Harapan Sumbang Sistem Demokrasi
Nahida Ilma
(Mahasiswa)
Pilpres semakin dekat. Suasana politik makin pekat terasa hangat bahkan cenderung memanas. Debat Capres perdana telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan dinilai berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi, lebih dari ekspektasi sejumlah kalangan yang mengira debat akan cenderung monoton atau datar (Kompas.com, 13 Desember 2023).
Dalam debat tersebut masing-masing calon presiden memberikan gagasan, program hingga visi misi seandainya apabila mereka terpilih. Saling adu argumen disuguhkan demi terlihat bahwa hanya dialah yang terbaik diantara pasangan lainnya. Namun benarkan semua yang mereka sampaikan itu benar dan akan terealisasi jika mereka terpilih? Atau hanya sebatas harapan sumbang semata yang berpola sama layaknya tahun-tahun sebelumnya demi merebut perhatian publik? Publik dapat melakukan penilaian hasil debat capres 2024. Debat capres dan cawapres Pilpres 2024 edisi 12 Desember 2023 merupakan debat perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Debat perdana ini mengusung topik hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan kerukunan warga (Tirto.id, 13 Desember 2023).
Debat Pilpres 2024 ini dinilai akan memberikan efek atau dampak bagi pemilih mengambang (swing voter). Ada yang semakin yakin, namun ada pula yang berpindah Haluan. Sebab, visi misi, gagasan hingga komitmen kandidat menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihan mereka. Peneliti senior lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, mengatakan, debat capres-cawapres akan mempengaruhi calon pemilih, khususnya pemilih kalangan terdidik (IDNtimes.com, 13 Desember 2023).
Masa-masa menjelang pekan raya pemilu, selalu seakan memberikan harapan baru di tengah masyarakat. Perasaan jengah dengan kondisi negeri telah secara bersama-sama dirasakan, tapi sayangnya masih belum berujung pada penetapan akar masalah dan solusi yang sama. Tak sedikit yang masih menilai bahwa kesalahan terjadi karena ketidaktepatan personal yang mendudukin kursi kepemimpinan. Padahal, analisis yang lebih mendalam harus segera dihadirkan pasalnya sejatinya pola yang sama terus hadir selama bertahun-tahun.
Fakta yang sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem yang ada sekarang syarat akan biaya yang tinggi. Demokrasi yang selalu disandingkan dengan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan biaya yang diperlukan agar bisa nyapres minimal Rp. 5 triliun (CNBCIndonesia.com, 3 Juni 2023). Hal ini menjadikan sokongan dari para pengusaha atau kapital menjadi penting untuk mendapatkan posisi tersebut. Kucuran dana yang tak sedikit diperlukan untuk bisa menang. Namun sayangnya tidak ada makan siang gratis. Nafas untung rugi yang pekat, menjadikan para kapital pun tidak akan cuma-cuma memberikan kucuran dana. Ada harga yang harus dibayar. Salah satu diantaranya adalah dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika proyek-proyek besar bahkan yang berjudul Proyek Strategis Nasional, justru merugikan rakyat dan hanya berpihak pada pemilik modal, layaknya kasus Rempang.
Pola ini akan terus berputar dalam sistem hari ini, karena asas yang dibangun bukan untuk mengurusi urusan umat dengan kesadaran penuh akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi asas yang ada adalah untuk untung rugi semata. Masing-masing capres-cawapres berambisi untuk menjadi pemenang dan penguasa. Semakin intens tebar pesona, menarik simpati dan dukungan dengan berupaya maksimal memoles citra. Sebagian mulai tampak amat dermawan, Sebagian yang lain tebar uang recehan dan beras lima kilogram. Segala cara dilakukan, kadang tak lagi peduli rambu-rambu terpuji dan tercela.
Padahal Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya terkait bahaya ambisi kekuasaan atau bahaya cinta kekuasaan (hub bar-ri’asah). Salah satu bahayanya adalah dapat mendatangkan kerusakan pada agama para pelakunya. Apalagi ketika kekuasaan itu diraih dengan dalam rekayasa dan manipulasi. Rasulullah saw. bersabda:
“Dua ekor serigala yang dilepaskan kepada seekor domba tidak lebih berbahaya bagi domba itu dibandingkan dengan ketamakan seseorang terhadap harta dan kedudukan dalam merusak agamanya” (HR. at-Tirmidzi)
Hari ini, banyak sekali fakta dimana karena ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan tak sedikit yang menggunakan berbagai cara tidak peduli rambu-rambu halal haram. Beberapa diantaranya merekayasa aturan yang ada, melakukan politik uang (money politic) dan menipu rakyat dengan pencitraan yang penuh kepura-puraan. Bahkan seiring waktu public seakan mewajarkan fenomena seperti ini, karena banyak pihak yang melakukan hal tersebut.
Kekuasaan hakikatnya adalah sebuah Amanah, yang mana dapat menghantarkan pada nikmat syurga namun juga bisa saja mendapatkan siksa neraka. Rasulullah menyampaikan bahwa hanya para pemimpin yang mempunyai sifat adil dan kasih sayang yang akan selamat di dari pengadilan Allah di akhirat. Rasulullah saw. bersabda:
“Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada Hari Kiamat; kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil” (HR. Ath-Thabrani).
Tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan Syariah Islam. Sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan Syariah Islam di tengah umat. Upaya pemimpin dalam menjamin rakyatnya dapat berislam kaffah merupakan bentuk kasih sayang. Kekuasaan sangat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat serta mampu menghadirkan kebaikan dan keberkahan bagi semua.
Kekuasaan yang berdampak baik tanpa embel-embel harapan palsu hanya akan hadir jika kekuasaan tersebut menerapkan Syariah Islam secara total, memelihara urusan dan kemaslahatan umat, menjaga Islam dan melindungi umat. Kekuasaan yang tidak ditujukan untuk menegakkan hukum-hukum Allah swt. hanya sebuah kesia-siaan yang berujung pada penyesalan dan kehinaan di hari Kiamat.
Waalahua’lam bis Ash-Showab
