Oleh: Raden Ghazi
“Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjama’ah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat. Teratur berdisiplin dan betapa khusyu’. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis!”
Sangat menggelitik cuitan @kiangiekwik ini. Seolah menggambarkan kondisi pejabat negeri yang pandai membodohi umat. Tak kalah heboh, salah satu statement buzzer sosial media mengatakan, “Ngapain haji? Buang-buang duit. Kan mending untuk bangun infrastruktur, mensejahterakan rakyat. Itu jauh lebih bermanfa’at. Gak penting berhaji, penting bangun NKRI!” Miris bukan?
Dilansir dari nasional.sindonews.com, Indonesia tidak mendapat kuota haji di tahun 2021, hal tersebut terbukti tidak benar dan merupakan fitnah pada negara. Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Agebebriel menegaskan, sampai hari ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintahan Saudi terkait kuota ibadah haji 2021. Hingga kini, semua negara masih menunggu keputusan Arab Saudi. “Saya tegaskan, sampai hari ini, detik ini, belum ada pengumuman resmi dari Kerajaan Saudi terkait pelaksanaan haji 2021.” ujar Dubes, jum’at (4/6/2021).
Keputusan Menag Yaqut Kholil Qoumas, terkait pembatalan jama’ah haji Indonesia 2021 memang sangat disayangkan. Menilik Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Alih-alih mengatakan dengan dalih mempertimbangkan kondisi covid-19. Tapi terasa ganjil dengan Pilkada kemarin kalau memang mempertimbangkan kondisi pandemi. Dan beberapa kasus prokes yang dilanggar pejabat negara serta sejumlah artis lainnya.
Pada hari Kamis, 3 Juni 2021, Dubes Saudi mengeluarkan pernyataan resmi perihal haji 2021 untuk Indonesia melalui suratnya yang menyatakan, “Disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik dari jama’ah haji Indonesia atau bagi para jama’ah haji lainnya dari seluruh dunia.” ujar Essam lewat suratnya kepada ketua DPR RI, Puan Maharani.
Kabar mengejutkan dan membuat publik bertanya-tanya ialah munculnya pemberitaan tentang nilai harta Menag Yaqut di tengah polemik dana haji ini. Kekayaan yang naik drastis dari 936 juta hingga 11 Miliar, dan punya 6 tanah sebagaimana terlansir di cnn.indonesia.com pada 22/12/2020 dan tribunnews.com pada 5/6/2021 menjadi sorotan awak media. Ditambah keengganan pemerintah untuk audit dana haji secara transparan. Toh, kemarin mereka kencang ngototnya untuk audit dana donasi Palestina. Kenapa ini enggak?
Rakyat Indonesia pantas kecewa. Pasalnya harta yang sudah dikumpulkan dan diamanahkan pada negara harusnya menjadi hak mutlak para calon haji. Namun demikian, jika merunut pada subtansi kasus yang tak pernah usai di negara ini patutlah menjadi bahan muhasabah. Bagaimana tidak, diamnya rakyat menjadi pelumrahan bagi pemerintah. Tidak ada suara sumbang yang dapat merobohkan dinding istana. Lima tahun sekali rakyat memberi ridha atas mereka hingga menyandang pejabat negara. Tipuan-tipuan dana akan terus berulang melalui beragam cara dengan demokrasi sebagai gerbang memuluskan semua fatwa.
Jika rakyat benar-benar ingin bahagia, berhaji tanpa visa, tak ada lagi penista agama, hidup sejahtera, kekayaan alam dibagikan ke seluruh rakyatnya, sandang pangan papan ditanggung oleh negara, maka kita harus mulai memantaskan diri, harus paham dengan apa yang sedang terjadi di negeri tercinta ini.
Menilik kejayaan peradaban di masa silam, dahulu bangsa ini pernah dalam naungan negara tunggal. Semua terjamin hak dan tanggung jawabnya. Tidak sekadar ilusi janji-janji seperti yang ditawarkan oleh demokrasi. Negara itu ialah Daulah Khilafah Islamiyah yang pernah bertengger 14 abad lamanya. Hingga kini sejarah masih merekam jejak kegemilangannya. Oleh karena itu, masihkah terus percaya dengan demokrasi yang cacat pelaksanaanya? Atau percaya Islam adalah solusi satu-satunya untuk kita? Semua pilihan itu ada pada rakyat yang berani menentukan pilihannya!
Allahu a’lam bish shawab…[].
