Oleh: Chusnatul Jannah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)
Keluarga adalah benteng terakhir dari bagian masyarakat. Jika keluarga retak, tatanan masyarakat terancam. Anak-anak terlantar dan terabaikan. Sepanjang 2019, angka perceraian mengalami tren peningkatan. Mengutip data dari katadata.co.id, 20/2/2020, Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus. Sementara masalah lainnya adalah suami/istri pergi (17,55%), KDRT (2,15%), dan mabuk (0,85%).
Hampir setengah juta janda baru lahir di Indonesia. Berdasarkan data Pengadilan Agama, angka gugat cerai sebanyak 347.234. Sementara angka cerai talak mencapai 121.042. Angka perceraian di Pengadilan Negeri mencapai 16.947 pasangan. Sehingga total angka perceraian di dua Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mencapai angka 485.223.
Dari data diatas, betapa rapuhnya bangunan keluarga di sistem sekarang. Jika kedua orangtua bercerai, anak-anaklah yang paling terdampak dari perceraian itu. Memiliki keluarga bahagia, utuh, dan sejahtera adalah idaman setiap pasangan. Hanya saja, dewasa ini hal itu seperti sesuatu yang susah diwujudkan. Kalaupun itu bisa dilalui, berumahtangga tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan ujiannya. Dalam hal ini, ada dua faktor yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga:
Pertama, faktor internal. Hal ini biasanya dipicu oleh komunikasi antara suami istri yang kurang berjalan dengan baik. Kurangnya saling menghormati dan memahami tanggungjawab sebagai suami atau istri. Visi misi yang dibangun dalam berumahtangga terkadang berseberangan. Jika komunikasi macet, tidak ada rasa saling menghormati peran masing-masing, maka perceraian mudah saja terucap. Apalagi di tengah kemelut sistem yang tidak mendukung keharmonisan rumah tangga.
Belum lagi pemahaman agama yang minim, menambah daftar rusaknya pribadi masing-masing. Suami tak paham kewajiban, istri tak mau mengerti persoalan. Egoisme yang menuntut masing-masing individu menjadi pasangan sempurna dan harus serba bisa. Disinilah kepribadian suami dan istri teruji. Janji saling setia dan menghargai dalam akad pernikahan mendadak hilang tanpa bekas. Lantaran egoisme yang selalu dinomorsatukan. Terjadilah perselisihan, kekerasan hingga berujung kematian.
Kedua, faktor eksternal. Membentuk keluarga harmonis di tengah sistem kapitalis dan sekuleris adalah tantangan dan ujian berat. Ada aspek sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya. Dari aspek sosial, keluarga terancam dengan paham yang bertentangan dengan Islam. Seperti gender equality, feminisme yang menjadikan perempuan seakan memiliki kebebasan dalam segala hal. Termasuk dalam hal pernafkahan dan karier wanita di ranah publik. Perempuan dianggap terkekang dengan kewajiban domestik. Menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Alhasil, tak jarang kita jumpai hak-hak perempuan dituntut melebihi batas yang seharusnya ia dapatkan.
Dari aspek ekonomi, tak dipungkiri alasan ekonomi menjadi pemicu kedua tren peningkatan angka perceraian. Peran yang terbolak balik terkadang terjadi dalam rumah tangga. Istri yang seharusnya di rumah mendidik dan merawat anak, malah bekerja di luar rumah bahkan keluar negeri sebagai TKW. Sementara suami mendidik anak-anak mereka di rumah. Banyaknya lapangan kerja bagi perempuan, dan sedikitnya lowongan kerja bagi laki-laki ikut menyumbang angka pengangguran di kalangan laki-laki. Ayah yang seharusnya menanggung nafkah, terbebani dengan persoalan kerja yang sedikit menyerap tenaga laki-laki.
Belum lagi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, biaya hidup tinggi, mengharuskan keduanya bekerja di luar rumah, lalu menitipkan anak-anaknya di tangah kakek/nenek atau pembantu rumah tangga. Dan pada akhirnya, anak kurang perhatian dan kasih sayang. Alhasil, jadilah anak tumbuh karena lingkungan, bukan kasih sayang dan pendidikan orang tua. Orangtua sibuk kerja, anak-anak terancam terpapar gaya hidup sekuler liberal.
Dari aspek politik, yakni kebijakan yang diterapkan negara. Bagaimanapun juga, kebijakan itu pasti berimbas pada masyarakat terkecil yaitu keluarga. Bahan-bahan pokok naik, keluargalah yang terkena dampaknya. Pendidikan makin mahal juga memberatkan bagi penanggung nafkah. Semua ini seperti lingkaran setan. Mau sekolah mahal, tidak sekolah sulit dapat pekerjaan. Mau sejahtera, negara tak memberi jaminan. Mau melahirkan generasi berkualitas, sistem tak mendukung hal itu. Generasi justru bertumbuh dengan pola pikir dan pola hidup yang berasas sekuler dan kapital.
Maka dari itu, mendambakan keluarga bahagia hanya jika kita beramal sesuai petunjuk syariah. Sebab, syariah mampu memberi solusi atas keruwetan masalah yang terjadi. Angka pengangguran bisa ditekan, angka perceraian bisa diminimalkan, kasus pergaulan bebas bisa disterilkan. Semua itu membutuhkan perangkat dan institusi yang komprehensif. Perangkat itu bernama syariah Islam, dan institusi itu bernama negara yang menerapkan syariah secara kaffah.
Peran negara dalam Islam sangat sentral. Dialah pemangku kebijakan, pelaksana terterapkannya syariah, dan pemberi sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan. Bagi pencari nafkah, negara memberikan kesempatan seluasnya agar para ayah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Negara juga memberi jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak. Agar anak-anak mendapat haknya. Yaitu diberi fasilitas pendidikan yang memadai. Para ibu juga tidak akan dibebani dengan bekerja. Tugas utama mereka adalah mendidik generasi dan mengatur rumah tangga.
Dengan demikian, perilaku umat terjaga, keluarga terbina, dan negara menerapkan syariah secara keseluruhan. Abainya peran negara sebagai pelindung dan pelayan rakyat turut berkontribusi pada keretakan keluarga hari ini. Sistem kapitalis sekuler adalah biang dari kehancuran keluarga dan problematika lainnya. Mari kembali pada syariah. Agar hidup berkah, sejahtera, dan mendapat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa.
