POLITIK TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI AGAMA
Oleh Anna Franicasari
Aktivis Dakwah
Antara agama dan politik, politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang dapat berwujud berupa proses pembuatan keputusan khususnya dalam bernegara. Selain itu kewenangan membuat aturan-aturan hukum, kewenangan melaksanakan hukum, dan kekuasaan melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum.
Dalam khazanah pemikiran Islam, politik yang disebut dengan siyasah. kata ini diambil dari akar kata “sasa-yasusu”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur menjalankan,
Rasulullah SAW itu sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :
“Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pengertian siyasah lainya oleh Ibn A’qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukanya, Dengan demikian, permasalahan politik di dalam Al-Quran ditunjukkan kepada semua umat manusia yang lintas ras, etnik, waktu dan tempat. Karena umat Islam harus bisa memahami konsepsi kekuasaan politik yang dapat digali dari ayat-ayat Al-Quran.
sebagaimana Allah berfirman:
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (QS. An-Nisa:59)
Agama dan politik adalah dua hal yang integral. oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat. yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh imam Al-Ghazali terkait agama dan politik:
“Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap.”
masih banyak orang yang menjalankan politik itu dengan cara kotor,maka dari itu, sudah saatnya umat Islam bangkit dan memiliki prinsip serta kecerdasan dalam berpolitik.sebagai dasarnya dari ketentuan makruf dan munkar dalam misinya.
Mantan perdana menteri Turki, Necmettin Erbakan, pernah berkata pada rakyatnya: “Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir.” Artinya: muslim yang tidak peduli dengan politik akan dijalankan oleh politisi yang tidak peduli tentang Islam.
jelang tahun politik 2024, menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. kalau pernah, jangan dipilih. Ketua umum mewanti-wanti agar para tokoh politik tidak menciptakan konfrontasi antara nilai keagamaan dan nasionalisme pada pemilu 2024.berharap pemilu 2024 tidak lagi memunculkan dikotomi dengan menciptakan posisi diametral atau pemisah antara agama dan nasionalisme. Melainkan bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan atau keislaman dengan nasionalisme.Pengalaman lima kali penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi,sudah cukup membuat bangsa Indonesia mampu bersikap lebih dewasa dan matang.
Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini. Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang komarudin mengatakan, jangan sampai pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat.karena itu masyarakat sudah paham bahwa politik identitas harus ditinggalkan, politik SARA juga harus dihilangkan, adu domba juga harus dienyahkan.untuk diketahui, pemilu 2024 diketahui bakal dihelat pada 14 februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) bakal diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.
Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan yang menjadi nilai dasar dalam sistem politik Islam yakni: Musyawarah. Keadilan Kebebasan. Persamaan. Anti Politik Uang. Prinsip boleh meminta pertanggungjawaban Pemimpin Pemerintahan dan ruang lingkup patuh kepadanya. Dan Aspek politik dari Islam berasal dari Qur’an, dan Sunnah (ucapan dan perilaku Nabi Muhammad), sejarah muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun di luar Islam. politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), sementara hukum tanpa politik akan jadi lumpuh.
Antara agama dan politik mempunyai kepentingan masing-masing. politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya, dan agama membutuhkan politik sebagai alat penyebarannya sehingga hubungan agama dan politik adalah simbiotik.
Wallahu’alam bish-shawwab.
