Oleh: Yafi’ah Nurul Salsabila (Alumni IPRIJA Dan Aktivis Dakwah)
MNC Lido City telah mengantongi status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 yang diteken pada 16 Juni 2021. Dengan terbitnya PP tentang KEK Pariwisata Lido tersebut, seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City dapat menikmati insentif yang melekat pada Kawasan Ekonomi Khusus. money.kompas.com (17/6/21).
“Yaitu insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPh Badan, cukai, dan bea masuk impor, serta berbagai keuntungan bagi investor terkait lalu lintas barang,” kata Manajemen MNC dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/6/2021). “Juga ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan/atau fasilitas serta kemudahan lainnya,” sambung MNC.
KEK MNC Lido City milik Hary Tanoesoedibjo diklaim world-class entertainment hospitality city seluas 3.000 hektar. KEK MNC Lido City dikelilingi oleh populasi lebih dari 70 juta jiwa dan akses langsung jalan tol dari Jakarta. Nota kesepahaman atau MoU juga telah ditandatangani dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), untuk merelokasi Stasiun Kereta Api Cigombong ke area KEK MNC Lido City sebagai akses transportasi umum tambahan.
Saat ini pembangunan yang sedang berjalan di KEK MNC Lido City adalah 18-hole PGA standard Golf dan Country Club, Lido Lake Hotel Extension, Movieland untuk produksi film dan high quality live action/drama secara terintegrasi, dan Lido Music & Arts Center sebagai tempat festival musik dan seni outdoor terbesar di Indonesia. Dirancang oleh Ernie Els, desainer kelas dunia dan salah satu pegolf paling sukses dalam sejarah, lapangan golf ini memiliki pemandangan langsung Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. money.kompas.com (17/6/21).
Saat ini pembangunannya telah mencapai progres konstruksi 80 persen dan diyakini segera menjadi destinasi utama pemain golf di dalam dan luar negeri, karena dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas olahraga dan entertainment yang tidak akan ditemui di lapangan golf lainnya di Indonesia. Sementara itu, tempat pertunjukan musik dan seni outdoor terbesar di Indonesia, mampu menampung 50.000 pengunjung festival dengan konsep amfiteater dan 4 panggung berbeda untuk mengakomodasi pertunjukan yang berbeda pada saat yang bersamaan, yang Terinspirasi dari Coachella Valley Music and Arts Festival di California, Amerika Serikat.
Selain itu, MNC Land juga mengembangkan Lido Adventure Park, kegiatan rekreasi air, ruang acara dan berbagai fasilitas pendukung. KEK MNC Lido City ditargetkan akan menarik kedatangan wisatawan lokal dan internasional yang akan diperkirakan menyerap 6-7 juta pengunjung per tahun dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, pada semester 2 tahun ini akan dimulai pembangunan MNC Park Lido dan Lido World Garden. MNC Park Lido. money.kompas.com (17/6/21).
Dalam sistem kapitalisme memang tidak aneh kalau bisnis untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya terjadi sebab selain karena sang pemilik adalah pemiliki perusahaan tersebut juga adanya campur tangan dari pemerintah untuk membantu agar memperoleh hasil yang menguntungkan serta tidak kerugian pada perusahaan tersebut.
Akibatnya hilangnya mata pencaharian penduduk yang didominasi sebagai petani karena tanah garapan ya hilang serta kesuburan tanah yang berkurang disebabkan potensi kekeringan alih-alih proyek membawa keberkahan justru menyulitkan warga, mega proyak MMC lido city praktik nyata korporatokrasi yang merujuk kepada perusahaan besarjadi terjadi symbiosis antara kekuatan bisnis dengan kekuatan politik transaksional sehingga pemerintah menjalankan negara di bawah kepentingan oligarki.
Namun oligarki mampu menekan pemerintah untuk membuat aturan yang memudahkan bisnis mereka juga pembangunan yang berdasarkan paradigma kapitalisme dijalankan pemerintah bukan untuk kemaslahatan umat jadi berbeda dengan konsep korporatokrasi yang memposisikan diri nya sebagai regulator hal ini seharusnya dibutuhkan solusi tuntas atasi masalah ini.
Dalam sistem pemerintah Islam memposisikan perannya sebagai pelayan bagi umat beda jauh dengan sistem kapitalisme yang dimana menyerahkan semua pada pihak swasta alhasil pada public hanya untuk retorika belaka pembangunan dalam kapitalisme semata hanya untuk penunjang investasi yang terus digenjot ditengah penderitaan warga.
Hanya dengan system Islam pembangunan benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan umat semua ini terwujud di bawah sistem pemerintahan khilafah yang menerapkan aturan Islam secara kaffah, sebab dalam Islam khilafah akan mengambil peran sebagai pengurus seluruh kemaslahatan umat peran ini telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR.Bukhari).
Dengan kaidah syara adalah sebagai berikut:
مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
“Suatu kewajiban tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib.”
Jadi negara wajib melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang tidak lain yaitu membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata keseluruh pelosok negri bukan malah membangun pariwisata yang dapat mematikan mata pencaharian rakyat, lalu negara khilafah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk kebutuhan rakyat.
Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata ke selutuh pelosok negri, bahkan dimasa Umar Al-Khaththab sejak tahun ke-16 H kebijakan pembangunan infrastuktur dialihkan ke perbaikan berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan. Pada saat khalifah Umar bin Al-Khaththab mendengar bahwa ada kabar salah satu sungai penuh mengalir sampai sungai Nil dekat benteng Babilonia hingga ke laut merah.
Wallahua’lam bishawab.
