Tarif Tol Meningkat : Lumrah di Sistem yang Cacat
Anggi
Kontributor Suara Inqilabi
Layaknya tradisi, menjelang ramadhan masyarakat lagi lagi dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kenaikan biaya distribusi yang dipengaruhi salah satunya oleh kenaikan tarif Tol. Beberapa ruas jalan tol yang mengalami kenaikan tarif ialah Tol Jakarta – Cikampek dan jalan layang Mohamed Bin Zayed (MBZ), Pasuruan – Probolinggo , Serpong – Cinere serta Tol Surabaya – Gresik (kompas.com/2024/03/09).
Kenaikan tarif tol yang signifikan ini tentu saja membebani masyarakat. Pasalnya kenaikan tarif itu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan tol yang rusak serta lampu jalan yang minim penerangan. Selain itu penyesuaian tarif ini memicu protes masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil karena ditetapkannya kebijakan yang sama untuk tarif Tol jauh dan dekat. Bukan tanpa alasan, operator menaikkan tarif Tol karena pertimbangan inflasi, pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas jalur jalan tol serta penyediaan 4 titik fasilitas emergency parking bay (CNBC Indonesia.com/2024/03/09).
Kenaikan tarif tol sebetulnya menjadi hal yang lumrah di sistem kapitalisme. Pasalnya di sistem kapitalisme pembangunan fasilitas umum seperti halnya tol di dasari dengan landasan bisnis, tentunya yang menjadi pertimbangan didalamnya ialah untung rugi semata. Pemerintah memandang perlu untuk melibatkan investor asing dalam pembangunan proyek strategis negara salah satunya ialah Tol dikarenakan biaya pembangunan yang tidaklah sedikit. Dengan kata lain pemerintah menyerahkan pembangunan tol kepada pihak swasta yang sebagai gantinya masyarakat diharuskan membayar biaya tol hingga modal pembangunan tadi dapat dikembalikan kepada pihak swasta.
Meski begitu, pemerintah meyakinkan bahwa tol sejatinya tetaplah milik masyarakat Indonesia karena pada akhirnya nanti tol akan menjadi gratis, akan tetapi yang menjadi pertanyaan ialah kapan konsesi ini akan berakhir? mengingat negara diberi kewenangan untuk memperpanjang kontrak dengan swasta dan swasta diberi kewenangan untuk mengelola pembangunan tol di wilayah yang lain dengan alasan ketiadaan dana untuk pembangunan infrastruktur oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan penantian masyarakat untuk menikmati tol gratis semakin lama bahkan mereka harus membayar lebih mahal setiap tahunnya dikarenakan inflasi dan lain lain.
Inilah buah dari penerapan sistem cacat yakni kapitalisme. Pemerintah tidak lagi berorientasi pada pemenuhan hajat hidup rakyat melainkan pada kepentingan bisnis swasta. Akibatnya masyarakat semakin sulit menikmati fasilitas yang seharusnya dibangun untuk mereka. Sungguh pembangunan infrastruktur negara yang berorientasi pada rakyat tidak akan mungkin terjadi di sistem kapitalisme.
Pembangunan infrastruktur jalan yang berfokus pada kemaslahatan publik hanya dapat terwujud dalam negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan, seperti yang diterapkan dalam Khilafah Islamiah. Islam adalah sebuah ideologi yang jika diterapkan, akan membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam, pelayanan publik, termasuk penyediaan infrastruktur jalan, merupakan tanggung jawab pemerintah. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, sehingga infrastruktur tersebut disediakan secara gratis untuk kepentingan umum.
Negara tidak boleh menyerahkan tugas mengelola layanan publik, termasuk infrastruktur jalan, kepada swasta atau korporasi dengan alasan apapun, terutama dengan alasan biaya yang tinggi. Karena pembangunan jalan tol melalui investasi dan utang dapat membahayakan kedaulatan negara. Islam mewajibkan negara untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi seluruh rakyat di wilayah daulah. Seluruh pembiayaan infrastruktur akan diambil dari Baitul Mal, yang merupakan pos kepemilikan umum. Jika terjadi kekurangan dana, Islam memiliki aturan tertentu untuk mengatasi hal tersebut. Hanya pembangunan infrastruktur yang diatur oleh Islamlah yang mampu menyediakan akses jalan bagi masyarakat dengan gratis dan mudah.
Wallahu’alam bish-shawwab
