Belt and Road Initiative (BRI) Cina, Invasi Berkedok Investasi
Oleh Fatmawati
Kontributor Suara Inqilabi
Tanggal 17-18 oktober 2023 Cina menggelar pesta besar untuk merayakan satu dekade peluncuran salah satu eksperimen terbesarnya dalam berinteraksi dengan dunia: Belt and Road Initiative (BRI).
BRI yang diperkenalkan pada 2013 merupakan sarana pendanaan infrastruktur dan konektivitas yang sangat dibutuhkan, diantaranya proyek rel perkeretaapian, jalan penghubung, lintas batas negara, jalur pipa gas dan fasilitas transportasi laut melalui pelabuhan terintegrasi. Dalam pelaksanaan BRI fokus pada 2 sistem kerja, pertama pada zona darat _The Silk Round Econimic Belt_ (SREB), kedua pada zona maritim _The zist Century Maritime Silk Road_ (MRB).
Sebagai kebijakan khas Presiden Xi Jinping, BRI bertujuan untuk mendekatkan Cina dengan dunia melalui investasi dan proyek infrastruktur. Dengan melimpahnya uang tunai yang disalurkan ke hampir 150 negara, Cina berbangga bahwa mereka telah mengubah dunia dan hal ini tidak salah.
Presiden Cina Xi Jinping berencana menambah dana sebesar US $100 miliar atau setara Rp1.577 triliun untuk program BRI dari skema dua bank pembangunan yang didukung Cina, yakni Cina Development Bank dan Bank Ekspor Impor Cina, masing-masing akan menyiapkan dana sebesar 350 miliar yuan (Rp759 triliun) untuk pembiayaan. Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan BRI, yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Cina.
Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia sendiri, sebagai salah satu pemakai pinjaman program BRI, telah bekerja sama dengan Cina melalui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bendungan Jatigede, dan Tol Medan-Kualanamu. Hingga saat ini jumlah investasi Cina ke Indonesia sebesar US$ 15,1 miliar. Bahkan disemester satu 2023 investasi Cina sudah US$ 3,8 miliar (CNBC Indonesia, 19-10-2023).
Pada acara satu dekade BRI, Presiden Jokowi secara langsung datang ke Cina untuk melakukan beberapa kerja sama dengan Cina, seperti pengembangan baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, pengembangan Halal Center. Jokowi juga meminta Cina menanamkan investasinya pada kerja sama pengembangan koridor ekonomi Two Countries, Twin Parks dan pembangunan IKN, serta kerja sama pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). (CNBC Indonesia, 20-10-2023).
BRI Menguntungkan Siapa?
Besarnya dana yang dikucurkan menunjukkan keseriusan Cina dalam program BRI. Dana ini diakui sebagai dana bantuan yang dapat menolong negara-negara dunia ketiga untuk membangun infrastrukturnya, membuka lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pajak.
Faktanya semua proyek kawasan industri yang di bangun di Indonesia baik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak menimbulkan masalah sengketa lahan diantaranya kasus sengketa lahan di IKN, kasus proyek smelter di Morowali, kasus kawasan ekonomi khusus di Makassar dan terbaru kasus Rempang. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan justru rakyat terancam tergusur kehilangan tempat tinggal dan lahan sebagai sumber penghasilannya.
Jika diperhatikan pembangunan infrastruktur baik jalan tol, jalur kereta api cepat, pelabuhan, IKN dan KEK, semua ini untuk siapa? Karena faktanya semua itu tidak terjangkau oleh rakyat. Sangat jelas hadirnya proyek ini bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan para investor pemilik modal. Akibatnya rakyat semakin termarjinalkan, terpuruk dalam kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin meningkat.
Bahaya Investasi Asing
Sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam dan bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkan.
Begitupun pinjaman yang diberikan Cina tentu tidak ada makan siang yang gratis, semua diikat dengan berbagai syarat sèperti bunga yang relatif tinggi, adanya jaminan dalam bentuk aset, sehingga jika negara peminjam gagal bayar maka aset negaranya disita seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Kemudian adanya imbal hasil seperti ekspor komoditi tertentu ke cina contohnya adalah program hilirisasi nikel, minyak sawit batubara dan lain-lain. Bahkan pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina.
Berdasarkan riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation China’s Foreign Aid and Goverment Sponsored Inbestment Activities disebutkan bahwa utang yang diberikan oleh Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari cina. Tak heran jika dalam proyek pengembangan infrastruktur negeri ini kehadiran dan peran perusahaan-perusahaan Cina menjadi sangat dominan mulai dari perencanaan pengadaaan barang seperti mesin-mesin dan jasa, baik pekerja ahli hingga buruh kasar semuanya dari Cina, belum lagi membanjirnya komoditi Cina yang menggantikan komoditi lokal. Akibatnya ekonomi kita secara keseluruhan dari hulu hingga hilir dikuasai bangsa lain dan yang paling penting bahwa pendanaan Cina menghentikan subsidi pemerintah maka tidak heran jika perlahan-lahan subsidi dihilangkan akibatnya bisa dirasakan harga-harga terus mengalami kenaikan.
Dalam status utang ada yang disebut utang tersembunyi yaitu utang yang tidak disalurkan kepada pemerintah negara peminjam, tapi langsung diberikan kepada perusahaan BUMN, bank pemerintah, proyek-proyek kerjasama, sampai anak perusahaan Cina yang berlokasi di negara peminjam. Pembayarannya dijamin negara peminjam jadi secara tidak langsung jika perusahaan tidak bisa membayar maka merupakan kewajiban pemerintah negara tersebut sebagai penjamin utang. Lebih mengerikan lagi menurut AIDDATA jumlah utang yang tersembunyi ini mencapai 5,8% dari PDB negara-negara peminjam, jumlahnya mencapai $385 billion atau 5.800 triliun. Inilah bahaya jebakan utang ala BRI, aset strategis, sumberdaya alam dan jalur perdagangan bakal terancam dikuasai. Jika negara terjebak didalam sistem pinjaman seperti ini tentu akan sulit untuk lepas.
Jelas bahwa BRI merupakan grand strategi Cina dalam hal geopolitik dan geoekonomi. Sejak awal Cina menarget negara-negara penghasil sumber daya energi dunia dikawasan Asia tengah, Eropa, Timur Tengah, menuju Afrika Utara hingga Eurasia untuk menunjang industrialisasi dan mewujudkan ambisi Cina dalam menguasai jalur perdagangan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun negara-negara disepanjang kawasan. Dengan demikian ambisi Cina menjadi pesaing Amerika dalam hegemoni global dapat terwujud.
Solusi di dalam Islam
Investasi asing timur ( Tiongkok) maupun barat (Amerika) sama-sama menimbulkan bahaya besar yaitu adanya dominasi atau penjajahan gaya baru bagi kaum muslim dan haram hukumnya memberikan jalan bagi orang kafir untuk bisa mendominasi dan menguasai kaum muslim. Sesuai firman Allah SWT “ Allah sekali-kali tidak akan memeberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin.” (TQS. An-Nisa (4):141).
Islam sebagai akidah yang sekaligus mempunyai aturan yang konprehensif memiliki paradigma yang khas dalam investasi . Islam mengatur investasi dengan akad kerja sama sesuai hukum syara’. Islam juga mengharamkan investasi pada bidang yang berhubungan hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan jalan, dan eksplorasi sumberdaya alam sebab ini termasuk barang milik umum yang pengelolaannya diberikan kepada negara dengan pembiayaan dari dana baitul mal. Modalnya berasal dari hasil pengelolaan SDA dan sumber pemasukan negara yang lain seperti kharaj, fa’i, jizya gonimah dll. Dengan kemandirian ini, islam akan membuat negara menjadi independen dan tidak mudah didikte negara lain.
Melihat berbagai potensi yang dimiliki umat islam baik dari segi demografi, sumberdaya alam dan kekuataan akidah yang merupakan dasar dari ideologi islam maka umat islam di dunia berpeluang besar membangun sebuah negara adidaya dibawah institusi khilafah. Sejarah telah mencatat bahwa negara khilafah mampu menjadi pusat peradaban dunia, menjadi pusat pendidikan, sains dan teknologi, kekuatan ekonomi, polotik dan militer yang tangguh dilevel global.
Wallahu a’lam bishshawwab.
