Negara hanya Regulator dalam Sistem Kapitalis
Oleh Siti Maryam
Pegiat Literasi
Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam, mulai dari hasil bahari, hutani, agraria, sampai yang dihasilkan perut bumi berupa batu bara, emas, minyak bumi dan masih banyak yang lainnya. Namun faktanya, tidak sedikit rakyat yang ada di dalamnya berkehidupan dengan tingkatan ekonomi yang amat rendah.
Dikutip dari Jurnal Soreang.com, kelompok petani di Kabupaten Bandung mendapat bantuan pemerintah, sebesar Rp500.000 yang disalurkan melalui rekening BUMD. Salah seorang petani yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, rencana awal saat sosialisasi bantuan tersebut akan diberikan secara tunai. Namun, dengan berjalannya waktu, bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani melalui rekening bank milik daerah. “Ada arahan bantuan itu harus dibelanjakan ke BUMD Kabupaten Bandung, meski harganya di atas standar pasaran,” katanya kepada Jurnal Soreang, Kamis 8 Juni 2023.
Hal tersebut menjadi keluhan hampir semua kelompok tani di Kabupaten Bandung. Sebab, dengan menerima bantuan diharapkan bisa mengurangi beban belanja kebutuhan pertanian. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kelompok tani terkesan diarahkan untuk belanja ke BUMD meski harganya di atas harga standar. “Memang belanjanya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan setiap kelompok tani, tapi harganya itu di atas standar,” katanya.
Bantuan dengan cara seperti itu tidaklah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pertanian saat ini, andai pemerintah memberikan bantuan yang tepat sasaran mungkin para petani akan lebih memaksimalkan bantuan tersebut.
Dalam sistem kapitalis, negara memang tidak berfungsi untuk meriayah rakyatnya, negara hanya menjadi regulator saja. Hubungan rakyat dan penguasa pun hanya sekadar hubungan antara penjual dan pembeli. Maka wajar kalau judul yang diberikan adalah bantuan petani, tetapi uangnya di transfer ke BUMD agar petani belanja ke BUMD tersebut meski harga lebih mahal. Realitas ini dirasakan oleh hampir seluruh petani.
Namun, apalah daya di negara yang menerapkan sistem kapitalisme, kesejahteraan itu mustahil didapat karena asas yang dijunjung adalah asas manfaat dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mereka yang berkuasa. Andai SDA yang ada dikelola negara untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk pribadi atau golongan, dapat dipastikan masyarakatnya sejahtera.
Bukan hanya itu saja, banyak kita temukan dana desa dikonsumsi oleh penguasa setempat. Dari sini saja kita bisa simpulkan pemerintah hanya menyalahkan rakyat ketika negara bermasalah, tetapi tidak berkaca dengan perbuatan yang mereka lakukan.
Bagaimana dengan sistem pemerintah Islam (khilafah)?
Islam memiliki mekanisme sendiri untuk mengatasi problem yang ada di masyarakat. Karena seorang khalifah dengan keimanan kepada Allah Swt. yang ia miliki akan senantiasa mendorong ia untuk berhati-hati agar tidak membuat kezaliman kepada siapapun termasuk kepada rakyat yang dipimpinnya.
Maka dari itu, penguasa akan senantiasa bersikap amanah dan menjadikan tanggung jawab yang dipikulnya berupa tugas untuk meriayah umat (masyarakat) akan ia kerjakan secara optimal. Sebagai mana dahulu Islam pernah menorehkan tinta kegemilangan selama lebih kurang tiga belas abad lamanya.
Maka dengan begini para petani tidak akan lagi kesusahan mendapatkan pupuk atau alat pertanian yang dibutuhkan, karena pemerintah akan menyediakan semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan diterapkannya sistem pemerintahan Islam yang bersumber langsung dari wahyu sang Khalik. Islam mampu menyejahterakan rakyat.
Itulah sedikit gambaran dari kesejahteraan yang mampu diciptakan oleh sistem Islam yang mampu menuntaskan segala problematika yang ada dalam masyarakat, sebab aturan yang digunakan adalah aturan dari Allah Sang Pengatur Kehidupan.
Allah menjanjikan apabila kita taat terhadap semua aturan-Nya, maka Allah akan menjadikan negeri kita sebagai negeri yang baik dan rabbun ghafur.
Wallahu a’lam bishshawab
