Impor Jelang Lebaran, Solusi Parsial yang Mengancam Kedaulatan Negara
Ai Siti Nuraeni
Pegiat Literasi
Lebaran di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda di tiap wilayahnya, namun kesamaannya adalah euforia dan kemeriahan yang selalu ditunjukkan oleh penduduk beragama Islam yang merayakannya. Ketupat, opor, rendang dan makanan istimewa lainnya akan selalu diusahakan hadir di tiap rumah untuk makan bersama keluarga tercinta atau menjamu tamu yang hadir bersilaturahmi. Maka tak heran jika setiap momen lebaran kebutuhan rakyat akan bahan pangan seperti beras, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih akan melonjak secara drastis.
Menyikapi kondisi demikian, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan bahwa stok beras cukup dan akan melakukan distribusi sebanyak 250 ribu ton dari Maret 2024 sampai menjelang lebaran. Tujuannya agar masyarakat merasakan beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun tempat yang dituju untuk penyaluran tersebut adalah ke pasar ritel modern, pasar tradisional, operasi pasar dan gerakan pasar murah yang dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. (Liputan6.com, 20/03/2024)
Adapun untuk memenuhi kebutuhan stok daging sapi, Direktur Utama Holding PT. RNI Persero, Frans Marganda Tambunan, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan impor sapi hidup Australia sebanyak 2.350 ekor hanya untuk Lebaran nanti. Sedangkan total keseluruhan impor pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 20.000 ekor sapi. (Cnbcindonesia.com,21/03/2024)
Tidak sampai di situ, impor daging sapi beku juga akan dilakukan demi mencukupi stok pangan nasional dengan total yang disetujui sebanyak 145.250,60 ton yang akan disiapkan oleh Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo). Jumlah ini di luar dari angka impor yang akan dilakukan oleh pemerintah pada BUMN pangan.
Lebaran merupakan aktivitas kaum muslim pasca menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh termasuk di negeri ini. Tepatnya sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, tradisi dan kebiasaan yang mewarnainya masih tetap sama dilakukan. Maka pemerintah tentu sudah mengetahui bahwa kebutuhan rakyat jelang lebaran akan meningkat dan berusaha untuk mencukupi stoknya. Namun sayang sekali, solusi yang diambil untuk memenuhinya seringkali bertumpu pada impor.
Menilik dari sejarah, Indonesia telah melakukan impor beras sejak periode 1953-1955 sebanyak 400 ribu ton beras. Tapi pada tahun 1980 negara sudah berhasil mencapai swasembada beras sehingga tidak lagi membutuhkan impor dari luar. Sayangnya kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan lama karena krisis yang terjadi pada 1997-1998. Maka untuk memulihkannya, impor kembali dilakukan tahun 1999 sebanyak 4,8 juta ton beras.
Setelahnya, impor beras terus dilakukan hingga tahun ini dengan persentase kenaikan impor mencapai 164,60%. Tidak heran dari tahun ke tahun harga beras terus saja meninggi dan tidak tahu bagaimana lagi caranya agar bisa kembali pada harga yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Impor pada komoditas lainnya juga terus dilakukan karena pemerintah perlu menjaga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2024 tetap tercukupi untuk sepanjang tahun.
Kondisi seperti ini harus diwaspadai dan dihentikan dengan segera karena bisa mengancam kedaulatan dalam negeri. Jika negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maka pihak luar bisa dengan mudah menaikkan harga jual karena tahu semahal apapun komoditas itu tetap akan dibeli karena dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu mereka juga bisa memberlakukan syarat tertentu agar proses ekspor impor tetap berjalan meski merugikan negara. Ini berarti kedaulatan negara sudah terganggu karena bisa disetir oleh pihak-pihak tertentu.
Kondisi ini juga menggambarkan bahwa ketahanan pangan dalam negeri masih sangat lemah karena tidak bisa mencukupi kebutuhan rakyat sendiri dari hasil pertanian dan peternakannya. Padahal negara kita memiliki potensi yang luar biasa dalam kedua bidang tersebut karena letak geografisnya yang berada di daerah tropis. Di mana kebutuhan air bisa tercukupi dengan baik dan tanahnya terkenal subur karena berasal dari material vulkanik gunung-gunung di sekitarnya.
Hanya saja riset pada pengembangan teknologi tidak banyak dikembangkan sehingga kebanyakan masih dijalankan secara tradisional. Dampak dari hal itu, produktivitas hasil panen dan peternakan rendah, kalah dengan negara lain yang sudah memiliki teknologi canggih bahkan sudah memakai robot. Perubahan iklim juga mau tidak mau memperparah kondisi dan sulit untuk bisa diperbaiki karena hasil riset tidak didukung oleh pelaksanaan yang baik dari seluruh warga dunia.
Selain itu, negara tidak hadir dalam memberikan bantuan yang layak kepada petani dan peternak. Ini dibuktikan dengan banyaknya petani yang mengeluhkan pupuk yang mahal dan sulit didapat, pakan ternak semakin mahal, tidak adanya dukungan dalam distribusi sehingga banyak tengkulak yang menarif murah hasil pertanian dan peternakannya. Bahkan dalam beberapa kasus negara membantu pengusaha untuk mendapatkan suatu lahan yang luas namun mengorbankan lahan pertanian dan peternakan rakyat di dalamnya. Ini menambah daftar panjang masalah ketahanan pangan negara.
Inilah hasil yang didapat ketika suatu negara menjalankan sistem kapitalisme. Asanya yang hanya mengutamakan materi dan pemegang modal telah membuat negara kehilangan kedaulatannya dan tidak bisa mandiri. Semua kebijakan yang dibuat akan selalu disetir oleh para kapital karena banyak penguasa yang akhirnya bisa menjabat karena bantuan dana dari mereka. Kepentingan khalayak ramai pun akan terkalahkan jika melawan kemauan pengusaha.
Keadaan yang berbeda akan bisa dirasakan jika Islam mengatur seluruh kehidupan. Agama ini memandang bahwa negara itu harus mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Dampaknya, kedaulatan pangan akan diusahakan sedemikian rupa agar terwujud dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dalam negeri bahkan mengusahakan ekspor ke luar negeri. Adapun strategi yang bisa dijalankan adalah dengan menjaga ketersediaan pangan yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan.
Dalam intensifikasi pangan, negara akan memperbaiki infrastruktur pertanian dan peternakan yang sudah ada dan membuat teknologi yang bisa memperbanyak hasilnya. Caranya dengan memberi tugas kepada para ilmuwan untuk membuat bibit unggul, mencari indukan yang super, membuat pupuk yang baik, mengatur sistem pengairan yang baik, membuat formula pakan yang lebih bernutrisi, membuat tempat untuk mengurangi efek perubahan cuaca bahkan membuat teknologi robotik jika diperlukan. Negara juga akan mengedukasi para petani dan peternak dengan pengetahuan yang memadai dan memberikan bantuan yang diperlukan seperti modal.
Ekstensifikasi pangan juga akan diusahakan dengan menambah luasan pertanian dan peternakan. Di dalam Islam ada istilah menghidupkan tanah mati, dengan konsep ini petani atau peternak yang tidak memiliki lahan bisa mencari lahan yang tidak bertuan atau yang ditinggalkan selama tiga tahun, dan akan beralih kepemilikan itu pada yang menggarap. Negara juga bisa membuka tempat khusus untuk menambah hasil pertanian dan peternakan tanpa merusak alam atau mengeksploitasi secara berlebihan.
Namun jika setelah upaya maksimal itu kebutuhan dalam negeri masih belum bisa tercukupi maka kebijakan impor bisa diambil. Karena Allah Swt. telah menjelaskan dalan Al-Qur’an yang artinya:
“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamka riba. “(QS. Al-Baqarah ayat 275)
Ayat tersebut berlaku umum, artinya jual beli itu hukumnya mubah meskipun dilakukan dengan negara kafir dzimmi atau harbi sekalipun jika itu berkaitan dengan makanan. Hanya untuk kafir harbi perizinannya diperketat dan ada bea cukai yang dikenakan pada barang yang dijual tersebut.
Dengan demikian, produk pangan bisa tersedia dari dalam negeri dan tidak mengandalkan dari impor. Maka negara yang menerapkan Islam bisa berdaulat dan tidak bisa disetir oleh pihak-pihak tertentu bahkan kapitalis sekalipun
Wallaahu a’lam bish-shawwab.
