Penyakit Endemik Butuh Solusi Secara Sistemik
Ummu Qianna
Sahabat Literasi
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali mengalami peningkatan dan bahkan telah menyebabkan kehilangan nyawa, termasuk di antaranya anak-anak.
Dilansir dari liputan6.com (4/2), setiap tahun, Indonesia, sebagai negara yang terkena endemik DBD, menghadapi tantangan yang serupa. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) hingga akhir pekan ke-52 tahun 2023, terdapat 98.071 kasus DBD dengan 764 kematian. DBD merupakan penyakit yang mendesak karena dapat berujung pada kematian tanpa adanya pengobatan khusus.
Biasanya peningkatan kasus DBD di Indonesia dimulai pada bulan November, mencapai puncaknya sekitar bulan Februari. Situasi ini diperparah dengan suhu panas yang saat ini dipicu oleh fenomena El Nino. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu dari 30 negara endemik dengan jumlah kasus DBD tertinggi. Sebagian besar kabupaten/kota memiliki tingkat kejadian (incidence rate) lebih dari 10 per 100.000 penduduk, namun terdapat 26 kabupaten/kota yang sudah mencapai tingkat kejadian lebih dari 10 per 100.000 penduduk.
Banyak program-program yang dijalankan pemerintah untuk menekan laju kasus DBD di Indonesia, salah satu nya nyamuk ber-Wolbachia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelontorkan dana senilai Rp16 miliar untuk implementasi uji coba inovasi nyamuk ber-Wolbachia dalam upaya menekan laju kasus dengue di lima kota di Indonesia.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, menekankan komitmen pemerintah untuk mengendalikan DBD dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Program pengenalan vaksin DBD diharapkan dapat dimulai paling lambat tahun depan.
DBD merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan serangkaian langkah yang harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat penting. Pemahaman akan pentingnya upaya pencegahan harus ditanamkan sejak dini, serta diperlukan sistem yang kuat untuk mengantisipasi kegiatan ini.
Sementara itu, kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan intensif juga sangat diperlukan. Negara akan memfasilitasi kebutuhan ini, karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan mutlak. Negara telah menyiapkan mekanisme akses ke rumah sakit yang kuat, tepat, dan gratis.
Masalah yang melibatkan kesejahteraan umat tidak dapat diatasi dengan pendekatan kerja individualistik. Diperlukan serangkaian langkah dari pihak pemerintah yang secara normatif memperhatikan berbagai aspek demi menjaga kesejahteraan warganya. Hal ini termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan politik.
Kesehatan adalah salah satu bidang yang tidak seharusnya menjadi objek kapitalisme sebagaimana yang sering terjadi dalam pandangan kapitalisme. Sebaliknya, kesehatan merupakan aspek yang harus diurus dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemanusiaan dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar semua warga negara dapat menikmati akses kesehatan yang baik dan mampu berkontribusi dalam pembangunan negara.
Pentingnya kepemimpinan yang memiliki landasan ideologis yang kuat sangatlah jelas di sini. Namun, kepemimpinan tersebut harus berdasarkan pada ideologi yang sahih, seperti ideologi Islam, sehingga segala aspek kehidupan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Melalui keterikatan terhadap hukum syariat, keberhasilan dalam menjaga kesejahteraan umat dapat dijamin.
Selain itu, negara dengan kepemimpinan Islam akan mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat tentang PHBS dan upaya pencegahan penularan DBD. Langkah-langkah ini dapat dilakukan hingga tingkat rumah tangga. Negara juga akan menyediakan upaya pencegahan dengan teknologi unggul yang merata di seluruh wilayah Negara Islam.
Wallahualam bissawwab
