PHK Masal, Buah Busuk Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalisme
Oleh Neni Yuliana
Pendidik Generasi
Maraknya PHK masal karena buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia, ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang egois menyelamatkan perusahaan namun abai dengan nasib pekerja sehingga mengakibatkan PHK.
Seperti PT Hung-A Indonesia mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK bakal menelan korban sekitar 1500 pekerja. Disebut kan PT Hung-A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana hengkang dari Indonesia dan beralih ke Vietnam yang akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.
Tidak kalah ironis pada 2023 lalu setidaknya ada 7200 pekerja yang menjadi korban PHK, baik karena perusahaannya tutup total, hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data tersebut baru mencakup perusahaan tempat anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) bekerja, belum termasuk pabrik lain yang non anggota KSPN. (CNBCbIndonesia, 20-1-2024).
Fenomena PHK yang tiada henti di negeri ini karena lepasnya tanggung jawab negara dalam menjamin penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang menyerahkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat kepada pihak swasta, padahal sampai kapanpun pihak swasta tidak akan mampu menjamin hal tersebut, sebab pihak swasta hanya berorientasi untung dalam menjalankan bisnisnya. Jika mereka harus memangkas karyawan untuk menyelamatkan perusahaannya, hal tersebut akan dilakukan dan rakyat akan terus dihantui oleh PHK yang berujung pada ketidakmampuan rakyat memenuhi kebutuhan asasinya. Apalagi sebagian besar dalam sistem kapitalis dibangun di atas sektor nonriil di mana permodalannya berbasis saham, bursa efek, dan ribawi.
Selama sistem ekonomi kapitalisme dijadikan standar mengatur perekonomian maka rapot merah perekonomian akan terus berjalan salah satunya adalah PHK yang berujung pada tingginya angka pengangguran dan akan terjadinya krisis ekonomi sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.
Sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana periayahan dan pengurusan ekonomi berada di tangan negara khilafah. Negara khilafah akan menciptakan usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi, hal ini dilakukan dengan penerapan undang-undang larangan praktek ribawi. Negara khilafah berusaha keras untuk menyediakan berbagai lapangan kerja bagi rakyatnya. khilafah juga memberikan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis kepada rakyatnya. Negara khilafah juga akan memberikan modal, keterampilan, informasi sampai infrastruktur dan negara tidak melakukan pungutan-pungutan yang memberatkan rakyat. Karena pengurusan rakyat sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan mereka termasuk pula penyediaan lapangan kerja bagi rakyat khususnya laki-laki sebagai pencari nafkah adalah tanggung jawab negara. Negara wajib memastikan setiap orang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Maka, hanya dengan khilafah kesejahteraan rakyat akan terwujud.
Wallahu’alam bissawab
