Aneksasi Membara, Gaza Jadi Bisnis

Aneksasi Membara, Gaza Jadi Bisnis

Oleh: Aisah Salwi 

(Muslimah Kabupaten Subang)

Aneksasi dan pendudukan Zionis di Tepi Barat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah kecaman internasional, agresi justru berjalan melalui berbagai jalur: operasi militer, kekerasan pemukim, penyitaan tanah, penghancuran tempat ibadah, hingga perluasan permukiman. Pada saat yang sama, Gaza diarahkan memasuki babak baru melalui proyek rekonstruksi yang berada di bawah kendali Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat. Dua fenomena ini patut dibaca sebagai satu rangkaian politik, bukan peristiwa yang berdiri sendiri.

Fakta: Tepi Barat Terus Dicengkeram

Pada 31 Juli 2026, ANTARA memberitakan bahwa pejabat Palestina menilai Israel memperluas strategi yang sebelumnya diterapkan di Gaza ke Tepi Barat. Hassan Brejieh menyebut terdapat pola operasi militer, perluasan permukiman, dan peningkatan serangan pemukim yang bertujuan memperluas kendali Israel atas wilayah tersebut.

“Israel menerapkan strategi ganda di Tepi Barat yang mencakup operasi militer dan pemindahan paksa warga Palestina melalui perluasan permukiman serta peningkatan serangan oleh para pemukim.”

(ANTARA, 31 Juli 2026 — “Pejabat Palestina sebut Israel perluas strategi Gaza ke Tepi Barat”– https://reference-url-citation.invalid/0)

Kekerasan tersebut bukan sekadar insiden sporadis. Pada 26 Juli 2026, dua masjid di Tepi Barat dilaporkan dibakar dalam serangan yang diduga dilakukan pemukim Israel. Peristiwa itu terjadi ketika ketegangan dan serangan terhadap warga Palestina terus meningkat.

Lebih jauh, pada 6 Agustus 2026, Israel dilaporkan merencanakan pembangunan 2.300 unit hunian baru untuk memperluas permukiman Gilo di Yerusalem Timur. Sekurang-kurangnya 28 dunam tanah Palestina disebut telah disita untuk proyek tersebut.

“Proyek ini merupakan langkah lain menuju isolasi lebih lanjut Yerusalem Timur dari Bethlehem di Tepi Barat yang diduduki.”

(Metro TV, 6 Agustus 2026 — “Israel Berencana Bangun 2.300 Unit Permukiman Ilegal di Yerusalem Timur” — https://reference-url-citation.invalid/3)

Fakta ini memperlihatkan bahwa proyek pendudukan bukan sekadar wacana. Ia terus diwujudkan melalui perubahan demografis dan penguasaan tanah di lapangan. Bahkan PBB dan mayoritas negara di dunia memandang permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional. Namun, kecaman itu ternyata tidak otomatis menghentikan ekspansi.

Analisis: Israel Raya dan Mandeknya Solusi Dua Negara

Mengapa aneksasi terus berjalan meskipun dunia mengecam? Dalam perspektif politik, jawabannya dapat dilihat dari kepentingan ideologis dan strategis Zionisme. Selama penguasaan wilayah Palestina dipandang sebagai bagian dari proyek perluasan negara Israel, maka pendirian negara Palestina yang berdaulat dan utuh akan selalu berhadapan dengan kepentingan tersebut.

Karena itu, mengharapkan Zionis secara sukarela menyerahkan wilayah yang telah dikuasainya merupakan persoalan serius. Solusi dua negara pun menghadapi realitas politik di lapangan: semakin luas permukiman dan semakin terfragmentasi wilayah Palestina, semakin sulit membentuk negara Palestina yang benar-benar berdaulat.

Di sinilah umat perlu memahami bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik perbatasan. Dalam konstruksi pemikiran politik Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, persoalan negeri-negeri Muslim berkaitan dengan kewajiban negara dan umat menjaga wilayah Islam serta menghentikan agresi terhadap kaum Muslim. Karena itu, penyelesaian tidak cukup diserahkan kepada diplomasi internasional yang berkali-kali terbukti tidak mampu menghentikan pendudukan.

Gaza: Rekonstruksi atau Pasar Baru?

Pada sisi lain, Gaza memasuki babak baru melalui Board of Peace. Secara resmi, BoP membawa agenda rekonstruksi, stabilisasi, pemerintahan transisi, dan pemulihan ekonomi. Laporan PBB menyebut kebutuhan rekonstruksi Gaza sangat besar, dengan nilai investasi yang diproyeksikan melampaui US$30 miliar.

Namun, aroma kepentingan bisnis tidak dapat diabaikan. Pada Februari 2026, The Guardian melaporkan adanya proposal perusahaan Amerika, Gothams LLC, yang menawarkan skema logistik Gaza dengan potensi keuntungan 300 persen dan monopoli selama tujuh tahun. Meskipun proposal tersebut mengalami perubahan dan perusahaan menyatakan menghentikan rencana awalnya, fakta bahwa kontraktor Amerika membidik peluang ekonomi dari rekonstruksi Gaza layak menjadi perhatian.

“US contractor sent Gaza plan to White House that would secure 300% profits.”

(The Guardian, 2 Februari 2026 — laporan tentang proposal kontraktor AS di Gaza — https://reference-url-citation.invalid/6)

Bahkan pada 6 Agustus 2026, kontrak pembangunan pertama BoP dilaporkan diberikan kepada perusahaan Amerika untuk membangun pos militer bagi pasukan Maroko di Gaza. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bukan hanya berbicara tentang bantuan kemanusiaan, tetapi juga membentuk tata kelola, keamanan, infrastruktur, dan mekanisme ekonomi baru di Gaza.

Maka, umat harus kritis terhadap narasi “perdamaian” yang datang bersama kepentingan geopolitik dan ekonomi. Rekonstruksi memang dibutuhkan rakyat Gaza. Namun, rekonstruksi tidak boleh menjadi sarana menghilangkan hak politik rakyat Palestina atau menjadikan negeri yang hancur sebagai ladang kepentingan negara-negara besar.

Islam: Persatuan sebagai Jalan Pembebasan

Dalam perspektif Islam, penjajahan tidak diselesaikan dengan meminta penjajah berbaik hati. Pembebasan Palestina membutuhkan kekuatan politik dan persatuan umat. Islam memandang negeri-negeri Muslim sebagai satu kesatuan umat, sementara darah, kehormatan, dan tanah kaum Muslim memiliki kedudukan yang harus dijaga.

Karena itu, umat perlu membongkar berbagai narasi yang berpotensi menormalisasi pendudukan. Penguasa negeri-negeri Muslim semestinya tidak sekadar menjadi penonton, apalagi memberikan legitimasi terhadap skema yang justru memperkuat kendali asing atas Palestina.

Dalam kerangka pemikiran an-Nabhani, persatuan politik negeri-negeri Muslim menjadi kebutuhan strategis. Khilafah dipandang sebagai institusi yang menyatukan kekuatan umat dan menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingan Islam, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan negara adidaya.

Dengan demikian, perjuangan Palestina tidak boleh berhenti pada kecaman, bantuan kemanusiaan, atau konferensi diplomatik. Umat membutuhkan kesadaran politik, persatuan, dan perjuangan dakwah yang terarah untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu membela negeri-negeri Muslim.

Palestina bukan komoditas. Gaza bukan proyek bisnis. Dan perdamaian yang dibangun di atas pendudukan tidak akan melahirkan keadilan. Selama aneksasi terus berlangsung, umat harus menyadari bahwa persoalan Palestina adalah persoalan pembebasan yang menuntut perubahan politik mendasar, bukan sekadar pergantian proyek rekonstruksi.

Wallahu a’lam bish-shawwab

Views: 0