Oleh : Nita Savitri ,drg (Praktisi Kesehatan, Komunitas Ibu Peduli Negeri, Bogor)
Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai ribuan pulau dengan samudera/laut yang menghubungkannya. Perjalanan laut merupakan lalu-lintas efektif tuk transportasi barang dalam jumlah super besar dari produsen ke distributor, agen sampai ke pengecer/konsumen. Mirisnya jasa angkutan laut masih dinilai mahal, sehingga disparitas harga pulau Jawa dengan yang lainnya masih jauh bedanya.
Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Selain hal itu, pemerataan harga Logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia.
Sejak dicanangkan program tol laut pada tahun 2016 lalu, pengguna jasa kapal tol laut hanya beberapa pelaku saja. Peran pemerintah daerah dinilai masih minim dalam pelaksanaan program Tol Laut sehingga disparitas harga di daerah timur masih terjadi meskipun sudah disandari kapal Tol Laut. Pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning berpendapat bahwa aduan terkait disparitas harga yang terjadi meskipun program Tol Laut telah dilakukan di beberapa wilayah menjadi bumerang bagi para pemerintah daerah (Bisnis.com, 5/11/19).
Konsep tol laut ini bukan serta merta membuat jalan tol di atas laut. Melainkan jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Kapal yang digunakan untuk melintasi tol laut adalah kapal yang memiliki kapasitas dan volume sangat besar. Selain agar sekali pengangkutan dapat dimaksimalkan untuk mengirim barang dalam jumlah besar, kapal tol laut juga harus mampu melintasi laut yang memiliki jarak yang cukup jauh.
Masalah pemerataan distribusi masih jauh dari harapan. Wilayah kaya hasil-hasil bumi dan industri yang biasa terpusat di Jawa akan mengirim ke wilayah luar Jawa. Sehingga angkutan dari Jawa menuju daerah-daerah yang membutuhkan seperti Indonesia bagian timur haruslah dipikir serius, agar barang bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia secara merata dengan harga terjangkau semua lapisan masyarakat.
Adanya prektik monopoli dalam proyek tol laut yang ditengarai dilakukan oleh pihak swasta, tak bisa dihindari. Karena sistem ini memberi keluasan gerak bagi pemilik modal. Merekalah pengusaha/swasta yang dengan modal besar bisa mempengaruhi kebijakan politik. Hukum rimba sudah hal biasa.
Yang kuat memakan yang lemah. Maka pengguna tol laut, adalah perusahaan dari pengusaha kelas kakap yang bisa bersaing mendapat fasilitas subsidi negara ini. Para pemilik modal, dan kekuasaan yang merajai bisnis negeri akan diberi pelayanan kapal tol laut bebas hambatan. Sedangkan bagi pengusaha menengah/kecil, layanan tol laut hanya mimpi. Akhirnya pelayaran non-tol terpaksa dipilih. Dengan harga jauh lebih mahal dibanding kapal tol laut. Dampaknya harga mahal dikenakan ke konsumen/masyarakat luar Jawa.
Berbagai persoalan terkait pelaksanaan program tol laut belakangan mengemuka, mulai dari perbedaan penetapan tarif tol laut oleh perusahaan pelayaran dan ekspedisi, hingga masalah transparansi ketersedian slot. Hal itu, semakin menguatkan alasan untuk segera dilakukan evaluasi. Apalagi, sampai sekarang program tol laut dinilai belum juga berhasil mengurangi kesenjangan harga komoditas barang terutama kebutuhan sembako di wilayah luar Jawa, meskipun sudah berjalan sejak 2016.
Pengusaha asal Surabaya, Budi Alfian, menilai, tarif tol laut untuk pengiriman barang sembako miliknya ke Papua melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tujuan Pelabuhan Agats dan Pelabuhan Fak Fak di Papua terlalu tinggi. Tarif tol laut yang dirilis oleh perusahaan ekspedisi ada yang berkisar antara Rp 12 juta hingga Rp 15 juta, ada juga Rp 12 juta hingga Rp 18 juta. Bahkan, beberapa ekspedisi lokal di laman mereka mematok tarif yang lebih besar lagi. Misalnya, untuk rute Agats dan Wasior, berkisar diatas Rp 20 juta.
Ditambah adanya syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa menggunakan jasa pengiriman melalui tol laut, diantaranya surat rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tujuan. Jika tidak ada surat, maka muatan akan dialihkan ke pengiriman reguler atau non-tol laut (Berita Satu.com, 22/9/19).
Praktik kecurangan yang rentan terjadi di sistem kapitalis, akan membuat masalah diatas tak kunjung selesai. Pelaku bisnis akan menempuh segala cara demi laba setinggi-tingginya. Konsep hukum yang berdasar pemisahan agama dari kehidupan, akan berubah-ubah menurut selera penguasa. Sesuai keinginan mayoritas, atau pesanan pihak partai/asing. Bukan karena dipilih kebenarannya.
Islam sebagai sistem kehidupan yang shahih telah menggariskan dengan jelas larangan berbuat curang, apalagi sebagai pemimpin. Seperti dalam hadits :
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ, وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ, إِلَّا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
Dari Ma’qil Bin Yasâr Radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya. [Muttafaq alaih]
Adanya kejujuran dan keadilan berdasar sistem Islam, akan mewarnai segala aspek kehidupan. Baik ranah individu, bermasyarakat dan bernegara. Hal ini karena ditopang kekuatan iman dan ketaqwaan terhadap aqidah Islam bagi pemeluknya dan ketundukan terhadap syariat negara bagi non-muslim. Semua akan merasa kenikmatan dengan adanya keadilan dan kejujuran di segala sisi kehidupan. Ditunjang penerapan sanksi bagi pelaku kecurangan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah buat masyarakat lainnya.
Walhasil semua target dan tujuan pembangunan negara InsyaAllah akan tercapai adil merata di seluruh negeri.
Wallahu a’laam bishawwab
