Pesta Demokrasi Rawan Depresi
Leny Agustin, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Pesta lima tahunan pemilu di depan mata, riuh kampanye dan atribut parpol turut memenuhi jalanan kota maupun desa. Tak mau ketinggalan, bahkan Rumah sakit jiwa menyiapkan kelas VIP bagi caleg gagal terpilih yang berujung depresi.
Psikiater sekaligus Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional DR Dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ mengatakan calon legislatif (caleg) yang mencalonkan diri namun tanpa tujuan yang jelas rentan mengalami gangguan mental.
Nova mengatakan, banyak pasien yang pernah gagal saat mencalonkan diri sebagai caleg kemudian terlilit hutang atau kecewa berat hingga depresi dan mengakhiri hidupnya (Antaranews.com, 11/12/23)
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan layanan konseling maupun fasilitas kesehatan kejiwaan untuk calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang stres karena gagal terpilih. Menurutnya, dua hal itu sangat diperlukan.
Sebab, disinyalir banyak peserta pemilu yang berpotensi stres pasca-penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Secara khusus, Aziz juga mengingatkan kesiapan rumah sakit jiwa (RSJ) untuk menerima pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. (detiknews.com, 26/01/24)
Antisipasi Caleg Depresi
Sejumlah RS/RSJ bersiap menangani caleg depresi akibat gagal terpilih. Persiapan ini sebagai antisipasi berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Fenomena ini membuktikan bahwa pemilu dalam sistem hari ini rawan mengakibatkan gangguan mental.
Pemilu berbiaya tinggi, sehingga pasti membutuhkan perjuangan dengan mengerahkan segala macam cara untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, jabatan menjadi impian, karena dianggap dapat menaikkan harga diri atau prestise, juga jalan untuk mendapatkan keuntungan materi dan kemudahan fasilitas lainnya.
Biaya minimal pencalonan caleg menurut riset dari lembaga Prajna Research Indonesia (2023):
Calon anggota DPR RI: Rp1 miliar–Rp2 miliar
Calon anggota DPRD Provinsi: Rp500 juta–Rp1 miliar
Calon anggota DPRD kabupaten/kota: Rp250 juta–Rp300 juta
Kapitalisme kuat mengakar di negeri ini, bahkan mengatur kekuasaan dari dalam. Sistem demokrasi yang hanya melahirkan pemimpin boneka, melanjutkan kebijakan rezim sebelumnya menjadi madu pemikat para kapitalis (pemilik modal) untuk bermain di dalamnya. Terjadilah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, penguasa ada dana, pengusaha ada jaminan bisnis lancar.
Biaya mahal demokrasi, tampak dalam anggaran fantastis pemilu setiap periodenya. Demikian halnya dengan besaran “mahar” yang harus dibayarkan oleh para calon. Biaya politik yang mahal (high cost politics) kerap kali menyebabkan mereka mencari bancakan di parlemen. Ini yang akhirnya menjerat beberapa anggota dewan untuk berurusan dengan perkara korupsi.
Kekuatan mental seseorang akan menentukan sikap seseorang terhadap hasil pemilihan. Pendidikan hari ini berpengaruh terhadap kekuatan mental seseorang. Faktanya, Pendidikan hari ini gagal membentuk individu berkepribadian kuat, terbukti meningkatnya kasus gangguan mental di masyarakat.
Islam dan kekuasaan
Islam memandang kekuasaan dan jabatan adalah Amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan harus dijalankan sesuai ketentuan Allah dan RasulNya.
Sistem pendidikan Islam menghantarkan individu menjadi orang yang memahami kekuasaan adalah amanah dan beriman pada qadha dan qadar yang telah ditetapkan Allah, dan melahirkan individu yang selalu dalam kebaikan karena selalu bersyukur dan bersabar, terhindar dari gangguan mental.
Wallahu’alam bish-shawwab.
