Oleh: Naila Iskandar
Pemerintah berencana untuk membuka kembali sekolah pada pertengahan Juli 2020. Meskipun kasus pandemi covid 19 masih melejit. Plt Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menyatakan pihaknya tidak akan mengundurkan kalender pendidikan di bulan Januari.
Pihaknya menegaskan akan mempersiapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, diwajibkannya memakai masker dan sering cuci tangan. Akan tetapi apakah kebijakan ini aman untuk anak-anak di saat kasus pandemi semakin hari semakin bertambah?Banyak kalangan yang khawatir jika sekolah dibuka dalam kondisi ini, malah membawa bahaya.
Rupanya wacana pemerintah untuk membuka kembali sekolah tidak disambut baik oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti. Ia meminta pada Kemendikbud dan Kemenag untuk mengkaji langkah pembukaan sekolah. Alasannya, karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan anak akibat penyebaran virus covid 19 yang semakin hari semakin mengganas.
Merujuk kepada data Kemenkes per 23 Mey 2020, terdapat 831 anak terinfeksi covid 19 (Okenews.com, 27/5/12020). Usia anak tertular berkisar 0-14 tahun, ini sebagai bukti bahwa, pandangan covid 19 tidak menyerang anak adalah bohong. Pemerintah pusat dan daerah harus hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijakan untuk membuka kembali sekolah. Keselamatan anak harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu dari kalangan orang tua wali murid juga menyayangkan hal tersebut. Ini ditengarahi munculnya Petisi Tunda Masuk Sekolah selama pandemi masih merajalela. Mengingat terdapat hampir 1000 anak telah terinfeksi covid 19. Tidak ada jaminan bahwa anak bakal bisa tertib memakai masker sepanjang waktu disekolah. Juga, jaminan bahwa orang tuanya bisa mengawasi anak-anaknya secara terus menerus untuk disiplin mengganti masker tiap 4 jam pemakaian bila kotor atau basah.
Memaksakan dibukanya kembali sekolah saat pandemi terus meningkat menunjukkan bahwa negara abai terhadap keselamatan jiwa anak, para guru dan tenaga medis. Jika ini terjadi maka sekolah akan menjadi cluster baru penyebaran virus corona. Dampaknya, negara akan kehilangan banyak generasi calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Serta bakal kehilangan banyaknya dokter, nakes dan guru besar. Tentu membutuh waktu panjang untuk melahirkan mereka.
Banyak pihak yang kurang menerima kebijakan pemerintah untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi. Hal ini disebabkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani wabah sampai saat ini. Mudik dilarang tetapi pulang kampung dibolehkan. Masjid-masjid dikosongkan tapi mall-mall dibuka lebar-lebar. Maraknya PHK di mana-mana namun asing China didatangkan. Rakyat disuruh jaga jarak tapi pejabat malah mengadakan konser amal.
Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Mulai diberlakukannya PSBB yang ternyata tidak membuahkan hasil, dengan bukti jumlah rakyat yang terpapar covid 19 semakin meningkat. Kini malah diterapkan New Normal life, demi mendongkrak perekonomian yang sebelum pandemi sudah carut-marut.
Demi kepentingan ekonomi, rakyat menjadi tumbal. Padahal seharusnya nyawa manusia itu lebih penting, melebihi aspek apapun termasuk ekonomi. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah yang artinya “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak (HR Nasa’i). Juga firman Allah “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (QS Al Maidah 3)
Ide dibukanya sekolah kembali bukan tak beralasan. Hal ini merupakan bagian dari usaha pemulihan ekonomi. Sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan pemastian apakah virus merebak atau tidak. Mereka yang terinfeksi sudah diisolasi atau tidak.
Pemerintah hanya mementingkan perekonomian saja, tanpa melihat keselamatan masyarakat. Ekonomi bukanlah sesuatu yang tidak penting, tapi tidak tepat penempatannya. Untuk apa kondisi ekonomi pulih sementara korban berjatuhan?
Semua kebijakan-kebijakan tadi adalah buah diterapkannya sistem kapitalisme. Dengan karakter menonjolkan keuntungan material sebagai tujuan , sistem ini telah menimbulkan kemerataran bagi rakyat kebanyakan, di sisi sekelompok kecil orang yang menumpuk harta.
Sistem cenderung melahikan pemimpin bodoh dalam mengurusi urusan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.
“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu? ” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. ” (HR. Al Hakim, al Mustadrak’ala as-Shahihain, V/465).
Seorang pemimpin muslim
selayaknya setiap langkah yang dilakukan berdasarkan pada tuntunan islam. Bukan dengan mengandalkan akal semata, ia harus tampil ke depan dalam mengatasi keadaan. Ia juga harus tegas dalam mengambil keputusan dan tidak plin-plan.
Sifat pemimpin tersebut hanya bisa lahir dari negara yang menerapkan sistem Islam. Sebuah sistem yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu sistem Khilafah.
Khilafah dalam membuat kebijakan senantiasa mementingkan nyawa rakyat. Yaitu menghentikan penularan hingga pemulihan kondisi bisa dilakukan setelah situasi terkendali. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan Kholifah Umar yang ketika itu wabah menular juga pernah terjadi. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan termasuk dalam mengatasi wabah seperti saat ini.
Ini berbeda dengan sistem kapitalis yang terbukti gagal dalam menyelesaikan persoalan hidup. Sehingga tidak layak untuk mengatur kehidupan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan.
Umat yang peka dan mampu berfikir jernih, dia pasti merindukan sistem Khilafah. Sejarah telah membuktikan kedigdayaannya selama kurang lebih 13 abad mampu memimpin dunia. Serta memberikan kesejahteraan dan rasa aman terhadap rakyat baik muslim maupun non muslim. Saatnya umat kembali pada sistem Islam, serta memperjuangkannya agar tegak di muka bumi. Wallahu a’lamu bishshowab.
