Karhutla Mengancam Nyawa, Negara Jangan Abai
Karhutla Mengancam Nyawa, Negara Jangan Abai
Aisah Salwi
(Muslimah Kabupaten Subang)
Ketika langit dipenuhi asap, rakyat bukan hanya kehilangan udara bersih, tetapi juga kehilangan kesehatan, penghasilan, dan rasa aman. Ironisnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang, sementara rakyat harus menanggung dampak yang tidak sederhana.
Udara bersih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak karhutla, menghirup udara bersih justru menjadi sesuatu yang sulit diperoleh. Kabut asap menyelimuti permukiman, aktivitas terganggu, anak-anak dan lansia terancam kesehatannya, sementara warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas sehari-hari harus menghadapi kenyataan pahit: ekonomi keluarga ikut terdampak.
Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan musiman. Karhutla telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup rakyat. Lantas, mengapa persoalan yang terus berulang ini seolah belum mampu dituntaskan hingga ke akar masalahnya?
Karhutla, Ancaman yang Tidak Berakhir Bersama Asap
Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat tergambar dari data kematian akibat polusi udara. Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, kematian akibat polusi udara di Indonesia pada September 2026 melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, atau dua kali lipat dibandingkan estimasi bulan sebelumnya.
Sementara itu, Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Metro TV (24 Oktober 2026) melaporkan bahwa indeks pencemaran udara di provinsi tersebut mencapai angka 1.533 berdasarkan data ISPU pukul 08.00 WIB. Menteri Kesehatan juga menyebut jumlah pasien yang masuk rumah sakit di wilayah tersebut meningkat hingga tiga kali lipat. (Metro TV, 24 Oktober 2026).
Ancaman kesehatan ini tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal dekat titik kebakaran. Peneliti BRIN menjelaskan bahwa partikulat halus PM2,5 dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara. Artinya, masyarakat yang jauh dari lokasi kebakaran pun berpotensi menghirup udara tercemar. (detikInet, 1 November 2026).
Lebih jauh, dampak kesehatan tidak selalu berhenti ketika api berhasil dipadamkan atau hujan mulai turun. Paparan asap berulang berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk bronkitis dan pneumonia. Hal ini disampaikan dr. Abelina Dini Fitria dalam pemberitaan RM.id (30 Oktober 2026).
BNPB juga melaporkan bahwa hingga 21 Oktober 2026, akumulasi kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla mencapai 333.470 kasus sejak 18 Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi. (Sumber: BNPB, 22 Oktober 2026).
Di sisi lain, penderitaan rakyat tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu. Warga yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, maupun pekerjaan harian mengalami penurunan pemasukan akibat terbatasnya aktivitas. Ketika penghasilan berkurang, kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Bahkan, biaya pengobatan berpotensi menambah beban ekonomi keluarga.
Inilah wajah nyata karhutla: rakyat bukan hanya kehilangan lingkungan yang sehat, tetapi juga harus menanggung kerugian ekonomi akibat bencana yang tidak mereka kehendaki.
Kapitalisme dan Rusaknya Tata Kelola Hutan
Berulangnya karhutla tidak bisa hanya dipandang sebagai akibat musim kemarau atau fenomena alam. Ada persoalan mendasar dalam tata kelola hutan dan lahan yang perlu dikritisi. Lemahnya mitigasi, pengawasan, serta penegakan hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat belum menjadi prioritas utama.
Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Hutan tidak lagi ditempatkan sebagai amanah yang harus dijaga keberlanjutannya, tetapi menjadi objek investasi dan kepentingan bisnis. Dorongan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan dapat membuka ruang bagi praktik pembukaan lahan yang merusak, termasuk pembakaran hutan dan lahan.
Memang, tidak setiap kebakaran dapat serta-merta dituduhkan sebagai tindakan korporasi. Namun, ketika keuntungan ekonomi lebih dominan daripada keselamatan lingkungan, sementara pengawasan dan penindakan tidak berjalan efektif, kerusakan ekologis akan terus berulang.
Persoalan semakin kompleks ketika negara dalam paradigma kapitalisme cenderung berperan sebagai regulator dan fasilitator aktivitas ekonomi. Regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan publik berisiko justru lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal. Akibatnya, rakyat berada pada posisi paling rentan: kehilangan lingkungan yang sehat, mengalami gangguan kesehatan, dan menanggung kerugian ekonomi.
Inilah bentuk ketidakadilan struktural. Keuntungan dapat dinikmati segelintir pihak, sedangkan kerusakan dan penderitaannya ditanggung masyarakat luas. Negara pun dapat dikatakan zalim apabila membiarkan rakyat terus berada dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam keselamatan) akibat kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.
Lebih dari itu, penyelesaian karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Jika hujan turun dan asap menghilang, bukan berarti persoalan selesai. Kerusakan ekosistem, risiko penyakit jangka panjang, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya kemampuan lingkungan menopang kehidupan masyarakat tetap menjadi pekerjaan besar.
Negara sebagai Raa’in dan Junnah
Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur urusan rakyat dan sumber daya alam. Negara bukan sekadar regulator yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada mekanisme pasar, melainkan pengurus urusan rakyat (raa’in) sekaligus pelindung (junnah).
Rasulullah saw. bersabda:
Al-imamu ra’in wa huwa mas’ulun ‘an ra’iyyatihi.
Artinya: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Negara wajib menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi bencana, terlebih ketika keselamatan jiwa mereka terancam.
Dalam sistem Islam, hutan dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan penguasaannya kepada segelintir korporasi demi keuntungan pribadi. Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Prinsip kepemilikan umum ini menjadi landasan agar sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama tidak dimonopoli oleh pihak tertentu. Negara bertanggung jawab mengelolanya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan generasi mendatang.
Pembukaan lahan pun harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Eksploitasi yang menyebabkan kerusakan ekosistem, deforestasi masif, dan membahayakan kehidupan masyarakat tidak boleh dibiarkan atas nama investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
Negara juga wajib mengutamakan pencegahan karhutla melalui pemetaan kawasan rawan kebakaran, pengawasan ketat terhadap pengelolaan lahan, pemulihan ekosistem gambut, serta penyediaan sarana dan prasarana mitigasi yang memadai.
Apabila kebakaran terjadi, negara harus segera mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Aparat pemadam, tenaga ahli, infrastruktur, anggaran, TNI, dan seluruh unsur terkait harus dimobilisasi untuk memadamkan api secepat mungkin. Penanganan tidak boleh menunggu sampai kebakaran meluas dan rakyat menjadi korban.
Begitu pula dengan dampak kesehatannya. Negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis dan mudah diakses oleh seluruh warga. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan, iritasi mata, maupun penyakit lain akibat paparan asap harus memperoleh pengobatan tanpa dibebani persoalan biaya.
Tidak kalah penting, negara harus menerapkan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan merusak lingkungan. Baik individu, korporasi, maupun pejabat yang terlibat harus diproses secara adil tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan atau kekuatan modal.
Jangan Biarkan Rakyat Terus Menjadi Korban
Karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan. Di balik kepulan asapnya, ada nyawa yang terancam, anak-anak yang kehilangan hak untuk menghirup udara sehat, keluarga yang kehilangan penghasilan, serta masyarakat yang harus menanggung beban kesehatan dan ekonomi dalam jangka panjang.
Karena itu, penyelesaian karhutla membutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara. Selama hutan lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi daripada amanah yang wajib dijaga, keselamatan rakyat akan terus berhadapan dengan kepentingan keuntungan.
Sudah saatnya negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Sebab, menjaga hutan bukan hanya menjaga pepohonan, melainkan menjaga kehidupan. Jangan sampai rakyat harus terus membayar mahal kerusakan lingkungan dengan kesehatan, harta, bahkan nyawanya sendiri.
Wallahu a’lam bish-shawwab
Views: 0

