Oleh: Rianti Kareem (Pemerhati Media Sosial)
Ditengah carut marut penanganan pandemi covid-19 yang dianggap gagal diberbagai daerah, mencuat kabar yang cukup menarik perhatian netizen negeri ini.
Seorang aktivis HAM Haris Azhar menyoroti pemerintahan Jokowi karena dianggap menghamburkan uang rakyat dalam skema APBN membayar buzzer atau influencer untuk menggiring opini publik. Menurutnya, para buzzer tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menyerang para pengkritik di media sosial. (ReportaseIndonesia.com, 21/6/2020)
“Saya keberatan uang rakyat dibuang-buang untuk membiayai kelompok ini (buzzer). Dicek teman-teman masyarakat sipil, follower akun-akun anonim penyerang itu cuma 3, 6,” kata Haris melalui keteranganya, (ReportaseIndonesia.com 21/06/2020).
Berbagai permasalahan negeri yang memicu gelombang kritik terhadap rezim di sosial media rupanya berhasil membuat rezim panik. Buzzer pun diturunkan untuk meredam berbagai kritik terhadap rezim. Tak hanya meredam tetapi juga memfitnah dan melaporkan berbagai akun sosial media yang dianggap sebagai ancaman hanya karena menyampaikan kritikan terhadap penguasa.
Sangat disayangkan APBN dipakai membiayai buzzer ditengah kondisi ekonomi yang semakin merosot, hal tersebut merupakan bentuk kedzoliman dan penghamburan uang rakyat. Sementara kita ketahui bersama selama pandemi berlangsung rakyat hidup dalam kesulitan.
PHK terjadi dimana-mana, bantuan sosial tak tepat sasaran, BPJS dinaikkan, tagihan listrik semakin nyetrum, harga bahan pokok melambung tinggi, ditambah berbagai permasalahan politik lainnya yang semakin membuka mata masyarakat dengan berbagai kebobrokan sistem hari ini, sehingga menimbulkan gelombang kritik terhadap rezim di berbagai platform media sosial.
Sebagai seorang pemimpin, gelombang kritik ini harusnya ditanggapi dengan positif. Bukan ditanggapi dengan membayar buzzer untuk meredam suara rakyat, apalagi sampai menangkapi dan membungkam rakyat yang peduli terhadap negeri lewat kritikan dan solusi yang mereka suarakan di media sosial.
Bukankah kritik ini tanda cinta terhadap penguasa negeri?
Dalam muamalah, memberikan masukan berupa kritik adalah hal yang wajar untuk saling mengingatkan. Apalagi Indonesia yang katanya negara demokrasi yang sangat menghormati suara rakyat, tetapi kenapa harus dibungkam dengan menyewa buzzer?
Dalam islam mengkritik penguasa di muka umum baik secara langsung maupun dimedia sosial hukumnya boleh dan tidak termasuk ghibah yang dilarang. Dalilnya ada dua yaitu: Pertama, dalil mutlak tentang mengenai kritik terhadap penguasa. Kedua, adanya dalil-dalil bahwa mengkritik penguasa yang zalim tidaklah termasuk ghibah yang diharamkan dalam Islam.
Dalil pertama, adalah dalil-dalil mutlak mengenai amar ma’ruf nahi munkar kepada penguasa. Misalnya sabda Nabi Saw, “Seutama-utamanya jihad adalah menyampaikan kalimat yang haq kepada penguasa (sulthan) atau pemimpin (amiir) yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Adapun dalil kedua, adalah dalil bahwa mengkritik penguasa yang zalim tidak termasuk ghibah yang diharamkan Islam. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin telah menjelaskan banyak hadits Nabi Saw yang membolehkan ghibah-ghibah tertentu sebagai pengecualian dari asal hukum ghibah (haram).
Misalnya, hadits dari A’isyah ra. Bahwa seorang laki-laki minta izin kepada Nabi Saw, kemudian Nabi Saw. bersabda, “Berilah izin kepada orang itu, dia adalah orang yang paling jahat di tengah-tengah keluarganya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Hadits ini menunjukkan Nabi SAW, telah melakukan ghibah, yaitu menyebut nama seseorang di hadapan umum lantaran kejahatan orang itu.
Sejatinya kritik ibarat pedang, bisa berguna maupun jadi malapetaka, tergantung diri kita menyikapinya. Umumnya orang-orang yang berpikiran negatif akan menanggapi
kritik sebagai senjata yang menghunus dirinya. Sebaliknya orang-orang yang berpikir positif selalu menjadikan kritik sebagai cermin yang memberi gambaran diri yang sebenarnya. Wallahu’alam[]
