Karhutla Membara, Kapitalisme Membakar Masa Depan
Karhutla Membara, Kapitalisme Membakar Masa Depan
Aisah Salwi
(Muslimah Kabupaten Subang)
“Bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan bagi generasi mendatang.” Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa alam bukan sekadar hamparan tanah yang bisa dikeruk sesuka hati, hutan yang boleh dibakar demi perluasan lahan, atau sumber daya yang bebas dieksploitasi demi keuntungan. Namun, ketika asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti kehidupan, udara menjadi ancaman, dan lingkungan kehilangan keseimbangannya, kita patut bertanya: di mana tanggung jawab penguasa dalam menjaga keselamatan rakyat dan kelestarian alam?
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH M. Anwar Iskandar, mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional karena dampaknya dinilai telah meluas dan membutuhkan penanganan lebih intensif. Ia menyampaikan, “Saya pikir karena ini dampaknya sudah sangat luas, maka perlu pemerintah membuat jelas bahwa ini adalah bencana nasional. Toh, bantuan luar negeri juga sudah dibuka.”
Desakan tersebut bukan sekadar persoalan penamaan status bencana. Ini menyangkut keseriusan negara dalam melindungi kehidupan manusia, menghentikan kerusakan lingkungan, dan memastikan penanganan berjalan sesuai skala ancaman. Mengakui bahwa suatu bencana membutuhkan penanganan lebih besar bukanlah tanda kekalahan. Justru, menolak mengakui kenyataan demi menjaga citra kepemimpinan merupakan sikap yang patut dikritik.
Ketika Asap Menjadi Peringatan Keras
Karhutla bukan hanya persoalan api yang melahap pepohonan. Di balik kepulan asap, terdapat ancaman kesehatan, terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi, rusaknya habitat satwa, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Bagi warga terdampak, bencana bukan angka dalam laporan pemerintah. Bencana adalah udara yang sulit dihirup, pekerjaan yang terhenti, dan kecemasan terhadap keselamatan keluarga.
Ketika kebakaran berulang, pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan petugas untuk memadamkan api. Negara harus memperkuat deteksi dini, menyiapkan sarana pemadaman, memulihkan ekosistem yang rusak, menindak pelaku berdasarkan bukti, dan mengevaluasi tata kelola hutan serta lahan. Penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan berdasarkan luas dampak, kebutuhan penanganan, kapasitas daerah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap KH M. Anwar Iskandar dapat dipandang sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar, yakni mengingatkan penguasa agar menjalankan tanggung jawabnya. Ulama tidak seharusnya hanya berbicara tentang kesalehan individual, tetapi juga mengingatkan ketika kebijakan menyangkut keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
Sebab, jabatan bukanlah panggung untuk mempertahankan gengsi. Jabatan adalah amanah. Keselamatan rakyat seharusnya lebih utama daripada citra bahwa negara selalu mampu menangani persoalan sendirian.
Kapitalisme dan Logika Keuntungan
Mengapa kerusakan lingkungan terus menjadi persoalan serius? Tentu, penyebab setiap kebakaran harus diselidiki berdasarkan bukti, termasuk faktor cuaca, kondisi lahan, dan kemungkinan tindakan manusia. Namun, pembahasan tidak boleh berhenti pada siapa yang menyalakan api. Kita juga harus menguji sistem pengelolaan sumber daya yang memungkinkan kerusakan terjadi, berulang, atau tidak ditindak secara memadai.
Dalam paradigma kapitalisme, kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kepentingan kepemilikan dan pencarian keuntungan. Ketika orientasi keuntungan mendominasi pengelolaan sumber daya, hutan berisiko dipandang terutama sebagai komoditas, sedangkan tanah dinilai berdasarkan nilai ekonominya. Jika pengawasan lemah dan penegakan hukum tidak tegas, biaya kerusakan dapat dibebankan kepada masyarakat, sementara keuntungan terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Di sinilah letak persoalannya: keuntungan dapat dinikmati segelintir orang, tetapi asapnya dihirup jutaan manusia. Kerugian ekologis diwariskan kepada generasi mendatang, sedangkan keuntungan ekonomi bisa telah berpindah ke tangan pemilik modal.
Kritik ini bukan berarti setiap pelaku usaha pasti merusak lingkungan atau seluruh kebakaran semata-mata disebabkan kapitalisme. Persoalannya ialah sistem yang memberi ruang bagi eksploitasi berlebihan, konflik kepentingan, dan lemahnya pertanggungjawaban dapat memperbesar risiko kerusakan. Karena itu, solusi tidak cukup berupa imbauan agar masyarakat lebih peduli lingkungan. Tata kelola, insentif ekonomi, dan keberpihakan kebijakan juga harus diperbaiki.
Enam Ketentuan Fatwa MUI: Jangan Abaikan!
Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya memberikan landasan moral dan keagamaan yang tegas.
Pertama, pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, kerugian bagi orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya haram.
Kedua, memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari pembakaran yang menimbulkan kerusakan juga haram. Artinya, persoalan moral tidak berhenti pada orang yang menyalakan api, tetapi mencakup pihak yang sengaja mendukung atau membiarkan perbuatan tersebut dalam kondisi yang termasuk ketentuan fatwa.
Ketiga, pembakaran yang menimbulkan kerusakan merupakan kejahatan, dan pelakunya patut dikenai sanksi sesuai tingkat kerusakan serta dampaknya.
Keempat, pengendalian karhutla hukumnya wajib. Pencegahan, pelaporan, pemadaman, dan pemulihan merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada dasarnya diperbolehkan jika dilakukan berdasarkan hak dan izin yang sah, ditujukan untuk kemaslahatan, serta tidak menimbulkan kerusakan maupun pencemaran.
Keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hukumnya haram.
Enam ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam melarang pemanfaatan yang melanggar ketentuan syariat dan menimbulkan kerusakan. Fatwa tersebut juga menegaskan pentingnya tanggung jawab, pengendalian, dan sanksi. Pelaksanaannya tentu perlu didukung penyelidikan yang adil, bukti yang kuat, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Islam Kaffah Menjaga Manusia dan Alam
Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut telah tampak akibat perbuatan tangan manusia. Dalam QS. Al-A’raf ayat 56, Allah melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Ayat-ayat ini bukan sekadar nasihat untuk menjaga kebersihan lingkungan, melainkan peringatan agar manusia tidak bertindak melampaui batas. Kaidah la dharar wa la dhirar juga menegaskan bahwa bahaya tidak boleh ditimbulkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Penerapan Islam secara kaffah menuntut penguasa menjadikan hukum Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara harus mencegah eksploitasi yang merusak, mengawasi pemanfaatan lahan, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir pemilik modal.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah untuk mengurusi rakyat. Negara tidak boleh membiarkan keselamatan manusia dikorbankan demi keuntungan ekonomi. Pengelolaan kekayaan alam harus memperhatikan ketentuan kepemilikan dalam Islam, kemaslahatan umum, dan kewajiban mencegah kerusakan. Ini bukan sekadar soal memadamkan api, tetapi membangun tata kelola yang mampu mencegah api kembali menyala.
Pada akhirnya, penetapan karhutla sebagai bencana nasional bukan persoalan kalah atau menang. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan manusia dan masa depan lingkungan. Pemerintah harus berani melihat kenyataan, membuka ruang bantuan sesuai kebutuhan, serta menindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
Jangan biarkan gengsi kekuasaan lebih besar daripada kepedulian terhadap nyawa manusia. Jangan biarkan keuntungan segelintir orang dibayar dengan penderitaan masyarakat dan kehancuran alam. Bumi bukan komoditas tanpa batas; ia adalah amanah yang harus dijaga.
Wallahu a’lam bish-shawwab
Views: 0

