Kamis, November 19, 2026
Opini

Anak Menjadi Pelaku, Sistem Kehilangan Arah

Anak Menjadi Pelaku, Sistem Kehilangan Arah

Aisah Salwi

(Muslimah Kabupaten Subang)

Bayangkan seorang anak berusia tiga tahun yang seharusnya menghabiskan hari-harinya dengan bermain, mengenal lingkungan, dan belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Pada usia ketika ia masih sangat membutuhkan perlindungan orang dewasa, justru kekerasan menjadi pengalaman yang mengancam keselamatannya. Lebih memilukan lagi, dugaan pelakunya adalah dua anak yang juga masih berada dalam masa pertumbuhan. Peristiwa ini bukan hanya menyisakan luka bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menghadirkan pertanyaan besar: bagaimana anak-anak yang semestinya dilindungi dapat terlibat dalam tindakan kekerasan sedemikian serius?

Ketika Masa Kanak-Kanak Kehilangan Perlindungan

Dilansir Antara, Kasi Humas Polresta Karawang Ipda Muh Asim menyampaikan bahwa dua anak berinisial R (9) dan S (13) diamankan pada Selasa, 13 Oktober, sehari setelah dugaan kekerasan terhadap balita berinisial MAM (3), warga Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang. Peristiwa tersebut bermula pada Senin sore, 12 Oktober, ketika kedua terduga pelaku mendatangi korban di dekat rel kereta api sekitar Simpang Jomin, Karawang, dengan membawa gunting. Keduanya diduga melakukan kekerasan fisik terhadap bagian tubuh vital korban.

Peristiwa ini sungguh memprihatinkan. Namun, penyelesaiannya tidak cukup dengan kemarahan, pelabelan terhadap anak sebagai monster, atau tuntutan agar mereka segera dihukum seberat-beratnya. Korban harus memperoleh perlindungan dan penanganan medis serta psikologis yang diperlukan. Pada saat bersamaan, latar belakang perilaku kedua anak harus ditelusuri secara serius agar akar persoalannya dapat dipahami dan kejadian serupa tidak berulang.

Anak-anak yang melakukan kekerasan tetap harus dimintai pertanggungjawaban sesuai usia, tingkat kematangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, tindakan mereka juga menjadi alarm bagi keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan negara. Ada sesuatu yang harus dievaluasi ketika kekerasan dapat hadir dalam kehidupan anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan intensif.

Keluarga dan Masyarakat yang Kehilangan Daya Jaga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Namun, orang tua menghadapi tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan keterbatasan waktu yang dapat mengurangi kesempatan mendampingi anak. Ketika kebutuhan hidup semakin sulit dipenuhi, sebagian keluarga terpaksa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bekerja. Anak akhirnya lebih sering berinteraksi dengan gawai atau lingkungan pergaulan tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi tersebut tidak berarti semua orang tua gagal atau bahwa ibu harus disalahkan atas perilaku anak. Ayah dan ibu sama-sama memiliki tanggung jawab pengasuhan. Persoalannya, sistem sosial dan ekonomi seharusnya memungkinkan keluarga menjalankan tanggung jawab itu dengan lebih baik, bukan justru membuat mereka terus-menerus terhimpit.

Islam menempatkan ibu sebagai ummu wa rabbatul bait, yakni ibu sekaligus pengelola rumah tangga yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Peran ini harus dihargai dan didukung, bukan dijadikan alasan untuk membebankan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada perempuan. Ayah tetap berkewajiban menafkahi dan terlibat dalam pendidikan anak, sementara negara harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya.

Di luar keluarga, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab melakukan amar makruf nahi mungkar. Anak yang menunjukkan perilaku agresif membutuhkan perhatian, arahan, dan bantuan sejak dini. Sekolah, tetangga, tokoh agama, serta lembaga perlindungan anak harus membangun jejaring kepedulian, bukan menunggu sampai terjadi kekerasan yang menggemparkan.

Sekularisme dan Krisis Pembentukan Kepribadian

Selain keluarga dan masyarakat, sistem nilai yang membentuk kehidupan anak juga perlu dikritisi. Dalam perspektif Islam ideologis, persoalan generasi tidak bisa dilepaskan dari sistem yang membentuk cara berpikir dan perilaku manusia. Sekularisme, yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, patut dikritik ketika nilai-nilai agama hanya ditempatkan sebagai urusan pribadi, sementara pendidikan dan budaya populer lebih banyak menonjolkan pencapaian material, kebebasan tanpa tanggung jawab, serta pemuasan keinginan.

Anak belajar bukan hanya melalui nasihat, melainkan juga melalui apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Tayangan kekerasan yang dikonsumsi tanpa pendampingan, lingkungan pergaulan yang membiasakan penghinaan, serta konten digital yang mempertontonkan penderitaan orang lain sebagai hiburan dapat memengaruhi cara anak memahami perilaku. Paparan semacam itu tidak otomatis menyebabkan seorang anak melakukan kekerasan, tetapi dapat menjadi faktor risiko, terutama ketika tidak diimbangi pendampingan dan pendidikan yang memadai.

Karena itu, membiarkan ruang digital dipenuhi konten berbahaya tanpa perlindungan yang efektif merupakan persoalan serius. Negara tidak boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada orang tua, sementara industri media dan platform digital terus memproduksi serta mendistribusikan konten demi perhatian dan keuntungan.

Kritik yang sama harus diarahkan kepada pendidikan. Keberhasilan anak tidak boleh hanya diukur melalui angka rapor, kemampuan membaca, atau prestasi akademik. Anak bisa berkembang secara intelektual, tetapi masih kesulitan mengendalikan emosi, berempati, menghormati tubuh orang lain, dan memahami konsekuensi perbuatannya.

Dalam pendidikan Islam, pembentukan syakhshiyah Islamiyah atau kepribadian Islam menjadi tujuan penting. Akidah harus menjiwai pola pikir dan pola sikap, sehingga anak belajar membedakan benar dan salah, memahami batasan, serta tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Ketakwaan tidak dibangun melalui hafalan semata, melainkan melalui keteladanan, pembiasaan, dialog, dan lingkungan yang mendukung.

Islam Membangun Generasi dari Akar

Islam menawarkan penyelesaian yang tidak berhenti pada penanganan pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan agar kekerasan tidak tumbuh menjadi perilaku yang dianggap biasa.

Pertama, pendidikan berbasis akidah. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang membentuk keimanan, ketakwaan, akhlak, dan kecerdasan secara terpadu. Anak perlu belajar mengelola kemarahan, menghormati orang lain, memahami batasan tubuh, serta menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Guru tidak cukup mengejar ketuntasan materi, tetapi harus mampu mengenali perubahan perilaku anak dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhannya.

Kedua, perlindungan media dan ruang digital. Negara harus menegakkan aturan terhadap konten yang mengeksploitasi anak, mendorong kekerasan, atau merusak perkembangan mereka. Pengawasan perlu melibatkan keluarga, sekolah, penyedia platform, dan masyarakat. Perlindungan ini bukan berarti menutup seluruh akses informasi, melainkan memastikan konten sesuai usia, membatasi paparan berbahaya, dan membangun literasi digital agar anak tidak meniru perilaku yang mereka lihat tanpa memahami akibatnya.

Ketiga, memperkuat keluarga melalui kebijakan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta membuka kesempatan kerja yang layak. Pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus diarahkan bagi kemaslahatan rakyat. Dengan akses terhadap pekerjaan, pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai, keluarga diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan pengasuhan. Ibu yang menjalankan peran ummu wa rabbatul bait harus memperoleh dukungan, sementara ayah dan lingkungan tetap menjalankan tanggung jawabnya.

Keempat, menegakkan hukum dengan adil dan melindungi anak. Dalam fikih Islam, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan status balig dan ketentuan syariat. Anak yang belum balig tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam pertanggungjawaban pidana. Namun, hal itu bukan berarti kekerasan boleh dibiarkan tanpa penanganan. Perlindungan korban, pembinaan pelaku, dan pencegahan pengulangan harus dilakukan secara serius. Dalam hukum Indonesia, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mengikuti ketentuan peradilan pidana anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengabaikan hak korban.

Pada akhirnya, kasus di Karawang ini tidak boleh berlalu hanya sebagai berita viral yang kemudian dilupakan. Korban membutuhkan pemulihan dan perlindungan, sedangkan kedua anak yang diduga terlibat membutuhkan pemeriksaan yang adil, pendampingan profesional, serta pembinaan yang tepat.

Generasi tidak lahir dalam ruang kosong. Kepribadian mereka dibentuk oleh keluarga, pendidikan, lingkungan, budaya, dan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Karena itu, menyalahkan individu semata tanpa mengevaluasi seluruh lingkungan pembentuknya hanya akan menghasilkan penyelesaian parsial.

Menyelamatkan generasi berarti membangun sistem yang menjaga akal, jiwa, akhlak, dan masa depan mereka. Dalam perspektif Islam, tugas ini menuntut kesungguhan keluarga, masyarakat, dan negara untuk menghadirkan pendidikan berbasis akidah, lingkungan yang sehat, perlindungan digital, kesejahteraan keluarga, serta penegakan hukum yang adil. Sebab, keberhasilan membangun peradaban bukan sekadar melahirkan anak-anak yang cerdas, melainkan generasi yang beriman, berempati, mampu mengendalikan diri, dan tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai tempat melampiaskan keinginan.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Views: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *