Oleh: Eva Vitariani (Mahasiswi STKIP Siliwangi Cimahi)
Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sumatera Utara (Sumut), yang dianggap ilegal dan inkonstitusional, menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pun angkat bicara mengenai KLB tersebut.
Pelaksanaan KLB versi Sumut itu kemudian ditentang oleh DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum PD AHY. Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud Md, Menkum HAM Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mereka menghentikan KLB yang disebut ilegal.
Kejadian tersebut membuktikan bahwa fungsi parpol yang seharusnya melakukan fungsi nasihat dan kritik kepada penguasa tapi justru mereka disibukkan dengan urusan internal mereka sendiri. Nah bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan fungsi mereka dengan baik?
Maka dari itu, umat butuh gambaran ideal bagaimana seharusnya peran dan fungsi parpol ideologis itu. Agar umat tidak terseret arus pragmatis dan apatis yang diajarkan dalam politik demokrasi.
Tujuan berdirinya partai politik adalah untuk membina dan mendidik umat dengan pemahaman yang lurus.
Partai politik yang benar dibangun atas empat asas: pertama, pemikiran (fikrah) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai. Kedua, metode (thariqah) yang ditempuh partai untuk meraih tujuannya. Ketiga, anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (fikrah) dan metode (thariqah) partainya. Keempat, cara untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.
Dalam Islam, berpolitik direalisasikan dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar. Oleh karenanya, tugas partai politik Islam yang sahih adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan mewujudkan kebangkitan pemikiran Islam di tengah umat, dan menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia.
Wallahu a’lam bishawab.
