Kamis, November 19, 2026
Opini

Koperasi Merah Putih, Sejahtera atau Janji Politik?

Koperasi Merah Putih, Sejahtera atau Janji Politik?

Aisah Salwi

(Muslimah Kabupaten Subang)

 

“Dari desa, oleh desa, dan untuk desa.” Slogan ini terdengar indah, seolah menjadi jawaban atas persoalan ekonomi masyarakat yang selama ini berjuang di tengah mahalnya kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan sulitnya mengembangkan usaha. Namun, di balik janji kesejahteraan, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan: apakah koperasi benar-benar dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, atau justru menjadi proyek politik yang beroperasi dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa keunggulan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah masyarakat tidak hanya menjadi pembeli, tetapi juga berpeluang menjadi pemilik yang memperoleh bagian sisa hasil usaha (SHU). Pernyataan tersebut disampaikan saat mengunjungi KDKMP Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan, Kamis, 15 Oktober 2026.

Gagasan koperasi yang mengembalikan manfaat ekonomi kepada masyarakat tentu menarik. Akan tetapi, niat baik dan slogan kesejahteraan tidak otomatis melahirkan kemakmuran. Kebijakan publik harus diuji dari tujuan, mekanisme pelaksanaan, sumber pembiayaan, dampak terhadap usaha rakyat, serta siapa yang sesungguhnya menikmati manfaatnya.

Koperasi Bukan Sekadar Membangun Gerai

Secara ideal, KDKMP dapat menjadi sarana memperkuat ekonomi desa. Koperasi bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar, membuka akses pemasaran bagi produk lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, persoalannya tidak berhenti pada pembangunan gerai dan penyediaan barang. Pertanyaan pentingnya ialah bagaimana koperasi dikelola, dari mana barang dipasok, siapa yang menentukan harga, bagaimana keuntungan dibagikan, dan apakah masyarakat benar-benar memiliki kendali atas keputusan usaha.

Koperasi yang sehat seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan pesaing bermodal besar yang justru menyingkirkan warung kelontong, pedagang kecil, dan usaha rumahan. Jika koperasi memperoleh dukungan modal serta fasilitas yang tidak sebanding dengan kemampuan pelaku usaha lokal, sementara keduanya menjual barang yang sama kepada konsumen yang sama, persaingan dapat menjadi tidak seimbang.

Karena itu, keberhasilan KDKMP tidak layak diukur hanya dari jumlah gerai yang berdiri. Ukurannya harus mencakup peningkatan pendapatan warga, keberlanjutan usaha lokal, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan pemerataan manfaat ekonomi.

Ketika Proyek Lebih Penting daripada Rakyat

Program berskala nasional memerlukan perencanaan bisnis, kajian kebutuhan masyarakat, tata kelola yang transparan, dan pengawasan yang kuat. Tanpa itu, proyek yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa justru berisiko menjadi beban baru.

Dalam catatan mengenai program KDKMP, disebutkan bahwa jumlah koperasi telah mencapai 83.381 unit di 38 provinsi, dengan dukungan pembiayaan yang melibatkan Dana Desa melalui APBDesa dan pinjaman dari bank-bank Himbara hingga Rp3 miliar per koperasi. Angka anggaran hingga Rp240 triliun untuk enam tahun ke depan juga perlu dicermati berdasarkan dokumen resmi, cakupan program, dan skema pembiayaan yang sebenarnya.

Besarnya angka tersebut menuntut pertanggungjawaban yang sepadan. Dana publik bukan uang tanpa pemilik. Dana itu berasal dari masyarakat dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Apabila perencanaan tidak matang, proyeksi permintaan keliru, pengelola tidak kompeten, atau pengawasan lemah, risiko kerugian pada akhirnya dapat ditanggung rakyat.

Kontroversi terkait proses perekrutan dan pelatihan manajer juga perlu dievaluasi secara objektif. Pelatihan kedisiplinan tidak otomatis menjadikan seseorang kompeten mengelola koperasi. Manajer membutuhkan kemampuan akuntansi, pengadaan barang, manajemen persediaan, analisis pasar, pemasaran, serta pengelolaan sumber daya manusia. Setiap anggaran pelatihan harus memiliki tujuan yang relevan dan hasil yang dapat diukur.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan anggaran pun tidak boleh disepelekan. Meski dugaan penyimpangan tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti, sistem pengawasan harus dirancang sejak awal agar koperasi tidak berubah menjadi ladang rente, korupsi, atau keuntungan segelintir pihak.

Inilah persoalan mendasar kebijakan yang mengejar keberhasilan proyek secara administratif, tetapi belum tentu menjamin keberhasilan ekonomi rakyat. Ribuan gerai dapat berdiri, tetapi jika usaha warga melemah, utang menumpuk, dan kebutuhan dasar tetap sulit dijangkau, pembangunan tersebut kehilangan makna substantifnya.

Akar Masalah: Kapitalisme Liberal dan Politik Demokrasi

Dalam perspektif ideologis Islam, persoalan ini tidak cukup dipahami sebagai kesalahan teknis pengelolaan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu paradigma ekonomi dan politik yang menentukan arah kebijakan negara.

Kapitalisme menempatkan kepemilikan pribadi dan pencarian keuntungan sebagai unsur penting kegiatan ekonomi. Dalam praktik kapitalisme liberal, ketika mekanisme pasar dan kepentingan bisnis terlalu dominan, kebutuhan masyarakat berisiko diperlakukan sebagai peluang pasar. Barang dan jasa dipandang terutama sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan, sedangkan pelayanan terhadap rakyat dapat tersisih ketika tidak dianggap menguntungkan.

Demokrasi dalam praktik politik elektoral juga dapat membuka ruang bagi kebijakan yang lebih menonjolkan pencitraan, janji kampanye, dan kepentingan mempertahankan kekuasaan. Ketika keberhasilan pemimpin diukur dari banyaknya proyek yang diluncurkan, pembangunan fisik mudah menjadi tujuan tersendiri, bukan alat untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

Tentu, tidak setiap kebijakan demokratis pasti buruk dan tidak setiap koperasi pasti gagal. Namun, mekanisme politik dan ekonomi harus dikritisi ketika kepentingan elektoral serta orientasi keuntungan mengalahkan kebutuhan nyata masyarakat.

KDKMP semestinya tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa banyak koperasi yang telah dibangun?” Pertanyaan yang lebih penting ialah, “Masalah siapa yang diselesaikan, kebutuhan siapa yang dipenuhi, dan siapa yang memperoleh manfaat paling besar?”

Islam: Negara Mengurusi, Bukan Membebani Rakyat

Islam menawarkan paradigma yang berbeda tentang kekuasaan dan pengelolaan ekonomi. Negara bukan sekadar penyelenggara proyek dan bukan pula pedagang yang menjadikan kebutuhan rakyat sebagai ladang keuntungan. Negara berkewajiban mengurusi urusan masyarakat dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka.

Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah pelayanan, bukan sarana memperkaya diri atau kelompok. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar pertumbuhan angka investasi, besarnya anggaran, atau keberhasilan program secara administratif.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan individu diakui, aktivitas perdagangan dibolehkan, dan keuntungan usaha bukan sesuatu yang tercela. Namun, kegiatan ekonomi terikat hukum syarak dan tidak boleh menjadi alasan untuk menelantarkan kebutuhan masyarakat. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kepemilikan umum dan sumber daya yang menjadi hak masyarakat, serta penyaluran kekayaan melalui mekanisme yang ditetapkan syariat.

Penerapannya menuntut kebijakan yang menjamin akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan; pengelolaan kekayaan publik secara amanah; pengawasan pasar; serta pencegahan kecurangan dan praktik yang merugikan masyarakat. Pengembangan koperasi pun harus dinilai dari manfaatnya bagi rakyat dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan usaha kecil.

Dalam kerangka politik Islam, penguasa wajib mempertanggungjawabkan kebijakannya. Anggaran harus diawasi, penyalahgunaan kekuasaan ditindak, dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama sebelum program dijalankan. Prinsip ini menuntut lebih dari sekadar pergantian nama program: yang diperlukan ialah perubahan paradigma tentang tujuan kekuasaan dan tanggung jawab negara.

Kesejahteraan Harus Lebih dari Slogan

KDKMP masih harus membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar memperkuat ekonomi desa. Transparansi anggaran, evaluasi kelayakan usaha, kompetensi pengelola, perlindungan UMKM, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi fondasi pelaksanaannya.

Namun, evaluasi teknis saja tidak cukup jika orientasi kebijakan tetap menempatkan proyek dan pencitraan di atas pemenuhan kebutuhan rakyat. Pembangunan sejati bukanlah ketika negara mampu mendirikan banyak gerai, melainkan ketika masyarakat hidup lebih layak, usaha kecil bertahan, kebutuhan dasar terpenuhi, dan kekayaan tidak hanya berputar di antara pihak-pihak yang kuat.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Koperasi Merah Putih bukan semata-mata apakah koperasi bisa menghasilkan SHU. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah sistem yang melahirkannya benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Sebab, rakyat tidak membutuhkan janji kesejahteraan yang megah di atas kertas. Rakyat membutuhkan kebijakan yang amanah, adil, dan nyata manfaatnya. Dalam perspektif Islam, negara wajib hadir untuk mengurusi rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek bisnis dan kepentingan kekuasaan. Ketika kesejahteraan menjadi amanah, bukan komoditas politik, barulah pembangunan memiliki makna yang sesungguhnya.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Views: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *