Menelisik Distribusi dan Industri Pertanian dalam Politik Islam
Siti Aisah, S. Pd
Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang
“Alfallaahu sayyidul bilaadi wa maalikuhu-l-haqiiqi.” Pepatah Arab ini dalam arti bebasnya adalah seorang petani merupakan tuan dari sebuah Negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya. Ungkapan ini menunjukkan seberapa penting dan mulianya profesi seorang petani disana. Dan pula betapa pentingnya lahan pertanian khususnya padi atau beras (baca; penyediaan makanan pokok) dalam pandangan Islam.
Harga beras melambung tinggi, bagaimana bisa?
Setahun terakhir harga beras terus mengalami kenaikan tinggi, bahkan kenaikan harga beras di tahun 2023 nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Mahalnya beras menyusahkan setiap orang karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat.
CNN Indonesia (13/02/20224) Pedagang pasar tradisional menyebut harga beras menembus rekor termahal di era Presiden Joko Widodo imbas bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan sulit mendapatkan beras medium dan premium. Kalaupun ada, harga beras premium di pasar bisa menembus Rp18.500 per kg.
Reynaldi pun menyindir masifnya bansos dan bantuan pangan beras 10 kg, sebelum kelangkaan di pasar ini terjadi. Terlebih, bansos itu dibagikan terang-terangan jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Pasalnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu berakibat adanya tarik-menarik antara stok beras di pasar. Pada akhirnya terjadi lonjakan harga dan kelangkaan. Dalam kesempatan yang sama, Reynaldi menuturkan fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelaslah bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus.
Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Negara Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara individu per individu. Negara juga memberikan bantuan pertanian kepada rakyat yang menjadi petani seperti dukungan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) yang ternyata sangat minim dari pemerintah. Sehingga menyebabkan potensi pertanian daerah menjadi terkendala dan tidak maksimal.
Salah satu penyebabnya adalah rusaknya rantai distribusi beras yang hari ini dikuasai oleh sejumlah pengusaha (Ritel), termasuk adanya larangan bagi petani untuk menjual langsung ke konsumen. Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha ini memungkinkan terjadinya permainan harga, penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha, yang tentu merugikan petani. Sarana dan prasarana yang memadai ini akan mendukung distribusi dan industri pertanian dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari tersedianya bahan baku industri pertanian, yakni bahan-bahan pertanian yang memadai dan harga yang layak, jaminan harga yang wajar dan menguntungkan serta berjalannya mekanisme pasar secara transparan serta tidak ada distorsi yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang memihak.
Beberapa hal lainnya yang diperlukan agar distribusi dan industri pertanian dapat tumbuh baik yaitu dengan adanya prasarana jalan, pasar dan lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti lembaga penyuluhan pertanian serta lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi usaha sektor industri pertanian. Islam mampu menggambarkan dengan rinci tentang bagaimana negara membangun dan menyediakan infrastruktur pertanian yang terintegrasi sekaligus tepat guna dan tepat sasaran. Dan semua ini erat kaitannya dengan pembahasan dari segi politik pertanian dalam Islam.
Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pandangan Islam
Negara mampu mengembangkan Intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berbagai cara sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan dan dapat menambah luas lahan pertanian. Intensifikasi ini pun ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk itu kebijakan subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian dapat dilakukan.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan jalan menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien di kalangan petani. Dalam rangka intensifikasi ini juga, negara harus menyediakan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu. Penyediaan modal tersebut menurut pandangan Islam adalah dengan jalan pemberian harta oleh negara (hibah) kepada individu yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya. Pemberian ini tidak dilakukan dengan jalan hutang, tetapi semata-mata pemberian Cuma-cuma untuk keperluan produksi pertanian. Dengan cara ini petani-petani yang tidak mampu tidak akan terbebani untuk mengembalikan utang. Dengan demikian produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Untuk itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian yang diolah. Beberapa kebijakan tersebut adalah bahwa negara akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (ihyaul mawat). Negara pun akan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya, memagarinya serta memanfaatkannya untuk keperluan hidup mereka. Selain itu negara akan memberikan tanah secara gratis kepada siapa saja yang mampu dan mau bertani namun tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian yang sempit. Bahkan negara akan memaksa kepada siapa saja yang memiliki lahan pertanian agar mereka mengolahnya.
Politik Pertanian dalam Sistem Ekonomi Islam
Politik pertanian ini dapat dijalankan dalam sistem ekonomi Islam dan kebijakan ini saling berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan di bidang industri, perdagangan, jasa, pertanahan dan lain sebagainya. Semuanya adalah bagian integral yang saling berhubungan erat. Karena itu ketika Islam berbicara tentang politik pertanian, politik perindustrian, politik pertanahan, politik perburuhan, politik perdagangan –baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri—semuanya dibahas dalam satu kesatuan yang berhubungan erat. Semua bidang tersebut dalam perspektif Islam diarahkan kepada upaya mewujudkan tercapainya tujuan politik ekonomi menurut Sistem Ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.
Politik pertanian yang dijalankan oleh negara Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian. Menurut Sistem Ekonomi Islam ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam bidang pertanian baik sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan dan jasa pertanian. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya tujuan politik ekonomi Islam. Karenanya adalah suatu keharusan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor kehidupan lainnya. Islam sebagai sebuah prinsip ideologi telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian integral dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya. Untuk itulah Islam ketika membahas pertanian maka ia dibahas sebagai bagian integral dari dari berbagai bidang kehidupan lainnya. Dan yang lebih penting lagi bahwa pembahasan Islam tentang politik pertanian diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.
Wallahu ‘alam bish-shawab
