Oleh : Maimurah
“Kami meminta pendampingan kepada Ombudsman dalam mengawasi proses PPDB, dan PPDB tahun ini tetap mengacu pada sistem zonasi seperti arahan dari pemerintah pusat, dan mudah mudahan tahun ini lebih tertib,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontianak
PPDB merupakan hal rutin yang pasti ada di setiap tahun, tentunya setiap orang tua menginginkan sekolah yang terbaik untuk kelanjutan pendidikan anaknya. Sistem zonasi merupakan dilema tersendiri bagi ortu. Dimana ketika harapan ingin menyekolahkan anak ke tempat terbaik harus pupus karena tempat tinggal tidak sesuai sekolah yang diinginkan.
Belum selesai persoalan zonasi sekarang di tambah dengan PPDB yang melanggar prosedur seperti menggunakan jalan belakang (nepotisme) dan sogok menyogok (riswah) yang di lakukan oleh oknum yang secara tak langsung mencoreng nama baik dinas pendidikan.
Edi mengatakan, pada prinsipnya pihak sekolah di Pontianak sudah sangat siap untuk memulai pembelajaran tatap muka, baik dari segi sarana maupun kelengkapan lainnya, tinggal menunggu arahan dan kebijakan saja.
Sekolah tatap muka yang merupakan solusi ke gundahan yang di rasakan para orang tua. Ketika sekolah beralih kerumah karena corona, ternyata banyak dampak negative yang dirasakan. Persoalan ini bukan sekedar online atau ofline, lebih dari itu perlu kiranya kerjasama yang harus istiqomah antara pihak sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar agar klaster covid tidak bertambah.
Negara merupakan payung yang dapat menyelesaikan persoalan yang kita rasakan, tentunya bukan negara bentukan kapitalis yang mana penyelesaian setiap persoalan hanya dengan tambal sulam, perlu negara dan sosok pemimpin menerapkan aturan yang tidak ada tebang pilih, tak lain tak bukan aturan dari sang Pencipta yaitu berdasarkan hukum syara’, yang mana bukan sekedar teori saja, tapi di peraktekkan secara kaffah.
Wallahua’lam bishawab.
