HARGA BERAS MELAMBUNG TINGGI BUKAN DARI PETANI
Fitri Khoirunisa, A. Md
(Aktivis Muslimah)
Setahun terakhir ini harga beras di pasaran semakin melambung tinggi, di tengah lumbung padi yang melimpah dari petani beras di indonesia. Kenaikan harga beras di tahun 2023 ini nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Mahalnya beras menyusahkan setiap orang karena beras adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang harus di penuhi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai, jika harga beras kembali turun ke level Rp10.000 per kg untuk beras medium, maka petani akan menangis, karena otomatis harga gabah akan tertekan ke bawah lagi. Menurutnya, dengan harga beras yang ada saat ini petani sedang berbahagia, karena setidaknya para petani bisa bernafas sejenak dengan harga gabah yang tidak ditekan murah. (CNBC Indonesia. com/5/1/2024).
Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan, kenaikan harga beras di tingkat eceran sejalan dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah kering panen naik 2,97% secara bulanan atau 18,6% secara tahunan, harga gabah kering giling juga naik 4,85% secara bulanan atau 24,52% secara tahunan.
Kemudian kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi. Harga beras di tingkat penggilingan naik 1,62% secara bulanan atau 21,78% secara tahunan. Harga beras di tingkat grosir juga naik 0,97% secara bulanan atau 16,66% secara tahunan. Kenaikan harga tersebut pun mendorong naiknya harga beras di tingkat eceran.
Salah satu penyebab nya adalah rantai distribusi beras yang saat ini dikuasai oleh sejumlah pengusaha ( Ritel). Termasuk adanya larangan petani menjual langsung ke konsumen. Bukan hanya beras, permainan ini sering digunakan oleh pengusaha untuk kebutuhan pokok yang lain.
Penguasaan distribusi beras oleh pengusaha ini memungkinkan terjadinya permainan harga, penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha, yang tentu merugikan petani.
Mahalnya harga beras ini dinilai oleh pemerhati kebijakan publik Emilda Tanjung M.Si. sebagai bukti kelalaian negara mengurusi pangan rakyat.
“Bertahan mahalnya harga beras lebih dari setahun adalah bukti kelalaian dan ketidakseriusan negara mengurusi pangan rakyat. Bagaimana bisa kenaikan harga tidak teratasi dalam waktu sepanjang itu dan membiarkan rakyat sulit untuk mendapatkannya,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (9-2-2024)
Mencermati hal ini, pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. mengungkapkan, praktik mafia pangan seperti ini memang sangat lumrah terjadi dalam penerapan sistem sekuler kapitalisme.
Sangat lumrah karena sistem saat ini memang mengagungkan kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk memiliki dan berusaha, serta sangat mengakomodir sifat rakusnya manusia. Sedangkan, sistem pengelolaan kehidupan dari konsep neoliberalisme telah meminggirkan peran negara, tetapi di pihak lain memperbesar peran swasta.
Dengan demikian, menurutnya, lepasnya pengelolaan pangan dari tangan negara menjadikan kelompok-kelompok swasta dan korporasi saling bersaing mengambil keuntungan dari pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat.
Kemudian dari sebagaimana berlepastangannya pemerintah pada aspek distribusi pangan. Hal ini berakibat merajalelanya para mafia pangan mulai dari penimbun, spekulan, hingga kartel pangan. Diperburuk dengan sistem pasar bebas sehingga membuka ruang yang makin lebar bagi bermainnya spekulan dari luar. Sehingga dari suplai dan demand nya sesuka hati para pengusaha mafia ini dalam menetapkan harga.
Beras sebagai kebutuhan pokok merupakan salah satu komoditas strategis wajib dikelola oleh negara termasuk distribusinya. Negara Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai satu kewajiban negara individu per individu.
negara bertugas sebagai pelayan urusan rakyat sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Ahmad bahwa imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Pada hadis lainnya yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah saw. juga menegaskan khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.
Sebagai wujud tanggung kepala negara, Khilafah hadir secara utuh dalam pengelolaan pangan mulai dari aspek hulu sampai ke hilir.
negara juga memberikan bantuan pertaniaan kepada rakyat yang menjadi petani, dari kebutuhan tanam hingga kebutuhan pribadi petani.
Khilafah memperhatikan setiap rakyatnya dan menelaah adanya kebutuhan bantuan dari negara karena perannya adalah sebagai pelindung semua rakyatnya. Islam juga mengatur perdagangan dalam negeri termasuk beras dan membiarkan harga ditetapkan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Islam juga melarang adanya praktek monopoli dan menimbun beras dan komoditas lainnya.
Wallahu a’lam bish-shawwab
