Harga Pangan Naik, Negara ke Mana?
Harga Pangan Naik, Negara ke Mana?
Aisah Salwi
(Muslimah Kabupaten Subang)
Menjelang akhir tahun, dapur rakyat kembali menghadapi ancaman klasik: harga kebutuhan pokok merangkak naik ketika kebutuhan hidup tak bisa ditunda. Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga sekecil apa pun dapat memaksa mereka mengurangi belanja, mengubah menu makanan, atau mengorbankan kebutuhan lain. Di Kabupaten Subang, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi pengingat bahwa persoalan pangan bukan sekadar urusan angka di pasar, melainkan menyangkut kesejahteraan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Harga Naik, Rakyat Kembali Menanggung Beban
Menjelang akhir tahun 2026, sejumlah harga bahan pokok di Kabupaten Subang mulai mengalami kenaikan. Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, harga daging ayam kampung dan ketimun dilaporkan naik, sementara sebagian besar komoditas lainnya masih relatif stabil. Kenaikan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya permintaan menjelang hari raya besar dan minimnya pasokan akibat pengaruh cuaca panas.
Fakta ini perlu dibaca secara cermat. Kenaikan dua komoditas tidak serta-merta membuktikan seluruh harga pangan melonjak atau terjadi penimbunan. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi peringatan bahwa ketersediaan pangan dan kestabilan harga membutuhkan pengelolaan serius. Terlebih, ketika permintaan meningkat dan produksi menghadapi gangguan cuaca, rakyat membutuhkan kehadiran negara yang mampu memastikan distribusi tetap berjalan dan kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Sayangnya, persoalan harga pangan kerap berulang dengan alasan yang nyaris sama: cuaca buruk, pasokan terbatas, permintaan meningkat, dan hari besar keagamaan. Semua faktor itu memang dapat memengaruhi harga. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa gangguan yang dapat diperkirakan terus-menerus berpotensi membebani konsumen? Apakah sistem pangan telah disiapkan untuk menghadapi perubahan musim dan lonjakan kebutuhan, ataukah negara baru bergerak setelah harga telanjur naik?
Kapitalisme dan Rapuhnya Distribusi Pangan
Dalam sistem ekonomi kapitalistik, mekanisme pasar dan orientasi keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi. Ketika distribusi pangan melibatkan banyak perantara, posisi tawar petani dan peternak kecil sering kali tidak sekuat pedagang bermodal besar. Mereka membutuhkan biaya produksi, pakan, pupuk, transportasi, dan pembiayaan, sementara hasil panen atau ternak harus segera dijual agar kebutuhan usaha dan rumah tangga tetap terpenuhi.
Dalam situasi demikian, kenaikan harga di tingkat konsumen tidak otomatis membuat petani dan peternak lebih sejahtera. Harga jual di tingkat produsen bisa tetap rendah, sementara harga di pasar meningkat akibat biaya distribusi, panjangnya rantai perdagangan, atau ketimpangan posisi tawar. Selisih harga tersebut perlu ditelusuri melalui data dari tingkat produsen hingga konsumen agar pihak yang paling diuntungkan dapat diketahui secara objektif.
Persoalan semakin serius jika terdapat pelaku usaha yang sengaja menahan pasokan untuk memperoleh keuntungan dari kelangkaan. Praktik penimbunan yang merugikan masyarakat bukan sekadar persoalan teknis perdagangan, melainkan bentuk kezaliman ekonomi. Barang yang dibutuhkan orang banyak diperlakukan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan, sedangkan konsumen dipaksa membayar lebih mahal.
Di sinilah kritik terhadap sistem kapitalistik menemukan relevansinya. Ketika keuntungan menjadi orientasi dominan dan negara hanya mengandalkan pemantauan harga tanpa pembenahan mendasar, pasar berisiko dikuasai kepentingan pihak yang memiliki modal serta kendali distribusi lebih besar. Negara tidak boleh puas hanya dengan mengumumkan kenaikan harga secara berkala. Data harus menjadi dasar tindakan nyata untuk melindungi produsen maupun konsumen.
Meski demikian, tidak semua kenaikan harga disebabkan tengkulak atau penimbunan. Gangguan cuaca yang benar-benar menurunkan produksi dapat menyebabkan kelangkaan nyata. Karena itu, kebijakan yang adil harus mampu membedakan kenaikan akibat perubahan pasokan yang wajar dari kenaikan akibat manipulasi pasar.
Islam: Harga Adil, Negara Bertanggung Jawab
Islam tidak memandang setiap kenaikan harga sebagai sesuatu yang haram. Harga dapat meningkat secara wajar ketika pasokan berkurang atau permintaan bertambah. Dalam kondisi seperti itu, memaksakan harga tertentu tanpa mempertimbangkan keadaan pasar dapat menimbulkan persoalan baru. Namun, Islam melarang kecurangan, penipuan, dan praktik yang menimbulkan kezaliman dalam perdagangan.
Rasulullah saw. pernah menolak permintaan penetapan harga ketika kenaikan harga terjadi pada masa beliau. Riwayat ini menjadi salah satu dasar pembahasan ulama mengenai larangan intervensi harga secara sewenang-wenang. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti negara harus berdiam diri ketika terjadi monopoli, penimbunan, atau manipulasi. Negara tetap berkewajiban menghilangkan kezaliman, mengawasi pasar, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Islam juga melarang ihtikar, yakni penimbunan barang dengan cara yang merugikan masyarakat menurut ketentuan syariat. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak cukup menjadi pencatat harga, tetapi harus memastikan kegiatan perdagangan berlangsung secara adil. Jika ditemukan penimbunan atau kecurangan, negara wajib melakukan tindakan sesuai hukum untuk menghentikan praktik tersebut.
Tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip bahwa penguasa merupakan pengurus rakyat. Negara harus hadir bukan hanya ketika terjadi gejolak, melainkan sejak proses produksi, distribusi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kemandirian Pangan Bukan Pilihan
Ketika cuaca panas mengancam produksi, negara tidak boleh membiarkan petani dan peternak menghadapi risiko sendirian. Dukungan harus diberikan sesuai kebutuhan nyata, mulai dari pembangunan dan perawatan irigasi, penyediaan air, akses pupuk dengan harga terjangkau, dukungan pakan ternak, sampai sarana penyimpanan hasil panen. Bantuan harus tepat sasaran dan tidak berhenti sebagai program sesaat.
Negara juga perlu melindungi produsen kecil dari jeratan pembiayaan ribawi yang dapat memperberat beban usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan dan kerja sama usaha dapat dikembangkan melalui mekanisme yang sesuai syariat, disertai pendampingan, pengelolaan risiko, dan akses pasar yang lebih adil. Dengan demikian, petani tidak terus-menerus berada pada posisi lemah ketika menghadapi gagal panen atau kenaikan biaya produksi.
Lebih mendasar lagi, kemandirian pangan harus menjadi bagian dari strategi kekuatan negara. Pemerintah perlu memperkuat produksi domestik, memperbaiki distribusi antardaerah, membangun fasilitas penyimpanan, dan menyiapkan cadangan pangan yang memadai berdasarkan perkiraan kebutuhan serta risiko musim. Cadangan tersebut tidak menghapus dampak cuaca, tetapi dapat membantu meredam gejolak ketika pasokan terganggu.
Kebijakan juga harus menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi produsen dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Petani tidak boleh dipaksa menjual hasilnya dengan harga yang merugikan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh dibiarkan kehilangan akses terhadap pangan bergizi.
Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri
Kenaikan harga pangan di Subang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pangan secara menyeluruh. Pemerintah perlu membuka data harga dan pasokan secara transparan, memeriksa jalur distribusi, mengawasi kemungkinan penimbunan, serta memastikan bantuan produksi dan cadangan pangan benar-benar bekerja.
Dalam perspektif Islam, persoalan pangan tidak selesai hanya dengan imbauan agar masyarakat berhemat atau menunggu harga kembali stabil. Negara memikul amanah untuk mengurus kebutuhan rakyat melalui kebijakan yang adil, antisipatif, dan berpihak pada kemaslahatan umum.
Pangan bukan sekadar komoditas untuk diperdagangkan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kehidupan rakyat. Ketika harga naik, negara tidak boleh sekadar menjadi penonton. Negara harus membenahi distribusi, melindungi produsen, memberantas kezaliman pasar, dan membangun kemandirian pangan. Sebab, ukuran keberhasilan tata kelola ekonomi bukan hanya stabilitas angka di laporan, tetapi kemampuan rakyat memperoleh kebutuhan pokok secara layak tanpa terus-menerus dihantui mahalnya biaya hidup.
Wallahu a’lam bish-shawwab
Views: 0

