Oleh: Farida Widiyanthi, SP
Jakarta, Kompas.com. Staff khusus Menteri Sekertaris Negara, Faldo Maldini, Mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo memeberikan uang penghargaan bagi wakil Menteri (wamen) yang purna tugas bukan tanpa alasan. Uang tersebut merupakan bentuk apresiasi untuk para wakil Menteri yang telah mengabdi. “ini adalah apresiasi buat orang yang sudah mengurusi jutaan rakyat Indonesia.” Kata Faldo saat dihubungi selasa (31/8/2021).
Faldo mengatakan selama ini Menteri yang purna tugas mendapatkan uang pensiun. Apresiasi yang sama tidak diberikan kepada para wakil Menteri. Persoalan inilah yang ingin dijawab pemerintah.“Uang penghargaan bagi wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp. 580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah ) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil Menteri,” demikian isi Pasal 8 ayat (2).
Jakarta BBC news Indonesia. Jumlah warga miskin di Indonesia mningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemic covid 19, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Peneliti mengatakan meningkatnya angka kemiskinan karena kebijakan pandemic yang tak tegas di awal dan upaya untuk memulihkan kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama. BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terkahir akibat virus corona. Mereka yang terkategori miskin berdasarkan data BPS- adalah orang yang pengeluarannya dibawah RP.460 ribu per orang atau Rp. 2,2juta per keluarga per bulan. Meski begitu, pemerintah mengklaim bantuan social yang diberikan sudah sangat menekan angka kemiskinan.
Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin jabatan wamen mendapat kompensasi ratusan juta, di tengah kesulitan rakyat yang menghimpit.Bukan hanya mempertontonkan hilangnya sense of crisis tapi makin menguatkan pandangan public bahwa jabatan ini bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan.
Bagaimana dengan sistem Islam
Islam memandang negara hadir sebagai pelaksana syariat islam secara menyeluruh termasuk dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi islam merupakan sistem anti riba dan berfokus pada sector riil. Negara islam akan mengawasi keberlangsungan sector perdagangan Negara juga tidak akan membebani para pelaku usaha dengan berbagai pajak/cukai dan pungutan diluar ketentuan syariat, memberikan insentif saat terjadi bencana, dan memberikan perlindungan dari hagemoni raksasa ekonomi dunia (baik dalam hal kebijakan maupun penguasaan teknologi). Pilar sistem ekonomi islam yaitu Pembagian kepemilikan, Pemanfaatan kepemilikan dan Distribusi kekayaan.
Sungguh, Amanah kepemimpinan sangat lah berat. Jika telah diangkat menjadi pemimpin rakyat tetapi justru tidak peduli terhadap kebutuhan rakyat, Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya. Rasulullah saw. Bersabda, “Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya.”(HR at-Tirmidzi, Al Hakim, dan Ahmad). Ingatlah wahai para pemimpin umat, Rasul saw. Juga bersabda, “ Barangsiapa yang di takdirkan oleh Allah Swt untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu ia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan , Allah pasti akan menutup diri darinya di hari kiamat.” (HR. Ahmad dan ath THabrani).
Sebagai pelindung rakyat, negara tidak akan membiarkan wabah pandemic berkepanjangan, dengan resep Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, negara akan sigap menghentikan penyebaran wabah dalam negrinya, sehingga krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemic ini tidak akan terjadi. Dengan demikian jelaslah dengan penerapan sistem ekonomi islam yang terintegrasi dengan negara, perekonomian yang melindungi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sehingga perekonomian kuat, tidak akan mudah goyah diterpa krisis, pun Ketika mengalami krisis akan mudah untuk bangkit Kembali.
Wallahua’lam bishawab.
