FORUM AIR SEDUNIA: INVESTASI SEBAGAI JEJAK MENCEGAH KRISIS AIR DI TENGAH DAHAGA RAKYAT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

FORUM AIR SEDUNIA: INVESTASI SEBAGAI JEJAK MENCEGAH KRISIS AIR DI TENGAH DAHAGA RAKYAT

Amalia Elok Mustikasari

 

World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali resmi ditutup dengan menghasilkan 113 kesepakatan untuk proyek senilai US$9,4 M. Proyek yang disepakati untuk Indonesia di antaranya sistem penyediaan air minum di Karian, Serpong, infrastruktur air minum ramah lingkungan di IKN, proyek percontohan air minum pintar di Bali, dan analisis kelayakan sistem manajemen air pintar untuk efisiensi pasokan air di Semarang. Selain kesepakatan proyek, juga dihasilkan tiga poin deklarasi menteri, yaitu pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim, mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil, dan pengusulan Hari Danau Sedunia. (Kompas, 22-05-2024)

 

PBB mencatat 2,2 miliar orang di dunia masih mengkonsumsi air minum yang tidak layak. Adapun, Pemerintah Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman. Pasalnya, Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Tahun 2020 menyatakan bahwa akses kualitas air minum aman hanya sebesar 11,9% dan 40,8% masyarakat yang menggunakan sarana air minum bersumber dari air tanah (selain sarana air minum perpipaan dan depot air minum). Selain itu sebanyak 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi. Laporan Proyeksi Ketersediaan Air oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menyebutkan, ketersediaan air per kapita di Indonesia pada 2035 diprediksi tersisa 181.498 m3 per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada 2010 yang mencapai 265.420 m3 per kapita per tahun.

 

Indonesia, memiliki sumber air melimpah di dalam maupun permukaan. Sayangnya, sumber-sumber air menghadapi berbagai masalah dan ancaman seperti alih fungsi lahan, deforestasi, pencemaran limbah dll. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2020, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, dari 3,9 triliun m3 per tahun sumber air, hanya 17,69% atau setara 691,3 juta m3 per tahun bisa dimanfaatkan. Itu pun, 25% terpakai untuk irigasi. Gunawan Wibisono, Pakar Hidrologi Universitas Merdeka (Unmer) Malang, menyebutkan, kekayaan air di Indonesia didominasi sumber permukaan dari 5.590 sungai, 1.035 danau, 209 bendungan (waduk), serta 2.042 embung. Sayangnya, sumber air permukaan ini secara kuantitas terus mengalami penurunan karena daya tampung rendah. Dari kapasitas ideal 1.975 m3 per tahun per kapita, air yang tertampung hanya 50 m3 atau hanya 2,5%. (Mongabay, 16-05-2024)

 

Rendahnya daya tampung sungai atau bendungan, terpicu alih fungsi lahan di daerah aliran sungai (DAS). Tutupan lahan berkurang dan akhirnya struktur tanah kehilangan daya ikat yang mengirim sedimentasi ke daerah hilir. Pengelolaan sumber air di Indonesia, juga menghadapi banyak persoalan. Secara kuantitas, eksploitasi berlebihan hingga alih fungsi lahan, termasuk deforestasi berpotensi menurunkan cadangan sumber air. Begitu juga kualitasnya. Pencemaran menyebabkan sumber daya alam tak bisa dipergunakan. Hasil ekspedisi sungai oleh Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mengonfirmasi, bahwa dari puluhan sungai strategis nasional, semua dalam kondisi tercemar. “Semua sungai mengandung mikroplastik.” Untuk sungai-sungai di daerah tambang, seperti Sulawesi, paparan terbesar adalah logam berat. Sedangkan daerah perkebunan sawit, tercemar seperti sulfur dan bahan-bahan kimia karena penggunaan pestisida. Sikap pemerintah cenderung abai pada pembenahan hulu dan mengedepankan infrastruktur sebagai pendekatan untuk membangun ketahanan air. Padahal, menjaga kualitas air, tak kalah penting untuk menghindari penggunaan air tanah berlebihan. Indonesia memiliki cadangan air permukaan melimpah. Tetapi, kualitasnya kurang bahkan tidak pernah menjadi perhatian. Pencemaran dibiarkan terus terjadi, akhirnya sumber-sumber air tidak bisa lagi dipakai.

 

Pembangunan yang berkaitan dengan sektor air telah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN), Indonesia Corruption Watch (ICW) mencermati sejumlah potensi korupsi yang harus diawasi. ICW mencatat, sejak 2016 hingga 2023 pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 761 paket yang terdiri dari bendungan, jaringan irigasi, dan jaringan air baku dengan nilai Rp76,8 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 29 proyek diantaranya dikerjakan di Bali dengan total anggaran Rp2,5 triliun. Berdasarkan hasil pemantauan ICW pada 2016-2023 terdapat 128 kasus korupsi berkaitan dengan proyek pengairan. Proyek ini beragam mulai peningkatan jaringan irigasi, pembangunan saluran air bersih, hingga proyek instalasi jaringan pipa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Risiko kerugian negara akibat korupsi di 128 proyek tadi, mencapai Rp455 miliar. Modus pun beragam, dengan peringkat tertinggi ditempati proyek fiktif (42 kasus), disusul penyalahgunaan anggaran (29 kasus), dan penggelapan (18 kasus).

 

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor air masih sarat praktik korupsi. Ini juga berdampak pada situasi dimana rakyat terpaksa membeli air bersih dengan harga yang tidak murah dikarenakan pasokan air bersih yang diterima tidak mencukupi, atau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli atau menyewa pompa air. Belum selesai berjuang mendapatkan air, rakyat juga harus bertarung dengan represifitas saat mempertahankan haknya. Mereka menyasar kelompok masyarakat sipil khususnya pejuang lingkungan dan pejuang hak atas air, merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dan aktor berpengaruh non-negara lainnya untuk menutup ruang partisipasi publik. Hal ini tentu dapat mempengaruhi upaya rakyat dalam mengawasi proyek pembangunan pemerintah yang cenderung korup, serta menciptakan suasana ketakutan.

 

Inilah wujud kapitalisasi air, padahal air merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat vital. Setiap aktivitas manusia membutuhkan air. Sejatinya air tersedia melimpah di alam secara gratis. Akan tetapi, di alam kapitalisme, air menjadi komoditas yang diperdagangkan. Jika punya uang, rakyat bisa mengakses air bersih. Jika tidak punya uang, rakyat terpaksa harus menggunakan air tanah yang telah banyak tercemar limbah. Sayangnya, pemerintah abai melakukan pembenahan di aspek hulu ini, padahal jika dibenahi dengan serius akan mengembalikan ketersediaan air bersih bagi warga. Pemerintah justru fokus di aspek hilir yang jelas membutuhkan modal besar karena menggunakan teknologi canggih ala luar negeri. Untuk memuluskan proyek tersebut, pemerintah menggandeng investor asing yang memiliki modal besar. Tentu ini bisnis yang menguntungkan bagi investor karena merupakan hajat hidup rakyat sehingga terus-menerus digunakan oleh masyarakat dan pastinya keuntungan terus mengalir. Walhasil, WWF menjadi ajang pertemuan para kapitalis asing dan penguasa untuk mengesahkan proyek yang mengapitalisasi hajat hidup rakyat ini. Sedangkan rakyat hanya bisa pasrah akan beban hidup yang makin berat karena segala sesuatu harus ditebus dengan uang, termasuk air bersih. WWF ada bukan untuk meniadakan masalah, namun menambah dahaga rakyat semakin menguat.

 

Dalam pandangan Islam, sumber daya air termasuk salah satu kepemilikan umum. Sebagai sumber daya milik umum, air sejatinya haram untuk dikapitalisasi. Mengapitalisasi dan mengeksploitasi sektor air bukan hanya menzalimi rakyat dan berbahaya, tetapi juga bertentangan dengan syariat Islam. Kedudukannya sama dengan sumber daya alam lainnya seperti barang tambang, migas, hutan/padang gembalaan, dan lainnya.

 

Politik air pada masa Khilafah dikenal sangat hebat dan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya, seperti sistem ekonomi, keuangan/baitulmal, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, hukum dan sanksi, dan sebagainya. Perairan dalam fungsinya sebagai basis pertahanan, sarana transportasi, serta sumber kebutuhan vital rakyat benar-benar diperhatikan. Berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dibangun dengan dana dari baitulmal.

 

Pada 641 M, Khalifah Umar, pernah menginisiasi pembangunan kanal di kota Kairo yang menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah demi menyelesaikan masalah transfer pasokan ke dan dari Arab. Di bawah kawalan Amr bin Ash ra., kanal sepanjang 138 km (85,7 mil) ini selesai dibangun dalam waktu enam bulan dan kemudian dikenal dengan nama Kanal Amirulmukminin. Kanal ini dilewati 20 kapal bermuatan 6.000 m3 (211.888 kaki kubik) biji-bijian dalam ekspedisi pertama dalam perjalanan ke pelabuhan Arab, Jeddah.

 

Kemudian pada 789 M, Khalifah Harun ar-Rasyid membangun waduk di bawah tanah yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan jalur transportasi perdagangan di kota Ramla. Saat ini waduk tersebut menjadi situs sejarah yang dikagumi dunia dan masih memberi manfaat bagi penduduk kota.

 

Selain itu, ada juga khalifah yang dikenal sebagai khalifah pembangun bendungan karena pada masanya banyak bendungan dibangun untuk mencegah krisis air. Khalifah itu bernama Fannakhusru bin Hasan yang berkuasa pada 324—372 H/936—983 M dan populer dengan nama Adud ad-Daulah.

 

Sungai-sungai besar di wilayah Khilafah pada masa lalu juga mendapat perhatian besar. Semisal sungai Nil di Mesir yang dikelola sedemikian rupa, terutama pada masa Sultan An-Nuwayri dan Sultan Al-Makrizi. Begitu pun para penguasa lainnya dari dinasti Ayyubid dan Mamluk. Mereka melakukan pembersihan sungai, pengerukan kanal, dan memperbaiki dam. Negara dalam hal ini membayar beberapa tenaga pengawas maupun konsultan.

 

Negara wajib mengelola semua kepemilikan umum dan memberikan manfaatnya kepada rakyat. Terkait hal ini Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah). Juga sabdanya, “Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah).

 

Oleh karenanya, negara berparadigma Islam akan melakukan berbagai cara yang halal agar keberadaan sumber daya air ini terpelihara dengan baik dan berkelanjutan. Negara akan mengelola dan mendistribusikannya sehingga tidak ada seorang rakyat pun yang kesulitan untuk memanfaatkannya. Negara akan melarang aktivitas monopoli yang menghalangi rakyat untuk mendapatkan kebutuhannya, bahkan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang berani melakukannya.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *