Oleh: Hasni Surahman (Member Amk)
Tak bisa dipungkiri bahwa pilkada serentak 2020, diwarnai dengan dinamika politik dinasti. Hal ini bukan sekadar dugaan semata tetapi faktanya jika dilihat kemenangan yang notabene para kandidat tersebut berasal dari keluarga yang memegang palu negeri ini.
Pernyataan ini dikuatkan oleh Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan defenisi dinasti politik adalah upaya mengarahkan regenerasi kekuasaan oleh kelompok elite politik atau pejabat tertentu kepada keluarga intinya. Keluarga inti adalah yang memiliki garis keturunan ke samping, ke atas, dan ke bawah. “Kalau dilihat semuanya (kandiat berafiliasi dinasti politik di Pilkada 2020) adalah keluarga inti, anak presiden, adik menteri, dan lainnya,” (Katadata.co.id).
Demokrasi jelas tidak bisa dilepaskan dari dinasti politik. Indonesia sendiri isu politik dinasti bukan saja terjadi pada pilkada serentak 2020 ini, jika diflasback pilkada 2015-2018 juga kental dengan aroma dinasti politik, lihat (Penelitian Yoes C Kenawas berjudul The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society, menjelaskan bahwa terdapat 202 kandidat kepala daerah dalam Pilkada 2015-2018 yang terafiliasi dinasti politik. Lebih dari setengahnya atau 117 kandidat menjadi pemenangnya).
Bagi demokrasi tidak penting apakah pemimpin yang dihasilkan adalah sosok pemimpin negarawan atau sosok pemimpin yang karbitan. Di negeri ini demi mempertahankan regenerasi untuk melanjutkan estafet pemerintahan dinasti politik, menjadi jalan pintas bagi para penjabat untuk memuluskan anak menantu family sebagai pengganti mereka.
Dinasti politik berakibat pada oligarki, korupsi, dan menunjukan rusaknya demokrasi. Jeffrey A Winters dalam bukunya Oligarchy, mengatakan bahwa seorang oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Upaya penguasaan sumber daya tersebutlah yang memungkinkan seorang oligarki melakukan korupsi.
Dalam sistem demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka, tak heran jika para kandidat harus mempersiapkan modal besar untuk memenangkan kontestasi politik. Berbagai cara ditempuh diantaranya kerja sama dengan para kapitalis. Hal ini dibuktikan dengan korupsi jamaah dana Bansos yang kasusnya mencuat akhir-akhir ini.
Dalam demokrasi tidak ada kata tidak mungkin jika yang berbicara adalah para kapitalis. Teori kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokrasi pun dikhianati oleh para pemuja demokrasi itu sendiri. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat nyatanya hanya ilusi dan fiktif belaka. Kedaulatan itu hanya berlaku bagi kaum kapitalis, dan pemilik kursi/petahana, selaras dengan para pemenang pilkada serentak 2020 ini. Hampir semua mempunyai latar belakang yang berasal dari para elit dan pemilik kursi petahana negeri ini .
Dalam sistem demokrasi suara rakyat hanya dibutuhkan saat kontestasi Pilkada berlangsung. Aspirasi rakyat hanya tinggal nama ketika menang mereka akan bahu membahu mengokohkan kedudukan mereka dengan kebijakan yang menguntungkan kaum kapitalis. Tak ada lawan abadi dalam demokrasi yang ada teman yang mau sama-sama diajak bekerja sama, dengan ditawarkan jabatan tertentu.
Umat jangan lagi mau dikhianati oleh para pemimpin yang ketika menang akan pro dengan umat namun realitanya jauh panggang dari api. Hal ini disebabkan asas demokrasi hanya akan melahirkan sosok karbitan yang tidak sepenuhnya bekerja untuk maslahat masyarakat, namun hanya akan melayani kepentingan partai, kubu dan golongan mereka.
Umat harus mampu membedakan antara sistem yang hak dan sistem yang bathil, sehingga arah aspirasi yang kita teriakan jelas, bukan salah alamat.
Mari sadar bersama dan katakan “say no to demokrasi”, dan saatnya kembali untuk penerapan syariat dan khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.
