Oleh: Hamsina Halisi Alfatih (Penulis, Tinggal di Kendari)
Menguatnya aroma politik oligarki di rezim jokowi jilid 2, diperkuat dengan pengangkatan beberapa stafsus milenial. Pengangkatan stafsus milenial tersebut tak hanya sekedar menuai kontroversial di tengah msyarakat karena gaji yang fantastik mengalahkan gaji para guru tetapi hal ini juga menyoroti kinerja mereka yang pasalnya hanya membuang anggaran negara.
Meskipun demikian, hal ini justru disambut baik oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palloh atas penujukan staf khusus milenial oleh presiden Joko Widodo. Menurutnya, penunjukan stafsus milenial seperti memberikan kesempatan magang dalam dunia pemerintahan. (kompas.com, 24/11/19)
Disisi lain pengangkatan stafsus milenial tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah. Menurutnya, ketujuh staf khusus presiden Joko Widodo dari kalangan milenial tidak akan menjawab masalah sesnguhnya yang dihadapi indonesia. (Portal islam com, 22/11/19)
Selain ketuju stafsus milenial yg di umumkan Jokowi, ada 4 nama yang merupakan kader partai politik pendukung Jokowi diantrmya, Arief Budimanta (PDIP), Dini Shanti Purwono (PSI), dan dua kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yaitu Diaz hendropiono dan Angkie Yudistia.
Dalam perekembangn politik indonesia hingga pasca reformasi sampai orde baru, sekiranya ada sebuah kecatatan besar yang terus terjadi. Kecatatan besar inilah yang sejatinya sudah amat layak dijadikan sebagai musuh bersama, tetapi cenderung dianggap sebagai kewajaran. Inilah kenyataan dari politik oligarki yang terus menerus membesar di Indonesia.
Politik oligarki sendiri telah menupulkan rasa empati dan menggerus rasa sensitivitas para elit politik negeri ini dalam melihat realitas kondisi bangsa Indonesia . Saat ini, ditengah kondisi kemiskinan yang tak kunjung padam fenomena bagi-bagi kursi kekuasaan dan uang hingga triliunan rupian malah dijadikan sebagai kebiasaan . Tak hanya itu fenomena banyaknya politikus yg tertangkap dalam kasus korupsi entah apakah dia pemain baru atau lama disinyalir pula sebagai puncak gunung es dari dampak politik oligarki dan matinya nurani.
Sebagai contoh nyata dari praktik-praktik kotor pemerintahan oligarki absolut yaitu dimana selama 10 tahun terakhir rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibangun atas dasar koalisi 6 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai GOLKAR, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Bangsa (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi tersebut akhirnya membentuk Pemerintahan Oligarki Absolut di Indonesia dan keenam partai politik tersebut kemudian tergabung di dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dipimpin oleh SBY. Sekretariat Gabungan berfungsi sebagai media koordinasi dan komunikasi kekuatan partai politik pendukung pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan pemerintahan SBY.
Dalam praktiknya, justru program-program kesejahteraan rakyat tidak terlaksana dengan baik dan yang terjadi malah praktik korupsi secara besar-besaran di beberapa kementerian. Praktik kotor tersebut diduga keras terjadi akibat adanya politik transaksional yang dibangun oleh koalisi tersebut karena masing-masing anggota partai politik pendukung pemerintah memiliki jatah kursi menteri sesuai dengan kesepakatan yang mereka bangun diawal koalisi sehingga mereka merasa memiliki kekuasaan absolut untuk “mengeksploitasi” kementerian yang menjadi jatahnya.
Direktur International Program of Government (IGOV) UMY, Eko Priyo Purnomo, Mres.,Ph.D. mengatakan adanya praktik Oligarki di Indonesia karena para pembuat keputusan dari kalangan pemerintah memiliki kekuasaan, jaringan, dan keahlian. Sehingga kebijakan yang mereka buat akan sulit ditentang oleh elit-elit lain yang tidak memiliki faktor pendukung tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Eko pun menambahkan, “Adanya praktik oligarki di Indonesia karena terjadinya disfungsi demokrasi. Sehingga, oligarki yang kemudian mengendalikan birokrasi.” Sementara birokrasi adalah aspek yang mengambil kendali strategis, menegakkan hukum dan mewakili kebutuhan negara.
Inilah yang menimbulkan keresahan dalam diri masyarakat tatkala melihat praktik-praktik kotor para elit politik yang gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Gambaran asli wajah demokrasi yang dimunculkan tetapi otaknya tetap oligarki. Segelintir kelompok yang hanya mampu masuk dalam lingkar pemerintahan. Membuat negara ini hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok yang haus kekuasaan, sehingga pemilu jadi cara untuk bergantian berkuasa. Dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari partai ke partai lain dan akan begitu seterusnya jika tak ada yang mau merubahnya.
Sementara birokrasi dalam sistem Islam meskipun menganut asas desentralisasi. Tetapi pengaturan pemerintahan diserahkan kepada masing-masing desa, kota, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Pada masing-masing level tersebut birokrasi mempunyai wewenang penuh untuk melayani masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat atau daerah di tingkat atasnya.
Birokrasi Islam mempunyai profil yang agung, yakni mekanisme yang sederhana, cepat dalam pelayanan dan penyelesaian, dan dikerjakan oleh orang yang profesional. Ketiga prinsip tersebut dibangun berdasarkan realitas manusia yang memerlukan kemaslahatannya dipenuhi dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan selesai secara memuaskan.
Dalam sistem Islam, orang yang menjadi penyelenggara birokrasi harus memenuhi syarat-syarat melayani kemaslahatan umat. Syarat-syaratnya antara lain bertaqwa kepada Allah, ikhlas, amanah, mampu, dan profesional sehingga tidak adanya oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi.
Dengan azas desentralisasi birokrasi tersebut, tidak berarti birokrasi ini berjalan sendiri tanpa proses dan prosedur akuntabilitas yang jelas. Khalifah (Pemimpin dalam Islam), Mua’win (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), dan sebagainya wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan yang berjalan di seluruh negara.
Islam telah mampu menjadi solusi efektif menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Kaum Muslimin masa lalu menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Dengan syariat Islam itulah mereka bangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang andal. []
Wallahu A’lam Bishshowab
