Oleh: Istiaisyah Amiyni,S.Kep,Ners. ( Perawat dan Penggiat Opini Ideologis Lubuklinggau)
Baru-baru ini dunia internasional dihebohkan oleh siaran televisi Korsel yang mewartakan tentang Perbudakan diatas laut yang menimpa puluhan ABK asal Indonesia. Hal ini menyebabkan tiga diantaranya meninggal karena sakit. Menjadi perhatian banyak warga net adalah pembuangan jenazah ABK yang meninggal ke tengah laut.
Dilansir dari Kompas.com, Kapten kapal China menyebut anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang dilempar ke laut sebenarnya dilarung yakni pada Desember 2019 dan Maret 2020, di kapal Long Xin 629 dan Long Xin 604, terjadi kematian 3 awak kapal WNI saat kapal sedang berlayar di Samudera Pasifik. Kedua kapal tersebut membawa 46 awak kapal asal WNI.
Selain itu jam kerja yang tidak manusiawi serta pembedaan perlakuan yang dialami oleh WNI juga menjadi perhatian warga net. ABK asal Indonesia tidak diperbolehkan meminum air mineral. Air mineral hanya diperuntukkan bagi para nelayan China. Mereka hanya boleh meminum air laut yang difilter. Para ABK mengaku menjadi pusing karena meminum air tersebut hingga kesehatan memburuk dan meninggal dunia (TribunNewsMaker.com).
Seorang ABK WNI lain mengatakan bahwa mereka terkadang harus bekerja selama 30 jam tanpa berhenti, tanpa diizinkan untuk istirahat. “Waktu kerjanya, berdiri itu sekira 30 jam. Setiap 6 jam makan, nah jam makan inilah yang dimanfaatkan kami untuk duduk,” ujarnya (news.okezone.com).
Pembayaran upah pekerja pun tidak manusiawi. Dilaporkan bahwa lima nelayan di kapal ikan setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar USD120 (sekira Rp1,7 juta). Itu berarti gaji bulanan mereka hanya senilai kurang dari USD10 (sekira Rp150.000).
Selain itu Kapal penangkap ikan China juga melakukan aktivitas ilegal dengan melakukan penangkapan hiu meski merupakan kapal penangkap tuna. Aktivitas ilegal itu membuat kapal tersebut harus berada di laut dalam waktu yang lama untuk menghindari pemeriksaan di daratan.
Perbudakan modern (neoliberalisme).
Jika kita cermati, Kejadian seperti ini bukanlah kali pertama. Begitu banyak kejadian-kejadian serupa namun tak ter-mark up pemberitaan nasional bahkan internasional. Kerja rodi atau bahasa kasarnya perbudakan terus terjadi dan menimpa berbagai buruh asal Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain. Penyebab masyarakat tetap mau bekerja sebagai buruh bahkan berimigrasi ribuan kilometer hanya untuk sebuah profesi yang beresiko tak lain karena faktor kemiskinan dan kesenjangan global. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan memaksa mereka mengadu nasib demi sesuap nasi.
Kontra dengan kondisi buruh Indonesia diluar sana, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia memberi izin kedatangan ratusan TKA asal Negeri Tirai Bambu. Sedikitnya terdapat 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang akan di terbangkan ke Sulawesi Tenggara (Sultra). TKA Cina tersebut sedianya akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.
Ketika anak bangsa mengalami tsunami PHK akibat wabah corona, pemerintah Indonesia malah menyajikan karpet merah kepada TKA Cina. Hal ini bertolak belakang dengan rencana pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona-19 dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Eksploitasi kaum lemah dalam kapitalisme
Penerapan ideologi kapitalisme telah menciptakan jurang kesenjangan sosial. Lapangan kerja yang minim bagi kaum laki-laki, melambungnya harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya hidup didalam negeri membuat jutaan masyarakat memilih untuk mempertaruhkan hidupnya ke negeri seberang.
Nilai-nilai dasar kapitalisme dengan prinsip dasar Sekulerisme-pragmatis serta penerapan sistem ekonomi yang menerapkan kebebasan berkepemilikan sangat berperan membentuk masyarakat yang eksploitatif dan egois. Maka tak heran ketika sistem ini mempengaruhi cara pandang baik tingkat individu hingga level negara.
Terlihat bagaimana para pemilik modal/korporasi terhadap para pekerjanya, pemberian upah minimum tanpa memperhatikan dampak bagi para pekerja tertangkap jelas bagaimana perusahaan penangkap ikan mengatur bisnisnya sedemikian rupa dengan mencari untung dari derita kemanusiaan.
Matinya fungsi negara
Lebih mengenaskan ketika kita dapati pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. Absennya peran negara dalam melindungi hak-hak pekerja dan warganya justru menjadi penyebab primer terjadinya eksploitasi terhadap jutaan pekerja akibat abai nya mereka dalam menjamin kesejahteraan rakyat didalam negeri dan memberi jaminan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di luar negeri.
Pemimpin di negeri ini terbukti inkompeten menyelesaikan kemiskinan di negerinya dan gagal menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya. Bahkan sebaliknya, rezim oligarki ini malah memuluskan gerak TKA Cina dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Miris, seperti dianak tirikan di negeri sendiri.
Kondisi ini benar-benar memperlihatkan wajah buruk sistem kapitalisme yang penuh borok. Di samping itu, makin mempertegas praktik neoliberalisme sumber daya nafkah di dalam negeri dan abai nya fungsi negara memberikan kesejahteraan bagi rakyatnyan. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa. Apa lagi istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ketika orang luar lebih diistimewakan daripada warga sendiri?
Ini sungguh berbeda dari sistem Islam yang dalam setiap kebijakan publiknya, negara Khilafah selalu berangkat dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Negara Khilafah akan melahirkan sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya. Khalifah, sang penguasa Khilafah, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung).
Negara Khilafah akan memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka.
Khilafah juga akan mengatur mekanisme keberlangsungan jalur nafkah jika para laki-laki tidak dapat bekerja. Misalnya karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan nafkah mereka dijamin kerabatnya. Tapi jika kerabatnya juga tak mampu, maka negara Khilafah yang akan menanggungnya.
Khilafah adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi yang sehat yang menolak model keuangan cacat kapitalis berbasis bunga, melarang penimbunan kekayaan atau privatisasi sumber daya alam. Pondasi kebijakannya diarahkan untuk menjamin kebutuhan pokok warga negaranya serta meletakkan produktivitas yang sehat untuk mengatasi pengangguran massal.
Khilafah dengan visi politiknya yang lurus akan mampu mengatasi berbagai persoalan perburuhan dengan langkah-langkah yang sistemik dan antisipatif, yang berfokus pada tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Allahualam bi asshawab
