Forum Air Dunia untuk Pengelolaan Air Jangka Panjang, Benarkah Demikian?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Forum Air Dunia untuk Pengelolaan Air Jangka Panjang, Benarkah Demikian?

Oleh: Syahraeni

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono menutup World Water Forum Ke-10, Jumat (24/5/2024) di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali. Yang meghasilkan salah satunya Deklarasi Menteri yang mencakup 113 proyek air dan sanitasi. Dengan nilai US$9,4 miliar atau sekitar Rp151 Triliun dari 33 negara dan 53 organisasi internasional sebagai pendukung, funding, serta penerima manfaat air dan sanitasi. (RRI.co.id, 24//2024)

Adapun proyek yang disepakati untuk Indonesia diantaranya adalah pertama, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Karian-Serpong. Kedua, infrastruktur air minum ramah lingkungan di IKN. Ketiga, proyek percontohan manajemen air pintar di Denpasar, Bali. Keempat, analisa kelayakan sistem manajemen air pintar untuk efisiensi pasokan air di Semarang, Jawa Tengah. (Antara, 26/5/2024)

Sebelumnya pemerintah telah membangun satu proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) berkapasitas 300 liter per detik di IKN meski belum beroperasi. Melalui kesepakatan WWF ke-10, pemerintah berharap bisa mempercepat pembangunan dan mengoperasikan SPAM lainnya di IKN tahun ini (Majalahfive, 19-5-2025).

Hasil kesepakatan WWF sekilas nampak merupakan hal yang baik dan membawa kemaslahatan untuk rakyat. Dalam proyek SPAM misalnya, dikatakan akan memenuhi kebutuhan domestik (rumah tangga) agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga yang terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air bersih. Lantas, benarkah demikian?

Pasalnya, untuk mendapatkan air bersih rakyat tetap harus merogoh kocek dalam-dalam. Sebab rakyat hanya berposisi sebagai konsumen yang mau tidak mau harus patuh membayar berapa pun tarif yang ditetapkan pemerintah untuk menikmati air bersih produksi SPAM. Dan keuntungan terbesar dari pendistribusian air bersih tersebut akan diraih oleh pengelola yaitu perusahaan, investor, dan pengusaha yang terlibat dalam proyek.

Air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat vital. Semua aktivitas manusia membutuhkan air. Meski air tersedia melimpah ruah di alam secara gratis. Akan tetapi, di dunia kapitalisme, air menjadi komoditas yang diperdagangkan, seperti saat ini. Jika punya uang, rakyat bisa mengakses air bersih. Jika tidak punya uang, rakyat terpaksa harus menggunakan air tanah yang telah banyak tercemar limbah. Inilah wujud nyata kapitalisasi pada sumber daya air.

Mirisnya, diakhir tahun 2019 data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa, akses air bersih baru mencapai 72%. Dampaknya, rakyat harus membeli air kemasan untuk minum. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS (Maret 2023) menunjukkan bahwa mayoritas atau 40,64% rumah tangga di Indonesia masih menggunakan air kemasan bermerek atau air isi ulang sebagai air minum.

Sejatinya, air kemasan bukanlah sumber air yang berkelanjutan. Seharusnya, tiap-tiap rumah tangga memiliki sumber air minum utama yang berkelanjutan berupa air terlindungi, baik itu berupa leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Sayangnya,mayoritas di rumah warga saat ini tidak layak untuk diminum karena buruknya kualitas yang merupakan dampak dari pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, tambang, serta perkebunan, yang berakhir pada penggundulan hutan. Ini berdampak pada matinya sumber air dan tercemarnya air sungai.

Belum lagi pada pembangunan industri, banyak kita temukan industri yang lokasinya berdampingan dengan permukiman warga. Hal ini berdampak pada pencemaran air sumur dengan limbah B3. Tak ketinggalan, sungai juga ikut mengalami degradasi fungsi. Airnya kotor dan tercemar akibat sampah dan limbah. Semua faktor ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan air bersih. Jangankan untuk minum, sering kali air bor tidak layak untuk MCK karena kotor dan bau.

Sayangnya, pemerintah tak melakukan pembenahan di aspek hulu ini, padahal jika dibenahi dengan serius akan mengembalikan ketersediaan air bersih bagi warga. Pemerintah lebih fokus di aspek hilir yang jelas membutuhkan modal besar karena menggunakan teknologi canggih nan besar ala luar negeri.

Untuk memuluskan proyek tersebut, pemerintah membutuhkan bantuan investor asing yang memiliki modal besar. Dan tentu bisnis ini akan sangat menguntungkan bagi investor karena merupakan hajat hidup rakyat sehingga akan terus-menerus digunakan oleh masyarakat dan pastinya keuntungan terus mengalir.

Walhasil, WWF menjadi forum pertemuan para kapitalis asing dan penguasa untuk mengesahkan proyek yang mengapitalisasi hajat hidup rakyat. Sedangkan rakyat hanya bisa patuh dan pasrah akan beban hidup yang makin berat karena segala sesuatu harus ditebus dengan uang, termasuk air bersih.

Sejatinya, rakyat adalah pemilik sah air yang ada di bumi. Allah Swt. telah menetapkan air yang melimpah sebagai harta milik umum. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah).

Hadis tersebut menegaskan bahwa semua rakyat berserikat dalam air dan bahwa air adalah kepemilikan bersama (umum) sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang menguasainya. Tersebab merupakan kepemilikan umum, negara bertugas penuh mengelola air hingga layak dikonsumsi, baik untuk minum maupun MCK dan mengalirkannya ke setiap rumah warga.

Tidak hanya bertugas memproses air hingga layak konsumsi dan mengalirkannya ke tiap rumah warga, negara juga wajib menjaga kelestarian sumber air sehingga keberlanjutan dan kebersihan air. Hal ini dilakukan dengan paradigma pembangunan berdasarkan syariat Islam, bukan pembangunan ala kapitalisme yang menuhankan profit dan abai terhadap kelestarian lingkungan.

Adapun pembiayaan untuk memproses dan mengalirkan air ke rumah warga akan diperoleh dari baitulmal. Dengan demikian, rakyat tidak perlu membayar mahal untuk mengakses air bersih. Negara boleh menetapkan tarif bagi rakyat untuk memperoleh air bersih, tetapi tarif tersebut harus terjangkau dan tidak memberatkan rakyat, dan keuntungannya akan dikembalikan dalam bentuk berbagai fasilitas untuk rakyat. Inilah pengaturan air dalam Islam yang akan mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat.

Wallahualam bissawab.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *