Ironis Kelaparan di Tanah Harta Karun
Oleh Vikhabie Yolanda Muslim
Kontributor Suara Inqilabi
Sebanyak 6 orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari 6 orang tersebut, 1 orang diantaranya adalah anak-anak. Warga yang menjadi korban ini meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala. Menurut data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya, mereka mengalami kelaparan akibat gagal panen (gokepri.com, 31/07/2023).
Badan Meteorologi dan Geofisika menjelaskan bahwa kondisi kekeringan diperkirakan akan terjadi sampai dua bulan ke depan. Badan Meteorologi dan Geofisika mengklaim telah menginformasikan pada pemerintah mengenai adanya musim kemarau sejak Maret 2023. Tujuannya ialah agar pemerintah daerah bisa mengantisipasi lebih awal dampak dari terjadinya kekeringan ini. Pihak memberi bantuan untuk rakyat Papua sempat mengalami kendala dalam penyaluran bantuan.
Penyebabnya karena faktor keamanan dan akses wilayah bencana, yakni Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dari distrik Sinak. Cara lain ialah dengan pesawat terbang. Namun, penyalur bantuan kesulitan mendapatkan layanan penerbangan, lantaran faktor ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata. Namun, pada Sabtu 29 Juli 2023, Polda Papua mengungkapkan bahwa bantuan untuk para korban bencana kekeringan sudah mulai tersalurkan. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, bantuan tersebut diantar langsung Bupati Puncak Willem Wandik dengan pesawat sewaan.
Sungguh miris, kelaparan yang terjadi di Papua ini berujung pada hilangnya nyawa rakyat. Lebih miris lagi, kelaparan yang berujung kematian ini terjadi di Provinsi Papua yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Nama PT Freeport tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. PT Freeport yang sudah beroperasi sejak tahun 1967, kurang lebih selama 56 tahun telah melakukan penambangan di tanah papua yang penuh “harta karun”.
Perlu diketahui, Kementerian Energi dan Sumber daya mineral (ESDM) mencatat, jumlah cadangan emas terbesar ada di tanah Papua, yaitu sebesar 52% dari total cadangan emas Indonesia, dengan luas mencapai 229.893,75 ha.
Papua juga memiliki sebanyak 1,76 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak, dan masih banyak cadangan lainnya yang berupa batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Namun, kasus kematian rakyat Papua untuk kesekian kalinya, sungguh menggambarkan ketimpangan pembangunan di wilayah Papua yang sejatinya memiliki kekayaan melimpah. Terlebih kita ditampar dengan fakta bahwa Indonesia telah merdeka selama 78 tahun.
Pemilihan sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat, sungguh membahayakan kehidupan rakyat. Dalam hal ini adalah sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem kapitalisme menghendaki negara tidak ikut campur dalam hal kepemilikan apapun termasuk kekayaan alam. Tugas negara hanya sebagai pembuat kebijakan (regulator) yang memuluskan para korporat menguasai sumber daya alam yang notabenenya milik rakyat. Padahal privatisasi SDA, menyebabkan kemiskinan sistemik. Buktinya, nasib rakyat negeri ini, khususnya warga Papua semakin terpuruk.
Kapitalisasi sumber daya alam (SDA) oleh pihak swasta, telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang semakin menganga antara rakyat dan pemilik modal maupun korporasi. Di sisi lain, politik demokrasi yang pada faktanya semakin mahal, mau tidak mau membuat para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah demi kepentingan segelintir orang yang masuk dalam lingkaran korporasi.
Persoalan Papua sejatinya hanya akan selesai jika rakyatnya hidup di bawah naungan sistem politik dan ekonomi yang tepat. Sistem apakah itu? Ialah di bawah naungan sistem Islam. Sebab, penerapan aturan Islam akan menjamin rakyat hidup sejahtera dan aman. Di dalam konsep Islam, terlebih dalam sistem tatanan negara, bahwa kesejahteraan dan keamanan warga adalah tanggung jawab negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”.
Negara dalam Islam akan menerapkan konsep kepemilikan Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik, memiliki deposit yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai individu atau korporasi. Negara diwajibkan mengelola kepemilikan umum tersebut untuk kesejahteraan rakyat, melalui mekanisme anggaran belanja negara Baaitul Maal. Pengelolaan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
“Kaum muslim berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga perkara : padang, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Negara, melalui sistem ekonomi dan politiknya, akan mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan milik rakyat tersebut di semua wilayah tanpa melihat potensi ekonomi dari wilayahnya. Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut didistribusikan dalam bentuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang dipenuhi secara langsung. Sedangkan sandang, pangan, papan, dipenuhi oleh negara secara tidak langsung.
Negara akan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan untuk menghindari terjadinya kelaparan. Termasuk ketika terjadi kekeringan dengan berbagai sebabnya. Karena itu negara akan sangat memperhatikan sektor pertanian. Negara akan menghitung kebutuhan pangan nasional dan memetakan daerah yang potensial untuk wilayah pertanian. Kemudian negara akan menunjang kebutuhan-kebutuhan pertanian dengan mengoptimalkan industri-industri terkait seperti industri pupuk, alat-alat pertanian dan sejenisnya. Setelah itu, negara akan mendistribusikan hasil pangan sesuai dengan kebutuhan perwilayah.
Kesimpulannya adalah, rakyat tidak akan mati sia-sia dalam wabah kelaparan di tengah sumber daya alam yang melimpah bak harta karun, kecuali di kelola dan diatur dengan sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Dengan demikian, di bawah sistem Islam lah semua rakyat akan hidup sejahtera tanpa kelaparan hingga menimbulkan korban jiwa.
Wallahu’alam bishshawwab
