Oleh: Nanik Farida Priatmaja
Miris! Lonjakan kasus Covid terlihat semakin tak terkendali terutama di wilayah Jawa dan Bali. Bahkan sejak akhir Juni 2021 kasus Covid telah merambah wilayah luar Jawa. Mengingat begitu cepatnya penyebaran Covid seharusnya negara melakukan upaya pencegahan atau antisipasi. Namun faktanya lonjakan kasus Covid kini tengah terjadi di berbagai wilayah di luar Jawa. Mengapa tak ada upaya antisipasi?
Mengutip dari (Sindonews.com, 8/8/2021) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada lima provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 cukup tinggi yaitu Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Utara (Sumut), Papua, Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepulauan Riau. “Saya melihat ini angka-angka hati-hati ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi 5 Agustus kemarin, Kaltim, kasus aktif yang ada 22.529 kasus, Sumut 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumbar 14.496 kasus, Kepulauan Riau 13.958 kasus itu hari Kamis,” urai Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 secara daring Sabtu,(07/08/2021).
Tak dimungkiri lonjakan kasus Covid luar wilayah Jawa faktanya cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya upaya pencegahan penyebaran Covid di wilayah Jawa-Bali yakni pemerintah tidak melakukan lockdown di wilayah Jawa. Pemberlakuan PPKM sejak awal pandemi terbukti tidak efektif. Masyarakat di Jawa-Bali masih bisa keluar masuk ke luar Jawa. Wajar jika akhirnya lonjakan Covid pun terjadi di luar Jawa.
Lapor Covid-19 menyebutkan peningkatan kasus Covid-19 tidak hanya terjadi di lima provinsi seperti yang dikatakan Presiden Jokowi. Lonjakan kasus sudah merembet ke provinsi lain di antaranya Sumba Timur dan Maumere di Nusa Tenggara Timur, Sumbawa dan Lombok di Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Tengah.
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Donie Riris Andono, berkata ledakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali merupakan peristiwa yang sudah terprediksi lantaran pemerintah tidak bersungguh-sungguh menghentikan mobilitas masyarakat ketika Jawa dan Bali mengalami puncak Covid-19 pada Juli lalu. Menurut Donie ledakan infeksi virus corona di pulau-pulau lain akan terjadi secara beruntun dengan kondisi yang lebih buruk. (bbc.com/indonesia, 9/8/2021)
Wilayah luar Jawa yang notabene memiliki keterbatasan infrastruktur, layanan kesehatan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, dan persoalan sosial (masyarakat tidak percaya akan adanya virus corona) sangat berpotensi akan mengalami kesulitan dalam penanganan kasus Covid. Dari segi kesiapan, masyarakat luar Jawa pastinya lebih tidak siap dibandingkan masyarakat di wilayah Jawa-Bali yang secara infrastruktur jauh lebih maju.
Keterbatasan fasilitas kesehatan dan kesiapan masyarakat luar Jawa seharusnya sudah diantisipasi jauh hari. Apalagi pandemi sudah melanda negeri ini lebih dari satu tahun. Upaya pencegahan ataupun pemulihan agar penyebaran tidak makin meluas adalah tanggungjawab negara. Negara layak belajar dari pengalaman penangan pandemi di wilayah yang telah terlebih dahulu terjadi wabah. Sehingga akan mampu menemukan baik solusi ataupun antisipasi dini agar wabah tak meluas.
Kebijakan pemerintah sejak awal pandemi semisal PSBB hingga PPKM faktanya tak mampu membendung penyebaran Covid. Seharusnya pemerintah mengevaluasi penyebab kegagalan penerapan kebijakan hingga menemukan solusi yang tepat. Ketidakmauan pemerintah dalam menerapkan kebijakan lockdown sejak awal pandemi di wilayah wabah (Jawa-Bali) memperlihatkan bahwa pemerintah tidak siap dengan segala konsekwensi penerapan lockdown.
Penerapan lockdown pastinya akan membutuhkan dana yang besar. Karena pemerintah wajib memberikan bantuan baik berupa pangan ataupun obat-obatan kepada masyarakat di wilayah wabah. Hal ini seolah bukan hal penting bagi pemerintah karena terlihat tak serius menangani pandemi dan tidak peduli terhadap nasib rakyat. Padahal sudah menjadi kewajiban negara memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat apalagi di masa pandemi.
Islam yang diterapkan secara sempurna dalam suatu negara pastinya memiliki solusi terbaik dan efektif tentang penanganan pandemi yakni penerapan lockdown di wilayah wabah. Negara akan memisahkan secara sempurna individu yang telah terjangkit wabah dengan masyarakat yang sehat. Kemudian mengisolasi masyarakat secara terpusat atas tanggung jawab Khalifah. Khalifah akan menjamin kebutuhan dasar masyarakat yang sedang terisolasi baik pangan, obat-obatan serta keperluan logistik lainnya. Selain itu Khalifah juga akan mengcover kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi meski tidak dalam kondisi sakit.
Pandemi adalah permasalahan kesehatan yang urgen untuk segera tersolusi. Sehingga Khalifah lebih memprioritaskan solusi penanganan pandemi yakni di bidang kesehatan bukan bidang lain seperti ekonomi. Karena bidang ekonomi akan mudah tersolusi dengan mekanisme anggaran Baitul mal. Akan tetapi jika mekanisme anggaran Baitul mal tidak diambil maka akan berdampak pada bidang ekonomi pada jangka panjang.
Selain memberlakukan lockdown dan mengcover kebutuhan pangan ataupun logistik masyarakat terdampak pandemi, Khalifah juga akan mengembangkan riset dan memproduksi obat ataupun vaksin demi mencegah semakin meluasnya wabah. Proyek pengembangan riset, obat dan vaksin bisa jadi membutuhkan kerjasama dengan negara lain, untuk itu negara khilafah akan memobilisasi negara-negara lain untuk mengatasi wabah. Meski demikian, Khilafah tidak akan tunduk atau bergantung terhadap kebijakan politik negara lain.
Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi di negeri ini terbukti gagal. Selayaknya Indonesia menjadikan Islam sebagai solusi terbaik untuk negeri ini. Sehingga tak sekedar masalah pandemi yang akan tersolusi, namun juga permasalahan lain yang lebih kompleks yang tengah dihadapi negeri ini.
Wallahua’lam bishawab.
