Politisasi Bansos, Keniscayaan dalam Sistem Demokrasi
Riska Nur Aziza
(Generasi Peduli Umat)
Akhir-akhir ini kita di ramaikan dengan Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang akan di gelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Dan seluruh media baik televisi maupun Sosial Media pun ramai-ramai menayangkan tentang visi dan misi masing-masing capres, bahkan Presiden Joko Widodo pun nampak memberikan dukungannya kepada salah satu Paslon Nomor urut 2.
Di lansir DetikFinance.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak akhir tahun kemarin ia telah memberikan sederet bantuan sosial (bansos). Mulai dari bantuan BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, bantuan pangan yakni 10 kilogram beras, hingga yang terbaru adalah BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Alasan utama Presiden Jokowi memberikan pemberian sederet bansos yaitu untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Maka dari itu dengan penguatan daya beli ini, perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan yang terus meroket. Dan kenaikan harga pangan tersebut pun diakui oleh Jokowi dan persoalan ini terjadi di berbagai negara bukan Cuma Indonesia.
“Pertama kita mengetahui bahwa ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat, yang di bawah,” papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Presiden Joko Widodo dan para menteri-menteri yang bergabung dalam tim kampanye pasangan capres & cawapres yakni Prabowo Subianto & Gibran Rakabumi Raka yang di nilai kian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara.
Berapa pihak melihatnya sebagai politisasi Bansos. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memang telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur. (bbc.com 30/01/2024)
Sungguh ironis, kekuasaan menjadi tujuan utama yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara tanpa memperdulikan baik dan buruknya. Dengan cara pandang seperti ini maka tak heran jika setiap peluang akan dimanfaatkan oleh penguasa. Semua ini wajar terjadi karena sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan kebebasan berperilaku. Apalagi sistem ini jelas mengabaikan aturan agama dalam kehidupan.
Di sisi lain, dengan kesadaran politik yang rendah, rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang menimpa, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dengan bantuan Bansos ini tentu menjadikan tolak ukur masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.
Ditambah lagi, kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu.
Bukan hanya dengan bantuan sosial (Bansos) apalagi yang sering terjadi pembagian Bansos tidak tepat sasaran, banyaknya yang di korupsi dan di manfaatkan karena menjelang pemilu. Bahkan di gunakan untuk mencari simpati masyarakat.
Sungguh berbeda dengan sistem Islam. Islam mewajibkan negara menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam Islam negara akan menjamin kedamaian, ketenangan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Sistem Islam pun menerapkan bahwasanya kekuasaan adalah suatu amanah yang di akhirat kelak akan di mintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Sehingga kepala negara akan bekerja dengan sebaik mungkin yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
Sebagaimana sabda Rasulullah: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas apa yang di pimpinnya”. (HR. Bukhori & Muslim).
Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Sehingga penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara. Islam juga mewujudkan SDM berkepribadian Islam, termasuk Amanah dan jujur
Negara juga akan mengedukasi Rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi, tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat.
Islam juga akan menanamkan dalam diri setiap individu nilai-nilai Islam sehingga dapat mencetak pemikiran yang cemerlang dan kepribadian yang jujur serta amanah.
Berkat di tanamkannya nilai-nilai Islam dalam diri masyarakat akan menumbuhkan kesadaran mengenai kriteria seorang pemimpin dan yang jelas memiliki kualitas yang baik terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Serta memiliki kompetensi, bukan malah sibuk mencari simpati masyarakat.
Wallahu alam bishawwab.
