DERETAN INVESTASI MENGANTRI, AKANKAH KESEJAHTERAAN MENGIRINGI?
Rayyan-Ibrahim
Kontributor Suara Inqilabi
CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) CILACAP terus meningkatkan iklim investasi di wilayahnya. Termasuk pengembangan Kawasan Industri CILACAP (KIC). Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma mengatakan, untuk meningkatkan iklim investasi, pihaknya melakukan berbagai inovasi pelayanan perizinan. Selain itu, untuk pelayanan perizinan usaha, para investor dapat mengakses oss.go.id. Layanan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko ini sangat efektif lantaran dapat mempercepat proses dan biaya perizinan. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga melakukan pemberian insentif dan kemudahan investasi agar tercipta iklim investasi yang baik.
Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar untuk beragam aktivitas berskala nasional. Misalnya keberadaan kilang minyak dengan kapasitas produksi mencapai 400.000 barrel per hari yang menyuplai 30 persen kebutuhan minyak nasional, dan PLTU yang terkoneksi dengan sistem kelistrikan Jawa – Bali. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen terus mengembangkan sektor industri baru, untuk mempermudah investasi dalam skala yang lebih besar.
Cilacap juga menjadi bagian dari wilayah pertumbuhan strategis baru yang terhubung dengan Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran. Ada pula kawasan industri, antara lain pengisian LPG, pengolahan aspal, pabrik pelumas, pelabuhan laut Tanjung Intan, dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Salah satu daya tarik penanaman modal di Cilacap yakni ketersediaan lahan. Setidaknya ada 32 ribu hektar lahan yang siap digunakan untuk pengembangan industri berskala nasional. Rencana tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Kabupaten Cilacap tahun lalu.
Rencana pengembangan kawasan industri baru ini meliputi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bengawan Donan di Kutawaru sekitar 4.000 ha, KPI Bulupayung seluas 1.625 ha yang masuk Kawasan Strategis Provinsi, dan KPI Cilacap Timur 1.810 ha yang sebagian besar untuk industri perikanan terpadu. Selanjutnya perluasan KPI Karangkandri yang semula 125 ha menjadi 500 ha, perluasan KPI Bunton yang semula 450 ha menjadi 550 ha, dan KPI Cilacap existing 550 ha, dimana area Kawasan Industri Cilacap (KIC) seluas 135,5 ha telah terjual seluruhnya.
Dalam Rakor Pengembangan Kawasan Industri yang digelar di Cilacap pada pertengahan 2019 lalu, Bengawan Donan menjadi prioritas mengingat proyek strategis nasional RDMP Pertamina RU IV Cilacap menggunakan lahan milik KIC seluas 50 ha. Pada lahan tersebut terdapat beberapa industri seperti pengolahan kayu, smelter, dan pabrik drum dengan banyak tenaga kerja sehingga harus direlokasi. Pertimbangan lainnya yakni munculnya industri derivatif baru yang akan mengolah hasil kilang RDMP seperti industri petrokimia, sehingga membutuhkan kawasan baru untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mega proyek yang terus menjamur di Cilacap nyatanya belum sejalan dengan kesejahteraan warga lokal. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepastian akan terjaminnya kehidupan yang layak baik dalam hal sandang, pangan termasuk papan bagi masyarakat sekitar daerah industri. Cilacap sendiri tercatat sebagai kota dengan biaya hidup terendah di Indonesia sepanjang 2022. Hal ini terungkap dalam Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dari hasil survei diatas, menggambarkan bahwasanya kesejahteraan warga Cilacap masih jauh dibawah standar kota industri lain yang selayaknya.
Angka kemiskinan Tahun 2021 dikabupaten cilacap kini naik dari 0,21% (3.110 jiwa) menjadi 11,67% (201.710 jiwa) penduduk miskin. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 meningkat dari 9,1% menjadi 9,97%. Salah satu penyebabnya adalah murahnya upah yang didapatkan bagi tenaga kerja.
Seperti mengukir diatas air, gambaran yang mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Terwujudnya kesejahteraan tiap warganya hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Banyaknya para investor yang sudah mengantri, tidak lantas menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk rakyat. Justru makin menjerat dan melemahkan. Sulitnya memperoleh pekerjaan ditambah dengan minimnya upah yang didapat, membuat sebagian masyarakat harus mencari alternatif lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya campur tangan atau kemudahan yang diberikan penguasa guna menanggulangi kebutuhan yang kian tinggi.
Kepentingan rakyat akan tergeser bahkan terlupakan pada sistem kapitalis saat ini. Penguasa akan lebih antusias mementingkan urusan segolongan kelompok yang mana akan menciptakan pundi-pundi materi ketimbang mengurusi rakyat yang hanya dianggap sebagai beban negara. Mudahnya akses investasi tanpa adanya rancangan yang matang, menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan. Rakyat hanya akan menjadi korban dari kekuasaan yang sembrono.
Didalam islam, terjaminnya kesejahteraan bagi tiap umat adalah sebuah keharusan. Disinilah pentingnya peran seorang pemimpin dalam memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan rakyatnya. Sabda Rasulullah :
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya (HR. Bukhari).
Pemimpin yang menjalankan amanahnya sesuai syariat pasti akan selalu memprioritaskan kepentingan umat diatas kepentingan pribadi. pemimpin juga harus mencintai yang dipimpinnya dan membawa mereka pada kebaikan dan keselamatan.
Pemimpin perlu memahami dengan baik kondisi masyarakat, ekonomi dan politik untuk mengambil keputusan yang bijaksana, serta cerdas dalam bertindak. Membimbing dan melindungi masyarakatnya dari segala bentuk ancaman atau ketidakadilan. Memberikan perhatian kepada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sehingga kehidupan sejahtera yang terpelihara akan terwujud secara nyata.
Wallahu’alam bish-shawwab.
