Oleh: Dede Anggi (Aktivis Dakwah dari Cimahi)
Kalangan ekonom menilai pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan ketimpangan di Indonesia. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelompok terbawah tak cukup untuk menekan ketimpangan.Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, isu ketimpangan tidak sekadar berbicara bantuan sosial. Sebab, ketimpangan juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti tenaga kerja hingga sistem perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang komprehensif sehingga dapat menyentuh berbagai aspek.Republika
kebijakankan untuk mengatasi ketimpangan pun di keluarkan oleh Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Kompas, menegaskan bahwa pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat menjadi pemersatu bangsa. Untuk itu pembangunan yang merata menjadi salah satu sasaran. Pemerintah telah memaparkan strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Strategi pertama adalah dengan mengatasi persoalan kesehatan anak. Terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya stunting, pemerintah memprioritaskan untuk mengatasi persoalan ini. Stunting dianggap memperparah kemiskinan, karenanya angkanya harus diturunkan.
Stategi kedua, mengatasi bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Kerap terjadi banyak warga tidak mampu belum tersentuh bantuan. Hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memamparkan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Agar tetap akurat, data tersebut akan diverifikasi setiap tahun. Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemudahan pembuatan akte kelahiran dan akte perkawinan. Dengan demikian setiap keluarga akan memiliki kartu keluarga dan warga bisa memiliki nomor induk kependudukan.
Strategi ketiga berkenaan dengan peluang pekerjaan. Pertumbuhan ekonomo juga ditentukan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru. Karena itu, pemerintah memfokuskan pada pendidikan vokasi yang dianggap lebih berpotensi untuk siap kerja karena memiliki keterampilan yang lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.
namun kebijakan tersebut tidak lah menyelesaikan masalah,pasalnya hingga hari ini indonesia masih memiliki 22 juta orang yang kekurangan pangan dan bisa bertambah ketika ada wabah seperti saat ini.
lain hal nya dengan islam,negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan mendasar rakyat,hal ini dipahami sebagai perkara yang nanti nya akan di pertanggung jawabkan dihadapan allah swt.dalam kondisi wabah negara akan menempuh berbagai protokol oenanganan wabah yang diikuti dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.suumber² pendapatan negara yang ada di Baitul maal akan didistribusikan dengan baik,lalu jika tidak mencukupi maka negara akan memotivasi rakyat yang berkecukupan untuk menginfakan hartanya dalam rangka membantu menyempurnakan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Wallahu Alam Bishawab []
