Kecelakaan Terus Berulang, Apa Kabar Pengurusan Negara?
Oleh : Masriana
(Pegiat Literasi)
Masalah keselamatan transportasi darat di negeri ini sangat memilukan. Hilangnya nyawa manusia secara sia-sia maupun harta secara berulang tidak membuat pelayanan transportasi semakin membaik.
Dikutib dari suarasurabaya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan menyampaikan turut prihatin dan berduka cita atas kecelakaan Bus Trans Putera Fajar di Ciater Subang Jawa Barat, pada Sabtu (11/5/2024). Diketahui Bus tersebut mengangkut rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana kota Depok. Kepala bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aznal menduga kecelakaan tersebut terjadi karena rem blong pada bus. Aznal juga menyampaikan, bus yang terlibat kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan. Hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat, status lulus uji berkala dari Bus Trans tersebut juga sudah kadaluwarsa sejak 6 Desember 2023.
Sementara Wadir lantas polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi mengatakan berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan bekas rem di lokasi kecelakaan. Masalah keselamatan transportasi darat di negeri ini sangat memilukan. Hilangnya nyawa manusia secara sia-sia maupun hilangnya harta yang berulang tidak membuat pelayanan transportasi semakin membaik. Contohnya dari kasus Trans Putera Fajar. Kecelakaan terjadi karena kelayakan kendaraan luput dari pengawasan. Memang negara telah memberi himbauan kepada Perusahaan Otobus (PO) seperti memeriksa secara berkala kondisi armada, melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan maupun menghimbau pengemudi mengecek kelayakan armada melalui aplikasi. Hanya saja himbauan sebenarnya tidak cukup karena ada banyak faktor lain yang juga berpengaruh dan saling terkait dalam penyediaan transportasi aman. Seperti mahalnya sarana transportasi membuat konsumen memilih harga yang murah dan abai akan keselamatan.
Disisi lain, keterbatasan modal membuat pemilik sarana transportasi tidak memenuhi berbagai persyaratan agar layak jalan. Kondisi jalan juga memberikan pengaruh terhadap keselamatan perjalanan. Berbagai hal tersebut terjadi karena erat kaitannya dengan sistem negara yang tak berjalan baik. Negara bahkan abai atas kontrol kelayakan moda transportasi. Seperti inilah negara jika diatur oleh sistem Kapitalisme.
Keberadaan negara bukan melayani rakyat namun abai terhadap rakyat. Sebab asas kepemimpinan berorientasi materi. Untung rugi menjadi prinsip kebijakan. Akhirnya pelayanan kepada masyarakat penuh perhitungan. Penguasa dalam sistem Kapitalisme terbukti gagal menjamin keselamatan rakyatnya dalam berkendara.
Sangat berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam, yang memiliki visi ri’ayah (pengurus) terbukti mampu mengupayakan transportasi terbaik untuk masyarakatnya. Semasa sistem Islam diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah berbagai sarana dan prasarana transportasi begitu maju dengan teknologi terbaru mada masa itu. Moda transportasi yang dikembangkan meliputi darat, laut, hingga udara. Di darat, khilafah memperbaiki jalan-jalan secara teratur agar memudahkan kuda dan unta untuk menempuh perjalanan.
Sejak 950 M, jalan-jalan Cordoba sudah diperkeras, secara teratur dibersihkan dari kotoran dan malam harinya diterangi lampu-lampu minyak. Bahkan pada tahun 1900, Khilafah Utsmaniyyah mengembangkan transportasi kereta api untuk mempermudah jemaah haji.
Di laut, Khilafah juga mengembangkan berbagai tipe kapal mulai dari perahu cadik kecil hingga kapal dagang berkapasitas di atas 1.000 ton dan kapal perang untuk 1.500 orang. Di udara, ilmuwan muslim membuat terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau adalah Abbas Ibnu Firnas (810-887) dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang, seribu tahun lebih awal dari Wright bersaudara. Sejarawan Philip K. Hitti menulis dalam History Of the Arabs “Ibn Firnas was the first man in history to make a scientific attempt at flying”. Dari percobaan beliaulah inovasi pesawat terbang dimulai. Selain menyediakan fasilitas transportasi, Khilafah juga wajib menyediakan transportasi murah untuk memudahkan masyarakat. Untuk mewujudkannya Khilafah bisa mengalokasikan dana dari pos kepemilikan umum Baitul Maal. Bukti-bukti perkembangan, inovasi, maupun konsep penyediaan transportasi murah menunjukkan pe-ri’ayah-an Khilafah terhadap kebutuhan transportasi masyarakat dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Ri’ayah adalah wujud tanggungjawab Khilafah melaksanakan kewajiban hadits Rasulullah Saw berikut: “Imam (Khilafah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR.Bukhari).
Selain itu Khilafah juga wajib menyediakan transportasi yang aman. Kewajiban ini merupakan bentuk menjalankan hadist Rasulullah, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan”(HR.Ibnu Majah dan Ahmad). Karena itu, Khilafah memiliki standar kemanan transportasi terbaik sesuai dengan perkembangan teknologi paling mutakhir. Kemudian Khilafah juga menetapkan kebijakan pengecekan rutin kelayakan transportasi. Alat transportasi yang tidak layak beroperasi akan diberhentikan. Jika ada yang melanggar, Khilafah akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
Seperti inilah konsep penyediaan alat transportasi dalam Khilafah. Alat transportasi disediakan oleh negara secara murah, aman, dan dengan teknologi terbaru. Meski negara wajib menyediakan alat transportasi publik, Khilafah tidak melarang swasta menyediakan alat transportasi secara komersial. Hanya saja mereka harus mengikuti SOP transportasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Khilafah. Mulai dari kelayakan, keamanan, dan sebagainya.
Dengan demikian jika Khilafah hadir ditengah umat, sebagai sistem politik tentu kejadian seperti bus Trans Putera Fajar maupun kecelakaan lain akibat human error bisa diminimalisir. Sebab ada sisi optimalisasi peran negara.
