FENOMENA PHK DI INDUSTRI MUNAFAKTUR KIAN MENJAMUR
Hamnah
Kontributor Suara Inqilabi
Dikutip dari laman CBNIndonesia.com, fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri manufaktur kembali meluas di Indonesia. Lantas seperti apa resikonya jika PHK tersebut berlanjut di kuartal I tahun 2024?
Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif INDEF mengatakan, pemerintah relatif lamban merespon gejala penurunan industri manufaktur. Sehingga jika tidak ditangani, fenomena PHK masih akan berlanjut dan berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Senada dengan hal tersebut, Nurjaman Wakil Ketua APINDO DKI Jakarta mengatakan meluasnya PHK di sektor manufaktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Nurjaman berharap pemerintah lebih hadir untuk mengatasi masalah tersebut.
Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Hung-A Indonesia mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK itu disebut-sebut bakal ‘menelan korban’ sekitar 1.500 pekerja yang akan kehilangan sumber nafkahnya.
Disebutkan, PT Hung-A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan (Korsel) itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia, dan Vietnam akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.
Ini jadi berita buruk pertama yang berasal dari sektor manufaktur RI di tahun 2024. Setelah tahun 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja jadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data itu baru mencakup perusahaan tempat anggota KSPN bekerja, belum menghitung pabrik lain non-anggota gabungan serikat pekerja tersebut.
PHK kian marak terjadi karena buruknya situasi ekonomi dunia termasuk di Indonesia, yang disebabkan karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang egois. Berusaha menyelamatkan perusahaan tetapi abai dengan nasib para pekerja sehingga berakibat terjadinya PHK.
Hal ini juga berdampak pada iklim usaha yang tidak kondusif, sementara jaminan negara tidak ada. Kalaupun ada bantuan sosial dalam berbagai bentuk, namun hanya sedikit rakyat yang mendapatkannya. Itu pun dalam jumlah yang tidak memadai dan tidak mampu menopang kebutuhan keluarga.
Bahkan bantuan tersebut menjadi alat legitimasi bagi para penguasa demi tercapainya tujuan politik. Walhasil PHK menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kemiskinan. Mirisnya, regulasi terkait pesangon dan hak warga tidak bisa menjadi harapan karena berisi ketidak adilan untuk para pekerja.
Hal ini tentu akan berdampak pula pada meningkatnya kriminalitas di negeri ini. Para pekerja yang terdampak PHK akan kesulitan kembali mencari lapangan pekerjaan, sedangkan kebutuhan hidup terus meningkat. Sehingga mau tidak mau mereka melakukan hal yang nekat. Mencari uang dan pekerjaan dengan sesuatu hal yang tidak baik dan cenderung ke arah kriminalitas. Seperti banyaknya kasus pencurian.
Dampak dari PHK juga akan meningkatkan jumlah pengangguran di negeri ini. Sulitnya lapangan pekerjaan semakin menambah rumit persoalan. Terlebih dengan maraknya kasus judi online, akhirnya banyak yang memilih jalan pintas untuk meraup uang yang banyak. Padahal, ini adalah awal dari kejahatan yang dapat merusak segala lini kehidupan.
Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Negara memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Islam memberikan solusi pada setiap kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Bahkan dalam Islam, diberikan modal untuk mereka dapat mengembangkan diri bakat pekerjaan yang mereka mampu kuasai. Sehingga tidak ada lagi kesenggangan, dan kebingungan bagi para pelaku pengangguran dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Islam menjamin kebutuhan pokok rakyat dengan berbagai mekanisme sehingga semua rakyat hidup sejahtera. Sudah pasti dan terjamin kehidupan dalam ruang Islam. Dari ruang keluarga terkecil pun Islam sudah memberikan solusi untuk bisa tercukupi dan mampu mengatasi berkurangnya angka kriminalitas.
WalLâhu a’lam Bish-shawab
