Pengangguran Merajalela Negara Gagal Menyejahterakan
Oleh Tsabita
(Pegiat Literasi)
Setiap insan pastinya berupaya memenuhi kehidupannya dengan bekerja, karena dengan curahan tenaga yang di keluarkannyalah manusia pastinya menerima hasil berupa upah yang akan menghidupi diri dan keluarganya. Tapi apa jadinya jika lapangan pekerjaan tak hadir ditengah-tengah masyarakat ? tentu akan menghadirkan berbagai macam problem kehidupan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dilihat dari perubahan Februari 2022 ke Februari 2023 meningkat 3,02 juta orang penduduk yang bekerja sementara pengangguran berkurang sebesar 0,41 juta orang. Angka pengangguran ini dikatakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud, menjelaskan per Februari 2023 terdapat 211,59 juta orang penduduk usia kerja (penduduk yang berusia 15 tahun ke atas). Angka tersebut meningkat 3,05 juta orang. Dari 211,59 juta orang tersebut, 146,62 juta orang termasuk dalam jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022 (www.liputan6.com 5/5).
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Paripurna DPR RI ke-23 mengatakan efektifitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai bisa membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7% jumat (19/5) (nasional.kontan.co.id)
Makin besarnya kesenjangan antara pencari kerja yang kian meningkat dan lowongan yang tersedia tidak memadai membuat ketimpangan yang terjadi menyumbang angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Sehingga keterpurukan masih setia menemani kehidupan.
Persoalannya bukan hanya ketidaksesuainya antara keahlian tenaga kerja dengan lowongan pekerjaan melainkan juga di negeri yang menerapkan sistem kapitalis telah menjadikan para pengusaha yang mempunyai modal besar bebas mengatur tanpa pedulikan dampak bagi pekerja seperti menekan biaya produksi upah tenaga kerja yang mengakibatkan upah rendah dan terjadi PHK, selain itu, persaingan yang ketat antara perusahaan besar dan perusahaan kecil seperti UMKM yang keterbatasan modal tentu akan kesulitan bersaing yang pada akhirnya lebih memilih untuk menjadi pekerja. Hal inilah yang terjadi jika negara bukan sebagai pihak sentral dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam sistem Islam, kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Rasulullah SAW. Bersabda :
”Imam/ Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan diminta pertanggungjawban terhadap urusan rakyatnya.” (H.R Bukhari dan Muslim).
Cara yang dilakukan Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan yaitu dengan memberikan pemahaman kepada individu terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang orang yang bekerja dihadapan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya : ”berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya” (Al-Mulk 67:15).
Pun, Imam Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, IV/478) menyatakan: maksudnya, berpergianlah kalian semua ke daerah di bumi manapun yan kalian kehendaki dan bertebaranlah di berbagai bagiannya untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan dan perdagangan.”
Selain itu kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah dapat menjadi modal besar dalam memberikan nilai manfaat bagi rakyat berupa kesejahteraan maka dalam pengelolaannya harus berada di tangan negara bukan diserahkan kepada swasta. Rasulullah SAW. bersabda,
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud).
Kemudian negara menerapkan sistem dan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan masalah pengangguran dan akan mengembangkan di berbagai sektor real baik di bidang pertanian, kehutanan, tambang dan sektor lainnya.
Demikianlah hanya dengan sistem Islam segala problematika yang terjadi akan dapan terselesaikan
Wallahu’alam bishshawab
