, tak bisa lagi bersilahturahmi ke rumah saudara bahkan tak bisa lagi pergi berwisata. Semua itu disebabkan karena pandemi yang terus merajalela.
Sementara itu jumlah penambahan pasien covid-19 semakin hari makin bertambah. Hal tersebut akibat dari ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan serta kebijakan dari pemerintah yang terkesan setengah hati dalam mengatasi pandemi itu sendiri. Rakyat dilarang mudik dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri namun di lain sisi pemerintah mengizinkan TKA Cina masuk ke Indonesia. Hal ini tentu saja membuat Rakyat sangat kecewa dan sakit hati, sehingga tak pelak masyarakat yang merasa dianak tirikan ini melanggar aturan atas larangan mudik yang diterapkan.
Tak jauh berbeda dengan dunia pariwisata, beberapa waktu yang lalu pemerintah mengizinkan para pengelola tempat wisata untuk beroperasi. Hal ini tentu saja disambut dengan antusiasme yang tinggi baik oleh pengelola wisata maupun para pelaku usaha. Namun, baru setengah jalan usaha mereka beroperasi, pada saat liburan lebaran para pengunjung di beberapa tempat wisata membludak tak terkendali sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan penambahan jumlah penderita covid-19. Kebijakan atas penutupan tempat-tempat pariwisata akhirnya diambil dan tentu saja hal ini menimbulkan kegaduhan serta menuai protes dari masyarakat karena mereka telah dirugikan baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Lagi-lagi pemerintah telah membuat kebijakan yang bukannya menyelesaikan masalah akan tetapi malah menimbulkan kesengsaraan publik yang semakin panjang dan berlarut-larut.
Mirisnya lagi di daerah Cilacap Jawa Tengah kini telah ditemukan kasus virus covid-19 varian baru dari India yaitu B.1617.2. Pemerintah menetapkan daerah Cilacap sebagai zona merah karena telah terjadi penyebaran virus dari 7 klaster aktif di daerah tersebut yaitu klaster kuluarga, klaster perangkat desa, klaster yasinan, klaster nakes hingga klaster ABK kapal asing sebagai carrier covid-19 varian baru tersebut.
Kapolres Cilacap, AKBP Legaek Mawardi mengatakan, data gugus tugas menunjukkan saat ini ada 505 kasus positif aktif dan 5 kasus meninggal terbaru. (kompas.com, 28/05/2021)
Satgas penanganan covid-19 menyatakan telah terjadi penambahan kasus yang cukup serius dalam enam hari terakhir. Penambahan terjadi tidak hanya pada kasus harian melainkan juga terjadi lonjakan terhadap kasus yang sedang aktif.
Bila menengok data harian yang dirilis Satgas Covid-19, tercatat kumulatif mingguan kasus Covid-19 mengalami lonjakan. Pada periode 9-15 Mei misalnya, jumlah kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 26.908 kasus. Kemudian dalam sepekan terakhir, 16-22 Mei naik menjadi 33.234 kasus.(cnnindonesia.com, 23/05/2021)
Dari sekian banyak problematika yang muncul saling bersusulan satu dengan yang lainnya. Dari sekian banyak penderitaan rakyat yang dialami berkepanjangan akibat pengambilan kebijakan yang kurang atau bisa jadi tidak tepat, semestinya dijadikan sebuah momentum dimana pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap solusi yang selama ini telah dijalankan.
Seharusnya dari fakta-fakta yang ada dijadikan tolak ukur atas efisiensi atau tingkat keberhasilan atas kebijakan yang diterapkan. Seharusnya pemerintah menyadari bahwa solusi yang diberikan oleh sistem kapitalisme sekuler tidak membuahkan hasil, yang ada adalah komersialisasi terhadap segala sesuatu terkait virus covid-19. Sehingga pada akhirnya rakyatlah yang harus merugi Dan dirugikan.
Tak ada solusi tuntas yang mampu menyelesaikan masalah termasuk masalah pandemi covid-19 selain penyelesaian dengan Islam. Rasulullah SAW telah bersabda terkait wabah menular yang di riwayatkan oleh Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, “Apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, jangan lah kalian memasukinya; dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu.”
Dalam masa modern, sabda Rasulullah SAW ini dikenal dengan istilah isolasi atau lockdown. Maka dengan adanya isolasi ini pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup Rakyat yang terisolir. Tak ada alasan kurangnya biaya karena negara memiliki banyak pemasukan, salah satunya dari Sumber Daya Alam yang melimpah yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyatnya.
Maka dari itu Demokrasi kapitalisme sekulerisme jelas tidak akan mampu mengatasi pandemi ini karena solusi yang mereka tawarkan hanya peduli pada komersialisasi dan profit bukan atas dasar kepedulian dan tanggung jawab terhadap rakyatnya, terlebih lagi tanggung jawab terhadap Rabb yang Maha Pencipta. Wallahu a’lam bishawab.[]
